Hari Laut Dunia dan Pemanis Buatan Bernama Poros Maritim
CNN Indonesia
Selasa, 08 Jun 2021 20:06 WIB
Bagikan:
URL berhasil disalin
Aksi Aliansi Nelayan saat Hari Nelayan pada 2017 silam di depan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta Pusat. (CNN Indonesia/Tiara Sutari)
Jakarta, CNN Indonesia --
Janji menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dinilai hanya pemanis kampanye. Realitasnya, pembangunan sejauh ini lebih banyak memprioritaskan investor besar dan meminggirkan pemilik dunia maritim Indonesia sebenarnya; nelayan.
Pada Selasa ini, 8 Juni, warga sedunia memperingati Hari Laut secara global. Hari Laut Sedunia diresmikan diperingati saban 8 juni sejak tahun 2008, Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menyelenggarakan acara Hari Laut Sedunia (UNWOD) dengan tema yang berbeda setiap tahunnya, di mana pada 2021 ini mengambil tema: 'The Ocean: Life and Livelihoods'.
Dalam konteks perpolitikan Indonesia, sebagai negara maritim, isu kelautan pun menjadi senjata andalan yang mengantarkan pasangan Capres Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla ke pucuk kekuasaan pada 2014 silam.
Hal itu dikemukakan dua akademisi Departemen Hubungan Internasional, Universitas Airlangga Probo Darono Yakti & Joko Susanto dalam karya ilmiahnya 'Poros Maritim Dunia Sebagai Pendekatan Strategi Maritim Indonesia: Antara Perubahan atau Kesinambungan Strategi?'.
Menurut Yakti dan Joko, Capres nomor 2 pada Pemilu 2014 itu mencanangkan Program Maritim Dunia (PMD), program utama Nawacita yang lantas disebut sebagai doktrin maritim Jokowi.
"Gagasan ini setelah menjadi perbincangan publik ditingkatkan legitimasinya melalui pidato pemenangan Jokowi di atas perahu pinisi "Buana Setia", Pelabuhan Sunda Kelapa Jakarta," tulis Yakti dan Joko seperti dikutip dari yang dimuat dalam jurnal Global & Strategies.
Dalam pidatonya itu, Jokowi menyebut gotong royong masyarakat akan mendorong Indonesia menjadi negara maritim dunia.
Ia yakin, kedaulatan bangsa Indonesia dapat tercapai apabila semua pihak bekerja sama.
"Semangat gotong royong itulah yang akan membuat bangsa Indonesia bukan saja akan sanggup bertahan dalam menghadapi tantangan, tapi juga dapat berkembang menjadi poros maritim dunia, locus dari peradaban besar politik masa depan," kata Jokowi pada Selasa 22 Juli 2014.
Jokowi bahkan menggagas beberapa program kemaritiman. Hal ini ia kemukakan dalam pidato KTT Asia Timur ke-9 di Myanmar. Jokowi menyatakan Poros Maritim Dunia terdiri atas lima pilar. Pilar tersebut antara lain, budaya maritim, ekonomi maritim, konektivitas maritim, diplomasi maritim, dan keamanan maritim.
"Jokowi menegaskan komitmennya untuk menyinergikan doktrin PMD di antara negara-negara Asia Timur termasuk dengan JSM (Jalur Sutra Maritim) yang digagas Tiongkok," tulis Yakti dan Joko.
Pada era Jokowi pula lah kemudian dia membangun Kemenko Maritim. Mulanya, ia memberikan kepercayaan pemimpin Kemenko itu kepada eks Kepala Badan Riset Kelautan dan Perikanan KKP Indroyono Soesilo pada awal Kabinet Kerja pada 2014 silam. Indroyono kemudian digantikan oleh ekonom Rizal Ramli pada Agustus 2015.
Dan, sekitar setahun kemudian Jokowi menyerahkan tanggung jawab Menko Maritim itu kepada Luhut Binsar Panjaitan hingga kini pada periode kedua kepresidenannya.
Namun, tujuh tahun sejak pidato kemenangannya di atas kapal pinisi itu, wacana menjadi poros maritim dunia [PMD] disebut hanya menjadi pemanis buatan bagi para nelayan.
"Jadi kalau PMD (bagi) para nelayan itu hanya pemanis buatan. Coba tunjuk saja mana program yang menguntungkan nelayan, kita uji satu-satu banyak yang gagal," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati saat dihubungi CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon, Selasa (8/6).
Menurut Susan, program poros maritim dunia Jokowi tidak memuat visi misi yang berorientasi menghormati hak akses dan hak kontrol nelayan. Dalam beberapa kasus, nelayan justru tidak bisa memiliki akses terhadap laut yang menjadi sumber penghidupannya.
Susan mencontohkan nelayan di kawasan Kepulauan Seribu yang sebelumnya bisa membudidayakan rumput laut di sekitar perairan Pulau Hengki, kini dilarang.
"Tidak boleh lagi mereka mengakses wilayah itu, mereka tidak bisa mengontrol lautnya mau ditanami rumput laut kah atau mau ngambil apakah, nelayan kehilangan itu," jelas Susan.
Halaman selanjutnya soal tuntutan bagi hak konstitusi nelayan, serta nasib komodo...
Selain itu, Susan menegaskan negara semestinya menghormati hak konstitusi nelayan yang telah diakui Mahkamah Konstitusi pada 2010 silam. Hak tersebut adalah hak mengakses, hak mengelola, hak menjalankan kearifan atau pengetahuan yang sudah dijalankan cukup lama, serta hak mendapatkan laut yang bersih.
Persoalan sampah di laut misalnya, menjadi momok yang mengganggu kehidupan nelayan. Persoalan sampah ini tidak bisa dilepaskan dari sistem pengelolaan sampah yang tidak menyeluruh.
"Itu kelihatan kalau di Teluk Jakarta bagaimana sampah dari 13 anak sungai bermuara di situ," ungkap Susan.
Di tengah masalah sampah yang belum selesai, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi justru membahas pembuangan limbah tailing ke laut.
"Kenapa dibuang ke laut? Karena ya itu yang paling murah. Ketimbang dia membangun sistem pengelolaan limbah-limbah industri, termasuk limbah tambang," ujar Susan.
Selain itu, menurut Susan, pembangunan pemerintahan Jokowi yang banyak digeser ke kawasan pesisir justru merampas ruang hidup nelayan.
Susan mencontohkannya dengan pembangunan arena balap moto GP di Mandalika di Lombok. Di luar itu, ada kawasan ekonomi khusus (KEK) di Palu yang akan jadi tempat pelabuhan besar dan industri skala besar. Menurut Susan, pembangunan itu bukan untuk nelayan.
"Karena nelayan kawan-kawan di Palu mereka semakin kehilangan ruang hidupnya ketika pelabuhan-pelabuhan besar dibangun," kata Susan.
Di samping itu, pembangunan pelabuhan di Kalimantan Timur, tempat di mana Ibu Kota Negara Baru RI akan dibangun. Di pesisir Kaltim, kata Susan, pembangunan pelabuhan besar itu begitu massif. Ia lantas mempertanyakan hubungan pembangunan tersebut dengan keberlangsungan kerja nelayan.
"Pertanyaannya pelabuhan itu buat siapa? Tentu itu untuk memperlancar industri-industri tambang, ya sawit, supaya dia lebih mudah," protes Susan.
Masalah lainnya adalah pembangunan industri wisata yang sedang gencar didorong pemerintah.
Ia mencontohkan kasus pembangunan kawasan wisata di Pulau Rinca (Komodo) dan lainnya. Kawasan wisata itu tidak dikelola oleh nelayan. Para nelayan hanya menjadi pekerja di tempat itu.
"Itu kan yang masuk bukan nelayannya yang mengelola. Kecuali mereka menjadi buruh di situ. Ini yang menurutku bergeser, seperti yang sukarno bilang, kita jadi bangsa kuli," ujarnya.
