KKB Dicap Teroris, Polri Belum Turunkan Densus 88

CNN Indonesia | Rabu, 05/05/2021 20:33 WIB
Sejauh ini, Satgas Nemangkawi TNI-Polri yang masih melakukan penegakkan hukum di Papua. Ilustrasi tim Densus 88 Antiteror Polri (ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal)
Jakarta, CNN Indonesia --

Polri memastikan bahwa Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror belum diturunkan ke Papua untuk melakukan penegakan hukum terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Diketahui, pemerintah telah menetapkan KKB di Papua sebagai kelompok teroris.

"Belum ada," kata Kadiv Humas Polri Inspektur Jenderal Argo Yuwono kepada wartawan di Jakarta, Rabu (5/5).

Argo mengatakan bahwa hingga saat ini, personel TNI-Polri yang tergabung dalam Satgas Nemangkawi masih menjadi pihak utama yang menangani KKB tersebut.


"(Masih) Satgas Nemangkawi TNI dan Polri yang kerja," ujar Argo.

Menurut Argo, Satgas Nemangkawi masih melakukan penegakan hukum di Papua. Saat ini berada di bawah komando dari Asops Kapolri.

Argo memastikan Polri bakal melakukan penegakan hukum yang tegas kepada pihak-pihak yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Untuk hard power, kalau melanggar pidana ya akan kami proses," tutup Argo.

KKB atau OPM yang memperjuangkan kemerdekaan Papua telah ditetapkan sebagai organisasi teroris. Hal itu dilakukan pemerintah usai sejumlah serangan terjadi hingga menewaskan warga sipil.

Berdasarkan catatan, setidaknya ada empat peristiwa penembakan yang dilakukan oleh KKB terhadap masyarakat sipil di wilayah Beoga sejak awal April 2021.

Sementara itu, Kepala Penerangan Kogabwilhan III Kolonel Gusti Nyoman Suriastawa menyebut pihaknya tengah melakukan koordinasi dengan Polri berkaitan dengan pengamanan di Papua setelah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Organisasi Papua Merdeka (OPM) dikelompokkan sebagai organisasi teroris.

Berbagai strategi tengah digodok TNI-Polri. Hal ini, kata dia, demi mempersempit gerak para OPM dan memastikan keamanan masyarakat di Papua bisa terjamin.

"Strategi dalam rangka mempersempit gerak teroris OPM sehingga keamanan rakyat bisa dijaga," kata dia.

Terkait penambahan jumlah personel TNI di Papua, Suriastawa mengaku belum ada keputusan bulat. Sebab semuanya akan bisa diperhitungkan saat koordinasi dengan Polri selesai.

"Ini baru dikoordinasikan kita tunggu hasilnya dulu," kata dia.

(mjo/tst/bmw/bmw)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK