Politikus Papua soal KKB Teroris: Tak Untung Secara Politis

Menko Polhukam Mahfud MD mengklaim  pemerintah selama ini telah melakukan dialog dengan tokoh-tokoh Papua terkait penanganan yang mesti diambil untuk membangun Papua.

Pernyataan itu juga diungkap Mahfud untuk menjawab tudingan berbagai pihak yang menyebut pemerintah mestinya mengedepankan dialog alih-alih menerjunkan langsung pasukan ke wilayah paling timur di Indonesia itu.

"Siapa bilang [dialog] sulit dilakukan? Kita berdialog terus dengan tokoh-tokohnya," ungkap Mahfud dalam konferensi pers yang digelar di kantornya di Jakarta Pusat, Kamis (29/4).

Tokoh-tokoh ini kata Mahfud datang dari berbagai kalangan, seperti tokoh adat, tokoh masyarakat, hingga tokoh gereja Papua. Bukan hanya tokoh, kepala pemerintahan daerah di Papua serta DPRD Papua juga datang ke kantornya untuk berdialog terkait masalah di Papua.

"Dialog kita. Dan, mereka minta agar Papua itu dibangun secara lebih komprehensif. Mereka tetap menolak tindakan separatis," ujar eks hakim konstitusi tersebut.

Dalam kesempatan itu, Mahfud yang juga pernah menjadi Menteri Pertahanan di era kepresidenan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu menyebut pada dasarnya, persoalan yang tengah dihadapi di Papua sejatinya bukan soal separatisme. Isu sebenarnya kata dia berkaitan dengan kesejahteraan dan berbagai persoalan sejenis lainnya.

Oleh karena itu, kata Mahfud, pemerintah saat ini telah menginstruksikan penyelesaian masalah Papua agar bisa dilakukan dengan penyelesaian kesejahteraan, bukan penyelesaian bersenjata. Hal ini juga sesuai dengan instruksi yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo lewat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020.

"Penyelesaian masalah Papua dengan penyelesaian kesejahteraan, bukan dengan penyelesaian bersenjata. Tidak ada gerakan atau tindakan bersenjata terhadap rakyat Papua. Tapi ada tindakan penegakkan hukum," kata Mahfud.

Infografis Anatomi OPM versi Kopassus TNI. (Foto: CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi)

Namun, dia tak menampik gerakan pemberantasan terhadap kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang kini telah dikategorikan pemerintah sebagai gerakan teroris.

Meski begitu kata dia, upaya pemberantasan terorisme di Papua, murni dilakukan terhadap kelompok separatis, bukan terhadap rakyat Papua. Berdasarkan hasil survei yang ia dapatkan, lebih dari 92 persen masyarakat Papua pro terhadap Indonesia.

"Lebih dari 92 persen mereka prorepublik. Kemudian hanya ada beberapa gelintir orang yang melakukan pemberontakan secara sembunyi-sembunyi sehingga mereka itu melakukan gerakan separatisme yang kemudian tindakan-tindakannyanya merupakan gerakan terorisme," jelas Mahfud.