DKI Diminta Timbang Kasus Covid-19 Sebelum Buka Sekolah Juli

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengingatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mempertimbangkan faktor jumlah kasus Covid-19 sebelum membuka sekolah atau melangsungkan pembelajaran tatap muka serentak pada Juli mendatang.

Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti khawatir kebijakan sekolah tatap muka justru bakal mengakibatkan lonjakan kasus Covid-19. Apalagi mengingat, bulan-bulan sebelumnya merupakan periode libur panjang sekolah dan perayaan Idulfitri.

"Nah, liburan sekolah Juni, lalu Juli masuk, kalau terjadi peningkatan kasus ini kan berbahaya," ucap Retno dalam diskusi daring bertajuk 'Apa Kabar Uji Coba Masuk Sekolah di Jakarta?', Kamis (22/4).

"KPAI mendorong Pemprov DKI Jakarta mempertimbangkan jumlah kasus Covid-19 saat akan membuka sekolah secara serentak pada Juli 2021 yang akan datang dengan meminta pertimbangan ahli penyakit menular dan IDAI," imbuh dia.

Retno mengingatkan, pelaksanaan pembelajaran tatap muka cukup berisiko, terlebih bagi peserta didik yang masih berada di jenjang SD dan PAUD. Menurutnya, pada jenjang tersebut penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 akan lebih sulit.

KPAI pun tidak bisa menjamin pelaksanaan sekolah tatap muka di jenjang itu akan berjalan baik. Mengingat kata dia, pelaksanaan belajar tatap muka di jenjang yang lebih tinggi seperti SMP dan SMA/SMK saja, masih perlu diperbaiki.

"KPAI mendorong dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta untuk tidak menguji coba PTM peserta didik di bawah jenjang SD dan PAUD," ucap dia.

Retno menjelaskan pembelajaran untuk jenjang SD dan PAUD lebih baik dilaksanakan di rumah. Bagaimanapun, menurut dia, hak untuk hidup dan sehat lebih utama.

Lebih lanjut dia mengatakan, dengan kondisi jumlah kasus Covid-19 di Jakarta yang belum terkendali, risiko anak-anak akan semakin tinggi. Para orang tua harus bisa menentukan prioritas untuk anak-anaknya.

"Ya pilih aja, mau anaknya sakit atau pintar. Kondisinya kita harus memilih apalagi di Jakarta. Bagi kami KPAI sudah katakan hak hidup nomor satu, hak sehat nomor dua dan hak Pendidikan baru nomor tiga. Itu ketika mau memilih tatap muka atau tidak," jelas Retno.

Terkait itu, Kepala Bidang SD dan PKLK Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Momon Sulaeman mengatakan pihaknya belum bisa memastikan pembelajaran tatap muka akan tetap dibuka Juli atau tidak. Sebab, kebijakan itu masih harus diputuskan oleh pemerintah daerah bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (kemendikbud).

"Kami yakin tidak yakin bulan Juli dilaksanakan tapi kami tetap melakukan persiapan seandainya bulan Juli dilakukan PTM secara massiv," ucap Momon dalam diskusi daring, Kamis (22/4)

Momon menjelaskan, sebelum sekolah tatap muka dibuka, pihaknya akan melakukan penilaian ulang. Setiap sekolah nantinya harus mengisi beberapa pertanyaan yang diajukan dalam assessment tersebut.

Setelah itu, pihak Disdik akan memverifikasi dengan mencocokkan ulang antara data yang diisi dengan kondisi lapangan. Sehingga, lanjut dia, tim dari dinas dapat menyeleksi sekolah mana yang memenuhi syarat untuk melangsungkan pembelajaran tatap muka dan mana yang tidak.

"Jika mereka belum memenuhi kriteria tentu, kami akan minta dihentikan. Karena keselamatan dan kesehatan anak menjadi prioritas," ucap Momon.

Diketahui, Pemerintah melalui surat keputusan bersama (SKB) 4 Menteri menargetkan semua sekolah sudah dibuka Juli 2021. Target akan dieksekusi setelah vaksinasi guru dan tenaga kependidikan rampung.

Adapun penambahan kasus Covid-19 masih di angka ribuan. Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 per hari ini Kamis (22/4), kasus harian Covid-19 di Jakarta tercatat 1.266 orang. Sehingga total positif aktif sebanyak 402.376 kasus.

Infografis Skema Uji Coba Sekolah Tatap Muka. (CNN Indonesia/Fajrian)