Gelisah Jokowi akan Ekspansi Ideologi Transnasional

Presiden Joko Widodo menyinggung ideologi transnasional radikal dalam sambutannya saat upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2021.

Jokowi menyebut sejumlah tantangan Pancasila di tengah globalisasi. Mulai dari rivalitas dengan ideologi transnasional radikal hingga perkembangan teknologi.

Menurutnya, ideologi tersebut menyebar massif di era revolusi industri 4.0 ditambah dengan jaringan internet mutakhir 5G.

"Kecepatan ekspansi ideologi transnasional radikal bisa melampaui standar normal ketika memanfaatkan disrupsi teknologi ini," kata Jokowi melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (1/6).

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno mengatakan ideologi transnasional sendiri merupakan ideologi yang berasal dari luar dan bertentangan dengan Pancasila. Salah satunya, khilafah.

"Itu adalah produk pemikiran dan gerakan politik dari luar yang dalam banyak hal bertentangan dengan napas dan semangat Pancasila yang sebenarnya sudah merupakan titik kompromi antara agama dan nilai nasionalis," ucap Adi saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (2/6).

Adi menjelaskan ideologi transnasional radikal menganjurkan agar agama diformalkan sebagai dasar. Mulai dari dasar hukum hingga dasar berperilaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dia mengingatkan bahwa Indonesia bukan negara agama. Meskipun agama menjadi praktik kehidupan sehari-hari, namun hal itu tidak diformalkan. Sama seperti keadilan, kesejahteraan, dan lain sebagainya.

"Kita masih berlafaskan agama, tapi agama itu tidak diformalkan, kita juga bukan negara agama yang menjadikan agama tertentu seperti Islam sebagai dasar negara, tapi nilai-nilai agama itu cukup menjadi inspirasi," ujarnya.

Adi menilai pernyataan Jokowi yang menyinggung ideologi transnasional dapat ditangkap sebagai bentuk kekhawatiran berkembangnya ideologi tersebut di Indonesia.

Sebab, kata Adi, belakangan memang muncul kelompok pro dan mendakwahkan ideloogi transnasional itu di Indonesia, sekalipun tidak signifikan.

"Ada kekhawatiran bahwa di tengah dunia yang semakin terbuka, ideologi transnasional begitu gampang masuk ke hidup kita, mulai dari Youtube, internet, media sosial dan lain-lain yang kemudian secara perlahan akan menggantikan Pancasila sebagai dasar dan ideologi," tutur Adi.

Pernyataan Jokowi itu, lanjut Adi, juga merupakan bentuk penegasan bahwa Pancasila sebagai ideologi Indonesia sudah final dan tidak dapat diganggu oleh pihak manapun.

Dihubungi terpisah, pengamat intelijen dan keamanan negara, Stanislaus Riyanta mengatakan ideologi transnasional sebenarnya sudah lama muncul di Indonesia, bahkan hingga melakukan gangguan keamanan.

Riyanta menuturkan ciri-ciri ideologi transnasional ini adalah mereka mempunyai jaringan di banyak negara dan memiliki cita-cita global atau ingin menguasai dunia dengan ideologi yang mereka yakini.

"Pak Jokowi menyatakan seperti itu karena mereka sekarang tidak lagi menggunakan cara-cara seperti dulu yang penyebarannya orang per orang, sekarang penyebarannya sangat masif dengan menggunakan media inetrnet," tuturnya.

Riyanta menilai langkah pemerintah memblokir situs yang dianggap menyebarkan ideologi transnasional tak cukup efektif. Sebab, situs serupa akan terus bermunculan.

Dia beranggapan pernyataan Jokowi sebagai pengingat agar masyarakat semakin waspada terhadap ideologi transnasional tersebut.

"Supaya orang-orang waspada bahwa sudah terjadi, sudah ada korban, ya maka sebaiknya Pancasila dikuatkan, karena Pancasila diyakini dapat membendung paham-paham ini, semakin kuat Pancasila di masyarakat maka seharusnya dapat menjadi benteng dari ideologi transnasional ini," ujarnya.

Lebih lanjut, Riyanta menyebut bahwa penguatan ideologi Pancasila di tengah masyarakat saat ini juga tak lagi bisa menggunakan cara-cara lama. Menurutnya, doktrinasi Pancasila juga mesti diperbarui.

"PR pemerintah, bagaimana membumikan dan menguatkan daya tarik Pancasila bagi anak muda dengan cara-cara milenial," kata Riyanta.