8 Catatan ICW soal Anggota Dewas KPK Indriyanto Seno Aji

CNN Indonesia

Jumat, 30 Apr 2021 06:13 WIB

Penunjukan Indriyanto Seno Aji menjadi anggota Dewas KPK mengundang kritik dari ICW. Lembaga ini membuat daftar catatan rekam jejak Indriyanto. — Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

Jakarta, CNN Indonesia --

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik penunjukan Indriyanto Seno Adji sebagai anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggantikan Artidjo Alkostar.

Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, mengatakan lembaganya meragukan komitmen dan rekam jejak Indriyanto dalam isu pemberantasan korupsi.

"ICW sedari awal sudah meragukan komitmen pemberantasan korupsinya," ujar Kurnia melalui pesan tertulis, Kamis (29/4).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kurnia menuturkan setidaknya ada delapan alasan yang melatarbelakangi kesimpulan tersebut. Pertama, Indriyanto dikenal sebagai figur yang cukup intens menggaungkan revisi Undang-undang KPK (UU KPK).

Padahal, menurut Kurnia, revisi tersebut justru jadi salah satu sumber pelemahan lembaga antirasuah.

Lihat juga:

Indriyanto Seno Adji: Dari Pimpinan Kini Jadi Dewas KPK

Kedua, Kurnia menyoroti sikap Indriyanto ketika menjadi panitia seleksi (Pansel) pimpinan KPK. Saat itu, Guru Besar dari Universitas Krisnadwipayana itu mengabaikan pentingnya Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Padahal semestinya, kata Kurnia, Indriyanto memahami LHKPN merupakan standar menilai integritas penyelenggara negara.

Kemudian, Kurnia menganggap Indriyanto acap berseberangan dengan KPK. Hal ini terlihat saat gelombang desakan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) pembatalan UU KPK yang disuarakan masyarakat.

"Indriyanto diketahui justru menolak usulan masyarakat itu dengan dalih belum ada kegentingan yang mendesak," ungkap Kurnia.

Kontras, ICW dan lembaga lain yang mendukung KPK termasuk masyarakat akan melakukan aksi. Aksi tersebut dilakukan di depan Gedung KPK dengan tagline “Kami Tidak Takut. Jakarta, Selasa, 11 April 2017. Intimidasi dan teror yang dilakukan terhadap Novel Baswedan merupakan bentuk pelemahan KPK, intimidasi tersebut bukan yang pertama dilakukan kepada KPK saat menangani kasus besar. CNN Indonesia/Andry Novelino

Kontras, ICW dan lembaga lain mendukung KPK mengusung tagline “Kami Tidak Takut" atas intimidasi dan teror ke Novel Baswedan. Jakarta, Selasa, 11 April 2017. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

Lihat juga:

Pemerintah Resmi Tetapkan KKB Papua Teroris

Keempat, Indriyanto disorot karena menganggap Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan tidak diperlukan. Sementara faktanya, menurut Kurnia, penuntasan perkara masih menyisakan tanya.

Kelima, Kurnia mengkritik Indriyanto yang berpendapat bahwa KPK tidak perlu mengambil alih penanganan perkara korupsi Djoko Tjandra. Indriyanto, tutur Kurnia, kala itu mengusulkan agar KPK sebatas melaksanakan koordinasi-supervisi.

"Keenam, pekan lalu Indriyanto juga mengomentari perihal hilangnya nama-nama politisi dalam surat dakwaan bansos. Saat itu, Indriyanto membenarkan langkah KPK tidak memasukkan nama-nama politisi itu," tutur Kurnia.

"Padahal, baik dalam pengakuan saksi di persidangan dan rekonstruksi KPK, telah secara klir menyebutkan bahwa politisi-politisi itu mengambil peran dan memiliki pengetahuan terkait pengadaan paket bansos," lanjutnya.

Lihat juga:

Pansel Capim KPK Bela Firli Bahuri soal Dugaan Langgar Etik

Alasan berikutnya, Indriyanto disebut cenderung menoleransi pelanggaran etik. Kurnia berujar hal itu terlihat saat yang bersangkutan meloloskan figur pelanggar etik, Firli Bahuri, menjadi pimpinan KPK.

Terakhir, Kurnia berpendapat bahwa Indriyanto memiliki rekam jejak anti-KPK. Itu terlihat saat ia memberikan bantuan hukum terhadap para tersangka kasus korupsi.

Beberapa di antaranya adalah mantan Gubernur Aceh, Abdullah Puteh dan mantan Bupati Kutai Kartanegara, Syaukani H Rais.

"Bahkan, selain dua nama itu, ia juga pernah menjadi kuasa hukum mantan Presiden Soeharto," pungkas Kurnia.

Berlanjut ke halaman berikutnya...

Indriyanto Seno Adji mengakui memang mendukung revisi UU KPK. Namun, ia mengklaim sikapnya itu semata-mata dilakukan untuk memperkuat lembaga antirasuah.

"Memang saya dukung. Tadi saya jelaskan bahwa secara akademis, saya dimintai tanggapan mengenai UU KPK. Pertanyaan pertama saya waktu itu kepada tim secara informal, saya bilang kalau Anda datang tujuannya untuk mengeliminasi terhadap tupoksi KPK, saya enggak akan berikan pendapat," terang Indriyanto kepada awak media di Gedung ACLC KPK, Kamis (29/4).

"Tapi, kalau tujuan revisi UU KPK untuk lakukan penguatan atau bangun kinerja KPK, silakan. Itu keluar Pasal 37 B ayat 1. Itu keluar tuh kewenangan-kewenangannya Dewas," lanjut dia.

Lihat juga:

KPK Sambut Indriyanto Sebagai Dewas Pengganti Artidjo

Sementara terkait polemik dirinya yang pernah menjadi pengacara koruptor, Indriyanto tak ambil pusing. Ia menegaskan saat itu hanya menjalani tugas sebagai seorang pengacara.

"Di mana kita berposisi di situ kita melakukan hak dan kewajiban. Titik. Saya katakan di mana kita berposisi di situ kita menjalankan profesi kita, hak dan kewajiban kita. Kita menangani perkara apapun kode etiknya advokat," terang Indriyanto.

"Jadi, kita tidak melihat perkara korupsi, perkara terorisme. Kalau kita advokat seperti itu," pungkas Indriyanto.

Lihat juga:

TNI AL: Kapal Selam Tinggal Empat, Kita Tak Bisa Apa-apa

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Indriyanto Seno Adji sebagai anggota Dewas KPK pada Rabu (28/4) petang di Istana Negara, Jakarta.

Indriyanto menggantikan Artidjo Alkostar yang meninggal dunia pada 28 Februari 2021.

Kursi anggota Dewan Pengawas KPK sebelumnya kosong selama kurun waktu sekitar dua bulan. Indriyanto akan menjadi anggota Dewan Pengawas KPK meneruskan sisa masa jabatan Artidjo yakni periode 2019-2023.

Infografis Isu Krusial dan Sikap Jokowi soal Revisi UU KPK. (CNN Indonesia/Fajrian)