KSP Minta BPJS Kesehatan Benahi Sistem TI Cegah Data Bocor

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ade Irfan Pulungan, meminta pihak-pihak terkait memprioritaskan pengusutan kasus kebocoran 279 juta data warga penduduk Indonesia. Sebab, menurut Irfan, data tersebut berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan penelusuran Kementerian Komunikasi dan Informatika, data yang bocor tersebut milik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Oleh sebab itu, Irfan menegaskan bahwa BPJS juga harus memperbaiki sistem teknologi informasi untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali.

"Bahwa kebocoran data kependudukan merupakan hal yang sangat serius dan perlu mendapatkan prioritas penanganan. Sebab data-data yang bocor tersebut berpotensi disalahgunakan," kata Ade Irfan dalam keterangan tertulis, Senin (24/5).

Menurut Ade Irfan, kebocoran data itu akan menimbulkan kerugian kepada masyarakat. Apalagi, pada era saat ini data merupakan salah satu sumber vital yang bisa digunakan untuk kejahatan siber. Ia menilai, pihak tertentu bisa menyalahgunakan data yang ada untuk tindakan-tindakan ilegal yang akan sangat merugikan seperti melakukan penipuan, pembobolan akun email dan media sosial, mengakses layanan perbankan secara ilegal dan lain sebagainya.

"Maka, perlu diungkap siapa yang bertanggung jawab dan siapa pelakunya," ungkapnya.

Oleh sebab itu, Ade Irfan meminta agar BPJS Kesehatan segera menyelesaikan dan memperbaiki sistem IT mereka agar data tidak mudah dijebol kembali.

"Dan juga kepada penyelenggara jasa pelayanan lainnya yang telah menghimpun data dari masyarakat, untuk melakukan sistem pengamanan yang berlapis terkait penggunaan data, agar tidak mudah diakses dan dijebol oleh pihak lain untuk kepentingan-kepentingan kejahatan," tegasnya.

Ia juga mendesak agar kepolisian untuk berperan aktif mengungkap dan menelusuri sumber kebocoran data 279 juta data pribadi tersebut. Menurutnya, pengungkapan dan penelusuran sumber data penting segera dilakukan agar data yang sudah terlanjur bocor tersebut tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, dan dimanfaatkan untuk kejahatan siber di dunia digital.

"Saya yakin Polri mampu menelusuri sumber kebocoran 279 juta data kependudukan yang sangat meresahkan masyarakat," jelas Ade.

"Kepolisian agar dapat menindak secara tegas pihak-pihak yang dengan sengaja membocorkan data-data tersebut," imbuhnya.

Terakhir, Ade juga meminta seluruh warga berpartisipasi untuk mendukung dan mendorong agar RUU Perlindungan Data Pribadi bisa segera disahkan di DPR. Terlebih, saat ini RUU PDP telah masuk dalam RUU Prolegnas Prioritas.

279 juta data penduduk Indonesia diduga bocor dan dijual di forum peretas Raid Forums pada 12 Mei 2021. Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, data itu diunggah oleh akun bernama kotz. Dalam deskripsinya, data yang dimilikinya itu terdiri dari nama lengkap, KTP, nomor telepon, email, NID, dan alamat.

Akun itu juga memberikan 1 juta data sampel secara gratis untuk diuji dari 279 juta data yang tersedia. Bahkan, akun itu menyebut ada 20 juta data foto pribadi di dalam data yang dimilikinya itu.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengklaim telah mengajukan pemblokiran terhadap dua dari tiga situs untuk mengunduh satu juta dari 279 juta data penduduk Indonesia yang bocor dan dijual Raid Forums.