Nadiem soal Antigen di Sekolah: Anggarannya dari Mana?

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendkibudristek) Nadiem Makarim menyatakan pemeriksaan antigen covid-19 tidak memungkinkan dilakukan kepada siswa dan guru sebelum sekolah dibuka.

"Mengenai testing, baik antigen maupun genose. Itu semua ide yang baik. Masalahnya satu, anggarannya dari mana? Kalau kita mulai hitung-hitung, kira-kira kalau mau hitung semua sekolah [diperiksa] dengan antigen akan tepat angka itu mulai nggak masuk akal," katanya dalam Rapat Kerja bersama Komisi X, DPR, Senin (31/5).

Nadiem mengaku, sebenarnya secara pribadi juga menginginkan pemeriksaan covid-19 bisa dilakukan kepada siswa dan guru sebelum sekolah dibuka. Namun, sambung dia, dari sisi anggaran hal tersebut tidak memungkinkan.

Sebagai contoh, kalaupun pemeriksaan covid-19 didorong melalui dana bantuan operasional sekolah (BOS), menurutnya kebijakan itu juga tidak akan efektif. Pasalnya, Nadiem menilai dana BOS seharusnya diprioritaskan untuk sarana dan prasarana protokol kesehatan.

Sementara, menurut Nadiem perkara pemeriksaan dan penelusuran jika ada kasus covid-19 di sekolah seharusnya menjadi ranah kebijakan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di daerah.

"Testing, tracing, dan lain-lain di bawah Satgas Covid di daerah tersebut. Kalau ketemu infeksi apa yang terjadi? Itu ranahnya Satgas Covid daerah. Mau di mall, tempat kerja, sekolah, sama aja itu tugas Satgas Covid," lanjut Nadiem.

Nadiem mengatakan satu-satunya solusi yang paling memungkinkan jika menginginkan pemeriksaan covid-19 sebelum sekolah dibuka adalah dengan mengharapkan partisipasi daerah.

Nadiem, sebelumnya mewajibkan semua sekolah di penjuru daerah segera melakukan pembelajaran tatap muka jika guru dan tenaga kependidikan sudah divaksinasi.

Kemendikbudristek mengharapkan vaksinasi paling lambat rampung pada Agustus. Saat ini baru 28 persen guru dan tenaga kependidikan yang menerima vaksin dosis pertama.