Komnas HAM Usul Jokowi Tunjuk Orang Tangani KKB di Papua

Komisioner Komnas HAM Amiruddin mengusulkan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menunjuk satu orang untuk menyelesaikan persoalan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.

Menurutnya, langkah itu harus diambil agar koordinasi dan komunikasi antar pihak lebih efektif.

"Bapak presiden harus menunjuk satu orang utusan presiden untuk komunikasi dengan berbagai kelompok di Papua. Agar bisa dijadikan sebagai titik tumpu untuk membicarakan langkah-langkah keluar dari konflik bersenjata," ujar Amiruddin kepada CNNIndonesia.com, Rabu (28/4).

Amiruddin menjelaskan satu orang itu bisa siapa saja termasuk warga dari Papua sendiri atau seorang pejabat. Nantinya, orang tersebut juga harus menampung dan mempertimbangkan usulan dari berbagai pihak terkait penyelesaian KKB.

Pihaknya sendiri menilai sampai dengan saat ini, penyelesaian KKB masih tidak menentu dan penanganannya tidak memadai.

Amiruddin mengatakan, usulannya itu merujuk pada langkah yang pernah dilakukan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kala menangani konflik di Aceh. Selain itu, SBY juga membentuk lembaga-lembaga dialog, salah satunya dengan membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

"Persis seperti dulu, SBY menugaskan beberapa orang untuk berkomunikasi di Aceh. Itu yang saya maksud," ucap dia.

Ia berharap dengan ditunjuknya utusan presiden maka penyelesaian kasus KKB bisa lebih manusiawi.

"Bisa melangkah lebih jauh dan mencari jalan keluar yang manusiawi. Jangan sampai lagi ada korban jatuh. Baik masyarakat disana maupun aparat keamanan. Sudah banyak korban jatuh," ujarnya.

Moeldoko: Kegiatan KKB Sudah Menjurus ke Terorisme

Terpisah, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan kegiatan yang dilakukan KKB  di Papua belakangan ini telah mengarah kepada tindakan terorisme.

Menurut dia, beberapa waktu belakangan, aksi-aksi yang dilakukan KKB telah mengintimidasi masyarakat dan memunculkan rasa tidak aman.

"Ada situasi baru yang saat ini muncul di sana yaitu KKB mulai membunuh guru, melakukan pembakaran sekolah, mengintimidasi masyarakat, sehingga masyarakat menjadi keluar dari daerahnya, nah ini bisa kategori kegiatan terorisme," kata Moeldoko dalam konferensi pers virtual, Rabu (28/4).

"Kegiatan-kegiatannya sudah menjurus pada kegiatan terorisme, karena memunculkan rasa tidak aman," ujar dia menambahkan.

Meskipun demikian, ia mengatakan, pemerintah saat ini belum memutuskan untuk mengelompokkan KKB sebagai teroris. Hal itu, kata dia, masih dalam kajian. Lebih lanjut, ia juga mengatakan bahwa pemerintah juga terus melakukan pendekatan dialog dengan berbagai kelompok untuk mengatasi persoalan di Papua.

"Akan kita lanjutkan dialog ini, kita menginginkan penyelesaian yang sangat tepat, penyelesaian yang pas, tidak mengorbankan banyak pihak," kata mantan Panglima TNI tersebut.

Sebelumnya, sejumlah aksi dilakukan oleh KKB terhadap masyarakat sipil di wilayah Beoga sejak awal April ini. Mulai dari penembakan hingga pembakaran gedung sekolah.

Teranyar, Kepala Badan Intelijen Nasional Daerah (Kabinda) Papua, Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha juga tewas dalam dalam baku tembak dengan KKB di Beoga, Kabupaten Puncak, Papua, Minggu (25/4) kemarin.