Saksi Kuak Uang Rp3,5 M Diminta Stafsus Edhy soal Izin Benur

CNN Indonesia | Selasa, 11/05/2021 15:40 WIB
PNS di Kemenko Marves yang sempat diperbantukan di KKP menjelaskan mengenai negosiasi yang pernah dilakukan eksportir benur dengan stafsus Edhy Prabowo di KKP. Eks stafsus Menteri KKP Edhy Prabowo, Andreau Misanta juga dikenal sebagai sosok yang pernah menjadi caleg PDIP. (Screenshot via instgram @andreau_pribadi)
Jakarta, CNN Indonesia --

Anton Setyo Nugroho, Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kemenko Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) yang juga sempat diperbantukan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), mengungkapkan ada 'uang partisipasi' terkait dengan perizinan ekspor benih lobster atau benur.

Ia menerangkan permintaan tersebut berasal dari Andreau Misanta Pribadi selaku ketua tim uji tuntas (due diligence) perizinan usaha perikanan budi daya lobster sekaligus staf khusus Edhy Prabowo kala masih menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan.

Pembicaraan seputar 'uang partisipasi' muncul ketika Anton memperkenalkan PT Anugrah Bina Niha (ABN) untuk bisa menjadi eksportir kepada Andreau. Ketika itu dirinya bertemu Andreau di Kantor KKP dan membahas terkait kelengkapan dokumen PT ABN dan budi daya lobster.


"Ada uang partisipasi yang menjadi kebiasaan pengusaha ekspor dalam pengurusan ini," ungkap Anton dalam kesaksiannya di hadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (11/5).

Menurut Anton, Andreau mematok harga Rp3,5 miliar untuk pengurusan izin ekspor benur. Ia lantas meneruskan informasi tersebut ke Direktur Utama PT ABN, Sukanto Ali Winoto. Kepada dirinya, kata Anton, Sukanto menyatakan keberatan dengan nominal uang yang diminta tersebut.

"Kesanggupan Pak Kanto?" tanya jaksa.

"Rp2,5 miliar," jawab Anton.

Jaksa lantas mendalami maksud uang partisipasi dalam pengurusan izin ekspor benur ini.

"Ya, tadi saya pikir kalau itu salah, mohon maaf, kalau mau ikut dalam pengurusan ini harus memang berpartisipasi seperti itu. Karena saya sampaikan ke Pak Kanto ini sebagai bagian modal yang harus dikeluarkan dalam proses perusahaan," tutur Anton.

Akhirnya, sambung dia, Andreau pun menyetujui harga Rp2,5 miliar tersebut. Adapun uang diserahkan secara bertahap dengan melibatkan beberapa perantara.

Dalam hal ini, ketua majelis hakim Albertus Usada sempat menginterupsi. Menurut hakim, Anton berpotensi terlibat dalam konflik kepentingan lantaran mengakomodasi Sukanto.

Tak ada tanggapan dari Anton mengenai interupsi yang disampaikan hakim tersebut.

Sebagai informasi, dalam perkara ini Andreau didakwa bersama-sama dengan Edhy Prabowo dkk menerima suap senilai total Rp25,7 miliar dari pengusaha eksportir benih bening lobster (BBL) atau benur.

Dalam surat dakwaan, Andreau yang merupakan eks caleg PDIP disebut menerima Rp10,7 miliar. Uang itu ia gunakan untuk berbagai keperluan seperti membeli tanah dan mobil.

(ryn/kid)

[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK