Fadjroel: RUU IKN Segera Dikirim ke DPR, Yakin 3 Bulan Beres

Juru Bicara (Jubir) Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Fadjroel Rachman, mengatakan pemerintah akan segera memasukkan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) baru ke DPR RI.

Menurut Fadjroel, persoalan RUU IKN tersebut telah dirapatkan dengan Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) pada Selasa (20/4). Selanjutnya, pihak istana berencana akan memasukkan rancangan undang-undang tersebut bersama dengan Surat Presiden (Surpres). DPR sendiri saat ini diketahui sedang menjalani masa reses sidang dari 10 April-5 Mei 2021.

"Jadi kami akan segera memasukkan bersama dengan surat dari presiden, insya Allah dalam tiga bulan itu akan bisa selesai," kata Fadjroel dalam sebuah diskusi daring yang disiarkan secara live di akun pribadinya @fadjroelrachman, Selasa kemarin.

Fadjroel mengatakan, saat ini kementerian yang bertanggungjawab atas komunikasi ibu kota negara baru adalah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Ia juga menyebut ada lima menteri yang akan dilibatkan dalam proyek ini.

Mereka antara lain, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Fadjroel mengatakan nantinya Jokowi akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Otoritas Ibu Kota. Dalam Perpres tersebut diatur ibu kota negara baru akan diemban Kepala Otoritas Ibu Kota.

"Itu setingkat menteri," kata Fadjroel.

Fadjroel mengaku bahwa pihaknya akan menjalin komunikasi dengan semua pemangku kepentingan dari anggota dewan, hingga pemerhati lingkungan.

Ia mengklaim akan menerima kritikan terkait ibu kota negara baru itu sebagai upaya perbaikan.

"Kami nanti akan rencanakan mudah-mudahan minggu depan pertemuan-pertemuan dengan semua stakeholder di mana kami ingin membicarakan materi-materi terkait RUU IKN yang akan diperbincangkan oleh DPR," ujar Fadjroel.

Mengenai skema pembiayaan ibu kota negara baru itu, Fadjroel mengatakan proyek besar tersebut akan memakan anggaran 500 triliun. Pemerintah sendiri, kata Fadjroel, hanya menyediakan 1 persen yang bersumber dari APBN. Sementara, sisanya dipenuhi dengan berbagai skema pembiayaan dan kerja sama.

"Tahun ini rencananya kita udah mulai groundbreaking," ungkap Fadjroel.