KPK Minta Kemensos Tak Asal Tunjuk Vendor Bansos

CNN Indonesia | Jumat, 30/04/2021 20:43 WIB
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan penunjukan vendor atau perusahaan yang asal-asalan berpotensi menimbulkan korupsi. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata meminta Kemensos tak asal tunjuk vendor bansos. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia --

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata meminta Kementerian Sosial (Kemensos) tidak asal menunjuk vendor yang akan diajak kerja sama dalam pengadaan bantuan sosial (bansos).

Menurut Alex, penunjukan vendor yang asal-asalan berpotensi menimbulkan korupsi.

"Artinya perusahaan yang dituju juga jelas mereka yang bergerak di bidangnya, jangan sampai pengadaan APD tapi yang ditunjuk perusahaan semabako. Kalau itu yg terjadi nanti terjadi rente," kata Alex di Gedung KPK, Jumat (30/4).


Alex juga menghimbau Kemensos tak gegabah dalam mengambil keputusan di tengah bencana. Menurutnya, Kemensos harus tetap memperhatikan kaidah-kaidah pengadaan barang.

"Meskipun darurat tetap harus memperhatikan kaidah-kaidah pengadaan barang yang efesien. Saya kira itu untuk mitigasi," ujarnya.

Selain masalah vendor, menurut Alex, Kemensos harus lebih teliti dalam relokasi anggaran saat menghadapi bencana, seperti pandemi virus corona (Covid-19).

"Kita akan tidak mengantisipasi tahun 2019 ketika disusun anggaran nanti tahun 2020 Indonesia itu akan ada bencana nonalam covid, enggak ada anggarannya itu," katanya.

"Makanya waktu itu kan pemerintah meminta ya ada alokasi anggaran, karena kebutuhannya juga mendesak semua dilakukan dengan cepat," ujar Alex menambahkan.

Alex hari ini bertemu dengan Menteri Sosial Tri Rismaharini. Mereka membahas perkembangan perbaikan data penerima bansos.

Sebelumnya, mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara terjerat dugaan korupsi pengadaan bansos Covid-19.

Ia diduga mengumpulkan uang dari rekanan atau vendor yang mendapat paket pekerjaan penyediaan bansos berupa sembako dalam rangka penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek Tahun 2020.

Terdapat ratusan perusahaan yang menjadi vendor bansos Covid-19. Namun, tak semua perusahaan itu bergerak di bidang pangan. Salah satunya, PT Tigapilar Agro Utama, yang bergerak di bidang distribusi pupuk.

Berdasarkan surat dakwaan, Juliari disebut menerima uang dari Direktur Utama PT Tigapilar Agro Utama, Ardian Iskandar Maddanatja sejumlah Rp1,95 miliar. Secara total, politikus PDIP itu disebut menerima Rp32,4 miliar.

(yla/fra)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK