Budaya yang Terkikis Selepas Firli Bahuri Pimpin KPK

Selama di KPK, Beny baru merasakan kerja di bawah dua pimpinan berbeda. Saat zaman Agus Rahardjo Cs, memang KPK dinilai tidak sebagus dengan periode sebelumnya. Hanya saja, ia merasa kerja-kerja masih kondusif dan budaya egaliter masih terjaga.

"Kita masih bisa bekerja sesuai integritas kita, nilai-nilai di KPK itu masih dijaga. Ketika ada kesalahan di pimpinan/atasan, kita masih bisa protes dan lain-lain. Wadah Pegawai masih hidup, sistem etik masih berjalan," ujarnya.

Tri Artining Putri alias Puput, Spesialis Hubungan Masyarakat (Humas) Muda KPK, mengatakan hubungan antara pegawai dengan pimpinan saat ini berjarak. Seperti Beny, ia juga baru merasakan dua periode pimpinan berbeda.

Saat era Agus Rahardjo Cs, ia berujar relasi atau komunikasi pegawai dengan pimpinan berjalan baik. Misal, saat merespons isu yang berkembang di publik.

Ketika itu, Agus Rahardjo diterpa isu terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP elektronik (e-KTP). Humas, terang Puput, lantas berkoordinasi untuk memberikan klarifikasi terkait isu tersebut.

"Mas Febri [mantan Jubir KPK] langsung ajak saya konfirmasi ke dia dan apa yang harus kita lakukan untuk klarifikasi. Waktu itu Pak Agus memberi dokumen dan kami langsung membuat pointers klarifikasi," kata Puput.

Namun, kondisi itu berbeda ketika Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dikabarkan terlibat dalam kasus dugaan suap Wali Kota Tanjungbalai, M. Syahrial.

Lili justru tidak berkoordinasi dengan Humas untuk memberikan jawaban ke publik. Tim humas pun tak bisa meminta keterangan langsung kepada Lili.

"Itu tidak bisa klarifikasi langsung ke Bu Lili. Pointersnya juga langsung utuh dan waktu aku kasih masukan tidak dibacakan dan tidak diterima. Yang sebelumnya, ada kasus tertentu bisa klarifikasi langsung. Sekarang tidak bisa, karena langsung dapat pointers dari jubir [juru bicara]," ujarnya.

Hotman, Beny, dan Puput merupakan pegawai KPK yang dinyatakan tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) alih status menjadi ASN. Total ada 75 pegawai yang dinonaktifkan sejak awal Mei lalu.

Saat ini, 51 dari 75 pegawai tersebut dianggap tak bisa bergabung lagi dengan KPK. Sementara 24 lainnya masih bisa menjadi ASN asal mengikuti pembinaan ulang.

Pegawai senior KPK, Mu'adz D'Fahmi mengatakan lembaga antirasuah memiliki budaya melawan apabila terdapat kebijakan yang tak benar. Budaya ini sudah tertanam sejak awal KPK berdiri. 

"Kami tuh di KPK ada budaya, kalau enggak benar dilawan, enggak peduli siapa, pimpinan enggak benar dilawan, dari dulu seperti itu," kata Mu'adz yang sudah bergabung dengan KPK sejak tahun 2005.

Mu'adz mengatakan hampir semua pegawai KPK kritis. Ketika terdapat sesuatu yang salah pasti akan dilawan dengan argumentasi yang jelas. Para pegawai juga tak serta merta menurut perintah pimpinan KPK.

"Jadi enggak serta merta nurut perintah pimpinan yang a harus a, oke kalau perintahnya betul itu kami jalankan, kalau salah kami akan lawan, kami akan protes," ujarnya.

Mu'uadz adalah pegawai KPKyang dinyatakan lulus TWK. Namun ua ikut gerbong orang-orang yang menentang keputusan pimpinan yang menonaktifkan 75 pegawai KPK. Menurutnya, KPK akan lumpuh jika 75 pegawai yang dinonaktifkan itu benar-benar dipecat.

"Kami pegawai yang memenuhi syarat sebenarnya tidak setuju, tidak sepakat dengan hal itu, tidak mau rekan-rekan kami kemudian dikeluarkan dipecat begitu saja, karena ini tidak benar," kata Mu'adz.

"Seharusnya semua masuk, apalagi yang 75 nama ini, seumpama benar-benar dikeluarkan saya yakin KPK lumpuh," kata Mu'adz.

CNNIndonesia.com telah menghubungi Ketua KPK Firli Bahuri sejak Selasa (1/6), untuk mengklarifikasi perubahan budaya selama kepemimpinannya. Namun yang bersangkutan tak merespons hingga berita ini terbit.

Plt juru bicaraKPK Ali Fikri menyebut perubahan budaya di KPK adalah hal lumrah terjadi. Perubahan terkadi karena ada perbedaan karakter kepemimpinan, latar belakang, dan pengalaman yang berbeda.

Namun Fikri menyatakan perubahan itu tak sampai merebet pada budaya kerja dan sistem yang telah terbangun selama 18 tahun KPK berdiri. Diantaranya integritas dan transparansi.

Menurut dia dua hal itu sudah terinternalisasi dengan kuat. Soal sistem kerja, Fikri menyatakan KPK bekerja dalam hubungan profesional.

"Hubungan antara Pimpinan dan pegawai adalah hubungan kerja profesional, ada para pejabat struktural yang menjadi pimpinan di setiap unit kerja. Garis koordinasi dalam pekerjaan seperti itu, agar lebih efektif dan efisien untuk menjalankan semua target kerja yang sudah ditentukan," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Fikri menyebut KPK juga memiliki forum komunikasi antara pegawai dan pimpinan yang bisa digunakan untuk berdiskusi, menyampaikan masukan dan kritik.