Denny Minta Aparat Bantu Cegah 'Serangan Fajar' di PSU Kalsel

Calon Gubernur Kalimantan Selatan Denny Indrayana mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait maraknya praktik politik uang jelang pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kalimantan Selatan pada awal Juni 2021.

"Pada hari ini, saya menulis surat terbuka kepada Presiden Jokowi yang melaporkan situasi terakhir menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur Kalsel dan bagaimana makin maraknya praktik politik uang dilakukan," ujar dia, dalam keterangannya, Jumat (7/5).

Denny lantas berharap Jokowi sebagai Kepala Negara bisa mengambil langkah pencegahan dan penindakan yang diperlukan. Salah satunya dengan menurunkan aparat negara untuk mencegah masifnya politik uang tersebut.

Dalam surat tersebut, Denny melaporkan bahwa prinsip pemilu di Kalsel sudah sejak awal diciderai. Ia mencontohkan pelbagai bantuan Covid-19 diselewengkan dengan gambar gubernur petahana saat itu, Sahbirin Noor.

Tidak hanya itu, tandon air cuci tangan Covid-19, bedah rumah dan berbagai program pemerintah provinsi disalahgunakan untuk membantu pemenangan Paslon Sahbirin-Muhidin.

"Upaya kami melaporkan kepada Bawaslu Kalsel, tidak membuahkan hasil. Pengawas pemilu provinsi tersebut kesulitan menjaga independensi dan profesionalitasnya, karena memang sejak proses seleksinya cenderung disiapkan untuk menjadi bagian dari strategi pemenangan petahana," kata Denny dalam suratnya.

Ia menceritakan fenomena itu bermula dari masifnya pembagian bakul yang berisi berbagai kebutuhan hidup, pembagian ikan, sayur-sayuran serta tentu saja pembagian uang.

Ia mengklaim bahwa aparat pemerintahan dilibatkan. Dari tingkat RT hingga ke level yang lebih tinggi. Bahkan telah diberikan gaji bulanan selama proses PSU.

"Untuk mendata dan mengumpulkan suara warga. Informasinya, Kepala Desa juga dilibatkan, juga dengan modus yang sama, gaji bulanan. Saya sudah menemukan faktanya di lapangan, sayangnya mereka masih berpikir keras untuk menjadi saksi, karena belum adanya jaminan keamanannya," kata Denny.

Denny pun berharap situasi yang demikian sudah seharusnya sistem pengawasan pemilu di Indonesia mengambil tindakan tegas. Politik uang yang masif adalah alasan satu pasangan calon didiskualifikasi.

"Tetapi sebagaimana telah saya sampaikan, Bawaslu belum berfungsi normal," kata dia.

"Harapan Bawaslu akan mengambil tindakan hukum yang tegas demikian kelihatannya hanya akan menjadi harapan tanpa kenyataan," kata dia.

Ia lantas memohon ada langkah-langkah pencegahan dan penindakan yang lebih konkrit bisa didorong oleh Jokowi.

"Kami meyakini, hanya dengan aparat negara yang ikut menjaga agar 'serangan fajar' tidak terjadi, maka PSU Pilgub Kalsel yang jujur dan adil, masih mempunyai harapan. Dengan demikian, rakyat pemilih di Kalsel akan lebih memilih berdasarkan 'mata hati', bukan 'mata uang'," kata dia.

Sebelumnya, Denny sudah mengadukan dugaan politik uang ini ke Bawaslu. Pilkada Kalsel sendiri diputuskan untuk diulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Pada Pilkada itu, Denny kalah tipis.

Berdasarkan data KPU Kalsel, pasangan calon petahana, Sahburun-Muhidin, meraih 851.822 suara atau 50,24 persen suara sah. Sementara, Denny Indrayana-Difriadi Derajat, mengumpulkan 843.695 suara atau 49,76 persen.