NTB Izinkan Mudik Lokal, Kemendagri Ingatkan Arahan Jokowi

CNN Indonesia | Selasa, 04/05/2021 11:05 WIB
Kemendagri meminta Gubernur NTB Zulkifliemansyah memperhatikan arahan Jokowi, setelah mengizinkan mudik antardaerah di provinsinya. Gubernur NTB Zulkieflimansyah. (CNN Indonesia/Christie Stefanie)
Jakarta, CNN Indonesia --

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah memperhatikan arahan Presiden Joko Widodo soal larangan mudik. Pernyataan itu menyusul kebijakan Zulkifliemansyah mengizinkan warga untuk mudik antardaerah di NTB.

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benni Irwan menyampaikan arahan Jokowi soal mudik sudah dituangkan dalam sejumlah aturan. Bahkan, kebijakan itu telah disampaikan Mendagri Tito Karnavian dalam rapat bersama para kepala daerah.

"Kemendagri mengimbau kembali kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Gubernur NTB, untuk memerhatikan arahan-arahan tadi itu," kata Benni saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (4/5).


Benni menyampaikan untuk saat ini belum ada sanksi bagi Zulkieflimansyah terkait perbedaan kebijakan soal mudik. Benni berkata pihaknya mengedepankan dialog terlebih dahulu.

Kemendagri akan menjalin komunikasi agar NTB ikut menerapkan peniadaan mudik. Akan tetapi, Benni tak menutup kemungkinan menjatuhkan sanksi di masa mendatang.

"Kita imbau dulu, kita ingatkan dulu. Kalau perlu evaluasi, akan kita evaluasi," tuturnya.

Sebelumnya, Gubernur NTB Zulkieflimansyah memperbolehkan warga mudik antardaerah di NTB. Dia menuangkan izin mudik dalam surat Surat Edaran (SE) Nomor 550/05/KUM/Tahun 2021.

Mudik dengan berbagai moda transportasi di NTB diizinkan asal sesuai protokol kesehatan. Salah satunya, pembatasan jumlah penumpang maksimal 70 persen dari kapasitas.

"Untuk kegiatan mudik lokal antarkabupaten atau kota di dalam wilayah NTB yang menggunakan moda transportasi darat dan laut atau angkutan penyeberangan diperbolehkan dengan syarat mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas (5 M)," tutur Zulkieflimansyah dalam surat edaran yang dilansir Antara, Selasa (4/5).

Kebijakan Zulkieflimansyah bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat. Pemerintah tegas melarang segala bentuk mudik pada 6-17 Mei guna mencegah penularan Covid-19.

(dhf/pmg)

[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK