KOLOM

Nanggala dan Pengingat Abadi Krisis Alutsista

Tiara Sutari, CNN Indonesia | Kamis, 29/04/2021 17:44 WIB
Tragedi tenggelamnya KRI Nanggala 402 membuka tabir bagaimana belanja pemerintahan di sektor pertahanan, terutama alutsista. KRI Nanggala 402. (Antara/Syaiful Arif)
Jakarta, CNN Indonesia --

"Berdasarkan bukti-bukti otentik tersebut, dapat dinyatakan bahwa KRI Nanggala telah tenggelam dan seluruh awaknya telah gugur."

Pernyataan itu disampaikan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dalam jumpa pers yang digelar jelang Magrib pada Sabtu (24/4).

Hari itu merupakan hari kelima setelah Kapal Selam KRI Nanggala 402 yang sudah menemani TNI AL selama kurang lebih 40 tahun itu, hilang kontak di perairan Bali.


Campur aduk perasaan saya setelah tahu 53 prajurit TNI AL itu dinyatakan gugur dalam tugas. Sejak meliput pemberitaan terkait KRI Nanggala yang tenggelam itu, saya optimistis dan selalu mengingatkan diri mereka akan selamat.

Namun, setelah tahu kapal itu terbelah menjadi tiga bagian di kedalaman 850 meter di bawah laut, kira-kira siapa yang harus bertanggung jawab atas tragedi ini?

Hemat saya, Kementerian Pertahanan punya peranan besar soal alutsista dan modernisasi peralatan setiap matra TNI. Mari mempersempit soal kebutuhan persenjataan untuk pertahanan negara setelah peristiwa tenggelamnya KRI Nanggala.

Selama ini, TNI AL hanya memiliki lima kapal selam, dari yang seharusnya 12 unit, untuk menjaga lautan yang luas seluruh Nusantara. Lima kapal selam terhitung dengan masih adanya KRI Nanggala.Usai peristiwa tenggelamnya kapal selam itu, TNI kini hanya tersisa empat saja.

Kapal-kapal itu adalah KRI Cakra-401 yang sudah dioperasikan TNI sejak 40 tahun lalu, lainnya adalah KRI Nagapasa-403 buatan Korsel yang tiba di RI pada 8 Agustus 2017.

Ketiga adalah KRI Ardadedali-404 tak berbeda dengan Nagapasa, Ardadedali juga dibuat di Korsel, pembuatannya dilakukan dalam rangka kerja sama kedua negara dalam bidang pertahanan.

Terakhir, KRI Alugoro-405 yang baru saja diserahterimakan Kementerian Pertahanan ke TNI AL. Diproduksi oleh PT PAL dengan sistem pembuatan berupa skema transfer teknologi dengan perusahaan Korsel, Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering Co Ltd (DSME).

Lantas, apa peranan Menteri Pertahanan soal alutsista?

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memberi salam saat menghadiri prosesi pemakaman mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Djoko Santoso di San Diego Hills Memorial Park, Karawang, Jawa Barat, Minggu (10/5/2020). Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Djoko Santoso meninggal dunia di usia 67 tahun pada Minggu (10/5/2020) pukul 06:30 WIB karena sakit. ANTARA FOTO/M Ibnu Chazar/aww.Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. (Foto: ANTARA FOTO/Muhamad Ibnu Chazar)

Setahu saya, Prabowo Subianto selaku Menhan sejak akhir 2019 lalu memang kerap melancong ke berbagai negara terkait dengan kerja sama di bidang pertahanan. Dia kerap menyatakan anggaran militer yang diolah kementeriannya tergolong kecil yang tentu berpengaruh pada pembelian alutsista dan kebutuhan lainnya.

Pada 2019 lalu, sebelum dia benar-benar diangkat menjadi Menhan, Prabowo menyinggung anggaran militer yang terlalu kecil.

"Di bidang pertahanan dan keamanan, kita terlalu lemah, anggaran kita terlalu kecil," kata Prabowo sebelum dirinya menjabat sebagai Menhan pada Oktober 2019.

Sementara Presiden Jokowi dalam Debat Capres 2019 lalu menyatakan keinginannya soal sistem transfer of knowledge dengan cara investasi bidang pertahanan.

"Artinya setiap anggaran yang ada di Kemhan itu harus kita pakai untuk membangun industri alutsista. Investasi di bidang pertahanan terus dilakukan saya yakin kita akan punya alutsista yang baik dan sekaligus punya teknologi dari yang sudah memiliki," kata presiden kala itu.

Jokowi juga menyebut anggaran Kemhan sudah cukup besar dan merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap sistem pertahanan negara.

"Mengenai anggaran. Perlu saya sampaikan, anggaran di Kemhan sekarang sudah Rp107 triliun, nomor dua setelah Kementerian PU. Artinya perhatian kita terhadap pertahanan ini juga bukan main-main," katanya.

Namun sekarang, saya belum melihat apa yang menjadi prioritas kementerian itu dengan anggaran Rp136 triliun pada 2021 atau naik dari Rp131 triliun di tahun sebelumnya itu.

Alih-alih menggunakan anggaran yang sedikit itu untuk memenuhi kebutuhan alutsista, Prabowo justru gencar sekali dengan program Komponen Cadangan (Komcad) dan Food Estate.

Sekali lagi saya yang awam ini sebetulnya tak melihat urgensi pembentukan Komcad dan Food Estate.

Sebetulnya, anggaran Kemhan tak kecil-kecil amat. Selalu menempati urutan kedua sebagai kementerian dengan postur anggaran bengkak di Indonesia.

Selama kurang lebih lima tahun terakhir, kementerian yang kini dipimpin Prabowo memang kerap mendapat anggaran terbesar kedua.

Hal ini jelas terlihat melalui data APBN Kementerian Keuangan, belanja Kemenhan termasuk belanja kementerian yang terbesar dalam 5 tahun terakhir. Anggarannya pun selalu mendapat kenaikan setiap tahunnya.

Untuk tahun ini saja, Kemenhan mendapatkan alokasi pagu belanja sebesar Rp136,99 triliun. Angka ini merupakan belanja terbesar kedua setelah Kementerian PUPR.

Penyerahan kapal selam buatan PT. PAL Indonesia yang bekerja sama dengan Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) Korea Selatan, Alugoro-405 di Galangan Kapal PT PAL Indonesia, Surabaya, Rabu (17/3/2021)Penyerahan kapal selam oleh PT PAL ke TNI. (Dok. Arsip PT PAL Indonesia)

Khusus di bidang alutsista, Kemenhan mengalokasikan pengadaan alutsista sebesar Rp9,3 triliun. Selain itu, Kemenhan berencana melakukan modernisasi serta pemeliharaan dan perawatan alutsista untuk TNI AD sebesar Rp2,65 triliun, TNI AL Rp3,75 triliun, dan TNI AU Rp1,19 triliun.

Pada 2020, Kemenhan mendapatkan alokasi belanja sebesar Rp131,3 triliun. Apabila ditengok berdasarkan program kerja kementerian, mayoritas dana tersebut digunakan untuk tiga program.

Ini meliputi program penyelenggaraan manajemen dan operasional matra darat sebesar Rp46,14 triliun, program penyelenggaraan manajemen dan operasional matra laut Rp12,62 triliun, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kemenhan Rp12,14 triliun.

Selain itu, Kemenhan juga mengalokasikan anggaran untuk alutsista.

Rinciannya, program modernisasi alutsista/ non-alutsista/ sarana dan prasarana integratif Rp1,01 triliun, program modernisasi alutsista dan non alutsista/sarana dan prasarana matra darat Rp5,06 triliun, matra laut Rp2,77 triliun, dan matra udara Rp2,19 triliun.

Sementara di 2019 masa awal Prabowo menjabat, Kementerian Keuangan menjatah Kemenhan sebesar Rp108,4 triliun. Dengan anggaran tersebut, nyatanya perbaikan alutsista belum juga terlaksana secara maksimal.

Memang beberapa langkah sempat dilakukan Prabowo.

Salah satunya saat melobi jet tempur dari Austria. Tapi jet tempur jenis Eurofighter Typhoon yang harganya tak murah dan sudah tergolong tua itu juga bukan barang baru, melainkan bekas dipakai kurang lebih 10 tahunan. Rencana ini pun dapat kritik keras dari kalangan masyarakat sipil.

Target Modernisasi Alutsista Tak Tercapai

BACA HALAMAN BERIKUTNYA
HALAMAN :
1 2
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK