Sejarah Perjanjian Linggarjati: Isi dan Hasil Perundingan

Perjanjian Linggarjati merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Perjanjian ini berupa perundingan antara Indonesia dan Belanda mengenai status kemerdekaan Indonesia.

Sebelum Perjanjian Linggarjati disahkan kedua belah pihak, Indonesia dan Belanda telah terlebih dahulu menggelar pertemuan namun tidak menemukan kesepakatan atau titik temu akan status kemerdekaan Indonesia.

Barulah pada 11-13 November 1946, perundingan yang dilakukan di Desa Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat mencapai kesepakatan antara Indonesia dan Pemerintah Belanda.

Demi mencegah terjadinya perubahan situasi dari Pemerintah Belanda, dua hari setelahnya hasil perundingan Linggarjati ditandatangani pada tanggal 15 November 1946 di Istana Merdeka, Jakarta.

Perjanjian Linggarjati ditandatangani pada tangga 15 November 1946 di Istana Merdeka, Jakarta. (Foto: CNN Indonesia/Resty Armenia)

Setahun kemudian, tepatnya 25 Maret 1947 hasil perjanjian tersebut secara resmi dan sah ditandatangani kedua negara.

Setelah disahkan banyak negara mengakui kekuasaan Indonesia secara de facto mulai dari Inggris, Amerika Serikat, Mesir, Lebanon, Syria, Irak, Afghanistan, Saudi Arabia, Yaman, dan Burma.

Perundingan Linggarjati merupakan bentuk perjuangan diplomasi Indonesia melawan tatanan dunia saat itu, ketika penjajahan dan kolonialisme masih banyak terjadi.

Isi Perjanjian Linggarjati

Perjanjian pengakuan yang diperjuangkan para tokoh bangsa selama 3 hari dan ditandatangani secara sah pada 25 Maret 1947 tersebut berisi sebagai berikut:

• Pengakuan Belanda secara de facto atas eksistensi Negara Republik Indonesia yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura.
• Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk Negara Indonesia Serikat, yang salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia.
• Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia - Belanda dengan Ratu Belanda selaku ketuanya.

Penetapan isi perundingan ini memicu pro dan kontra di masyarakat saat itu.

Beberapa kalangan ada yang menilai Perundingan Linggarjati merupakan gambaran gagalnya Indonesia mempertahankan wilayah kedaulatannya karena hanya meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura.

Banyak kalangan saat itu menginginkan kedaulatan penuh Indonesia di semua wilayah Hindia Belanda.

Sementara para pemimpin bangsa dan tokoh perjuangan sepenuhnya sadar bahwa tujuan kedaulatan penuh tidak akan dapat tercapai sekaligus.

Hasil Perjanjian Linggarjati

Hasil perundingan dan perjanjian Linggarjati memberikan dampak baik bagi Indonesia. Merangkum situs resmi Kementerian Luar Negeri, dampak positif dan negatif dari hasil Perjanjian Linggarjati antara lain:

Dampak Positif:

1. Indonesia mendapat pengakuan politik secara de facto dari negara lain.
2. Dengan diakuinya Indonesia secara de facto maka Indonesia mempunyai kedudukan politik sejajar dengan negara lain di dunia.
3. Pengakuan Belanda bahwa Jawa, Sumatera, dan Madura sebagai wilayah berdaulat bangsa Indonesia.
4. Perjanjian Linggarjati meredam konflik Hindia-Belanda dan rakyat Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mencegah jatuhnya korban perang rakyat Indonesia.

Dampak Negatif:

1. Perundingan dan hasil perjanjian Linggarjati dianggap banyak kalangan merugikan Indonesia karena wilayah kekuasaan Indonesia yang berdaulat sangat kecil dan terbatas.
2. Indonesia harus mengikuti dan bergabung menjadi negara persemakmuran di bawah Kerajaan Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya.
3. Perjanjian Linggarjati hanya memberikan waktu bagi Belanda memperkuat militer di Indonesia. Pelanggaran perjanjian Linggarjati oleh Belanda salah satu bentuknya.

Tokoh di Balik Perjanjian Linggarjati

Perundingan Linggarjati dihadiri oleh tiga pihak, yakni pemerintah Hindia-Belanda, Indonesia, dan Inggris.

Pemerintah Hindia-Belanda dan Indonesia sebagai pihak terkait atau yang mempunyai kepentingan sementara pemerintah Inggris berperan sebagai moderator.

• Indonesia: Pihak Indonesia diwakili oleh Sutan Syahrir, AK Gani, Susanto Tirtoprojo, dan Mohammad Roem.
• Belanda: Pihak Belanda diwakili oleh Wim Schermerhorn, Max Von Poll, HJ Van Mook, F de Baer.
• Inggris: Selaku moderator dan mediator pihak Inggris diwakili oleh Lord Killearn.