Kasus Covid di 5 Provinsi Melonjak Imbas Kedatangan TKI

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kasus covid-19 di lima provinsi yang menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berskala Mikro melonjak imbas kedatangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau TKI.

"Dari 30 provinsi yang melaksanakan PPKM Mikro, 11 provinsi mengalami tambahan konfirmasi harian dengan 5 provinsi yang meningkat cukup tajam. Yaitu Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Selatan, Aceh, dan Kalimantan Barat akibat datangnya PMI," kata Airlangga dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (10/5).

Airlangga sekaligus menjelaskan, kasus aktif di Indonesia saat ini sudah berada di bawah angka 100 ribu kasus. Ia menyebut persentase kasus aktif covid-19 di Indonesia per 9 Mei sebesar 5,7 kasus, sementara kasus aktif global berada di 12,13 persen.

Selanjutnya kasus sembuh covid-19 Indonesia mencapai 91.5 persen, lebih tinggi dari capaian global yang berada di 85,7 persen. Namun demikian, angka kematian covid-19 Indonesia masih lebih tinggi dari global. Per 9 Mei, persentase kematian Indonesia 2,7 persen, sementara global 2,08 persen.

Lebih lanjut, ia juga menyampaikan terjadi kondisi penurunan mobilitas warga di tiga provinsi, yakni Bali, DI Yogyakarta, dan Kepulauan Riau (Kepri). Meski begitu Kepri tetap mencatat penambahan konfirmasi covid-19 yang tinggi dalam sepekan ini.

"Kepri mobilitas rendah, namun karena ada kedatangan PMI jadi ada kenaikan kasus. Yang tinggi mobilitasnya Maluku Utara, Bengkulu, Sulawesi Tenggara, dan kita lihat dalam Ramadan sektor ritel mal dan bahan makanan mobilitas tinggi," jelas Airlangga.

Dengan temuan dan kondisi itu, Airlangga memastikan pemerintah akan kembali memperpanjang PPKM Mikro di 30 provinsi. Selain itu, ia meminta pemerintah daerah memperkuat strategi tes, telusur, dan tindak lanjut (3T).

Perpanjangan dua pekan itu dinilai selaras dengan pengetatan periode pasca larangan mudik. Sebelumnya, melalui Addendum Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021.

Pemerintah telah memutuskan memberlakukan pengetatan mudik di masa sebelum dan sesudah larangan yakni 22 April sampai 5 Mei 2021 dan 18 Mei sampai 24 Mei 2021.

"Dalam pelaksanaan PPKM Mikro tahap ke-8, yaitu 18-31 Mei 2021 akan diperpanjang dengan cakupan tetap di 30 provinsi," pungkasnya.