Pelajar Surabaya Demo Nadiem Minta Hapus PPDB Zonasi

Sejumlah pelajar yang tergabung dalam Aliansi Pelajar Surabaya menggelar aksi protes sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK 2021. Dalam aksinya mereka mendesak agar pemerintah segera menghapus sistem penerimaan siswa berdasarkan zonasi.

Pantauan CNNIndonesia.com di lokasi, para pelajar membawa poster protes, seperti, 'PPDB Jatim 2021 berisi tangisan', 'Zonasi Solusi Solu-solu', 'Katanya Pemerataan Kok Rasanya Penderitaan' hingga 'Buat Kebijakan Buat Kami Jadi Korban'.

Ketua Aliansi Pelajar Indonesia, Mirza Akmal Putra mengatakan, pihaknya secara tegas meminta Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim segera menghapus PPDB jalur zonasi.

"Akibat atas dasar kalimat pemerataan pendidikan, kami tidak terima, kami menyerukan tahun 2021 liang lahat jalur zonasi," kata Mirza, Rabu (2/6).

Mereka menganggap sistem zonasi adalah wajah buruk sistem pendidikan. Sebab fasilitas dan sekolah dianggap tak merata di tiap daerah.

Akibatnya, kata dia, banyak siswa yang tak diterima di sekolah yang dituju. Ia mencatat ada 3.000 siswa di Surabaya yang gagal masuk sekolah tujuannya.

"Aliansi pelajar Surabaya menghitung dengan hitungan kasar saja, ada sekitar 3.000 an teman-teman yang nggak lolos masuk negeri," ucapnya

Ia pun menuntut pemerintah untuk melakukan intervensi dan bertanggung jawab atas anak-anak yang tidak bisa sekolah.

Dia juga meminta Pemprov Jatim untuk mengakhiri zonasi pada PPDB dan membangun fasilitas pendidikan yang merata. Kemudian menagih janji Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi untuk membantu para pelajar di Surabaya.

"Bangun fasilitas pendidikan, jangan hanya makan-makan sini, makan-makan sana. Uang Anda paling tidak bisa digunakan untuk bangun satu tembok sekolahan," ujar dia.

Salah satu wali murid, Kurnianti Herdiandari, mengeluhkan sistem PPDB zonasi pada tahun ini. Ia mengatakan sistem itu telah membuat anaknya tak diterima di sekolah yang jaraknya dekat dengan tempat tinggalnya.

"Anak saya tidak diterima di sekolah yang dituju. Padahal jaraknya dekat. Jalur prestasi pun kalah dengan siswa dari luar kota yang nilainya tinggi-tinggi," kata Kurnia.

Ia pun meminta pemerintah mengkaji ulang sistem zonasi ini. Apalagi, kata dia, di masa pandemi banyak wali murid yang ekonominya terganggu, sehingga tak kuat membiayai sekolah anaknya jika harus di sekolah swasta.

"Saya banyak dapat keluhan dari teman-teman, mereka bingung anaknya mau sekolah di mana, sedangkan untuk sekolah swasta mereka tidak ada biaya karena pandemi," ucap dia.