Alasan Kemenkes Prioritas Vaksin ODGJ: Sulit Jalankan Prokes

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjelaskan alasan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) masuk sebagai prioritas sasaran penerima program vaksinasi nasional tahap tiga lantaran mereka dinilai sulit dalam menerapkan protokol kesehatan (prokes) covid-19 secara sadar.

Juru Bicara Vaksinasi dari Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan, sasaran vaksinasi pemerintah tahapan ketiga adalah masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi dengan target total sebanyak 63,9 juta orang se-Indonesia.

"ODGJ kelompok rentan kan ya, dengan gangguan jiwa mereka kan pasti sulit melaksanakan prokes," kata Nadia melalui pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Kamis (20/5).

Namun untuk para ODGJ di jalanan yang tidak tinggal bersama keluarga, kata Nadia, proses ketetapan vaksinasi akan menjadi tanggungan Kementerian Sosial (Kemensos) dan Dinas Sosial (Dinsos) setempat.

Sebab pelayanan dan sasaran vaksinasi yang dijalankan Kemenkes ditetapkan berdasarkan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP guna validitas data.

"Kalau itu [ODGJ tak memiliki KTP] koordinasi bersama Kemensos dan Dinsos setempat," ucap dia.

Perihal vaksinasi ODGJ, Menteri Sosial Tri Rismaharini pada Maret lalu sempat menyatakan pihaknya telah berupaya mengalokasikan vaksinasi pada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan untuk para ODGJ di Indonesia.

Risma menyebut sebanyak 142 ribu PMKS yang terdiri dari tunawisma, gelandangan, pengemis, dan fakir miskin, sudah diusulkan mendapat vaksin Covid-19.

Sementara itu, Kemenkes menargetkan sebanyak 181.554.465 warga Indonesia akan mendapat vaksin covid-19 secara gratis. Vaksinasi yang dilakukan terhadap 60-70 persen penduduk Indonesia itu diharapkan mampu mencapai target herd immunity atau kekebalan kelompok terhadap virus corona.

Kemenkes juga membagi program vaksinasi menjadi empat tahapan. Pertama, menyasar sebanyak 1,4 juta tenaga kesehatan, kemudian tahap kedua secara paralel menyasar sebanyak 21,5 juta lansia dan 17,3 petugas pelayanan publik.

Kemudian tahap ketiga menyasar masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi sebanyak 63,9 juta orang. Dan tahap keempat menyasar sebanyak 77,4 juta orang yang merupakan masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya dengan pendekatan klaster sesuai dengan ketersediaan vaksin.