Komnas HAM soal Cap KKB Teroris: Lakukan Langkah Persuasif

Komisioner Komnas HAM Amiruddin mengatakan cap kategori kelompok kriminal bersenjata (KKB) menjadi teroris tak akan mengubah situasi konflik di Papua.

Alih-alih menggonta-ganti label, kata Amiruddin, pemerintah lebih baik mulai membuka diri dan transparan dalam penanganan konflik di Bumi Cendrawasih tersebut.

"Saya tahu betul bagaimana dulu berubah-ubahnya label ini, dari mulai separatis, panjang kali istilahnya sampai lupa, KSP, KKSP, sekarang menjadi KKB, sekarang menjadi teroris," kata Amiruddin dalam diskusi daring, Kamis (30/4).

"Apa yang berubah? Enggak ada. Situasinya sama aja. Nah, sementara keadaan di lapangan juga tidak selalu bisa dikendalikan," ujarnya menambahkan.

Amiruddin meminta pemerintah membuka langkah persuasif untuk meredakan konflik berkepanjangan di Papua. Dalam beberapa konflik serupa yang pernah terjadi di Indonesia, menurutnya, pendekatan persuasif sejauh ini lebih efektif dibanding aksi kekerasan.

Ia berharap pemerintah mulai membuka komunikasi dan dialog dengan tokoh-tokoh penting Papua. Bukan hanya pemerintah, ia juga berharap tokoh Papua juga mulai bisa membuka diri.

"Saya berharap konteks Papua langkah persuasif dan berkomunikasi yang baik bisa kita tempuh dan saya juga berharap banyak pihak atau tokoh di Papua bisa membuka diri untuk bisa berkomunikasi," ujarnya.

Pemerintah telah menetapkan kelompok kriminal bersenjata (KKB), nama yang diberikan pemerintah kepada kelompok pendorong kemerdekaan Papua, sebagai teroris.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan cap teroris untuk KKB Papua juga sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

"Apa yang dilakukan oleh KKB dan segala nama organisasinya dan orang-orang yang berafiliasi dengannya adalah tindakan teroris," kata Mahfud.