Susan juga menyatakan para nelayan tidak anti pembangunan. Mereka mempertanyakan pembangunan kawasan ekonomi dan wisata itu untuk siapa. Sebab, ruang hidup nelayan dirampas.
"Kita bukannya anti ini (pembangunan dan pariwisata), kita jadi nonton. Kita (hanya) penonton di laut sendiri," ujarnya.
"Poros maritim dunia itu cuma gimik aja, pemanis. Belumlah kurasa, mungkin masih punya niatan baik di sisa waktunya," tambah Susan.
Saat Pilpres 2019, Direktur Eksekutif Media Survei Nasional Rico Marbun memprediksi tema maritim tak lagi jadi prioritas Jokowi pada periode kedua pemerintahannya.
"Tema maritim menurut saya justru menjadi tema sekunder dalam Jokowi 2019-2024. Tema primernya ya infrastruktur," ujar Rico, pada 2019.
Rico mencatat Jokowi hanya sekali menyebut kata yang berkaitan dengan maritim, yakni pelabuhan. Selain dalam pemaparan visi, Rico menyebut Jokowi jarang sekali mengulas soal maritim selama kampanye Pilpres 2019.
"Artinya ya pembangunan jalan lebih utama. Ya mungkin bisa kita katakan selera pembangunan Jokowi sudah berubah," tandas dia.
Jakarta, CNN Indonesia --
Janji menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dinilai hanya pemanis kampanye. Realitasnya, pembangunan sejauh ini lebih banyak memprioritaskan investor besar dan meminggirkan pemilik dunia maritim Indonesia sebenarnya; nelayan.
Pada Selasa ini, 8 Juni, warga sedunia memperingati Hari Laut secara global. Hari Laut Sedunia diresmikan diperingati saban 8 juni sejak tahun 2008, Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menyelenggarakan acara Hari Laut Sedunia (UNWOD) dengan tema yang berbeda setiap tahunnya, di mana pada 2021 ini mengambil tema: 'The Ocean: Life and Livelihoods'.
Dalam konteks perpolitikan Indonesia, sebagai negara maritim, isu kelautan pun menjadi senjata andalan yang mengantarkan pasangan Capres Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla ke pucuk kekuasaan pada 2014 silam.
Hal itu dikemukakan dua akademisi Departemen Hubungan Internasional, Universitas Airlangga Probo Darono Yakti & Joko Susanto dalam karya ilmiahnya 'Poros Maritim Dunia Sebagai Pendekatan Strategi Maritim Indonesia: Antara Perubahan atau Kesinambungan Strategi?'.
Menurut Yakti dan Joko, Capres nomor 2 pada Pemilu 2014 itu mencanangkan Program Maritim Dunia (PMD), program utama Nawacita yang lantas disebut sebagai doktrin maritim Jokowi.
"Gagasan ini setelah menjadi perbincangan publik ditingkatkan legitimasinya melalui pidato pemenangan Jokowi di atas perahu pinisi "Buana Setia", Pelabuhan Sunda Kelapa Jakarta," tulis Yakti dan Joko seperti dikutip dari yang dimuat dalam jurnal Global & Strategies.
Dalam pidatonya itu, Jokowi menyebut gotong royong masyarakat akan mendorong Indonesia menjadi negara maritim dunia.
Ia yakin, kedaulatan bangsa Indonesia dapat tercapai apabila semua pihak bekerja sama.
"Semangat gotong royong itulah yang akan membuat bangsa Indonesia bukan saja akan sanggup bertahan dalam menghadapi tantangan, tapi juga dapat berkembang menjadi poros maritim dunia, locus dari peradaban besar politik masa depan," kata Jokowi pada Selasa 22 Juli 2014.
Jokowi bahkan menggagas beberapa program kemaritiman. Hal ini ia kemukakan dalam pidato KTT Asia Timur ke-9 di Myanmar. Jokowi menyatakan Poros Maritim Dunia terdiri atas lima pilar. Pilar tersebut antara lain, budaya maritim, ekonomi maritim, konektivitas maritim, diplomasi maritim, dan keamanan maritim.
"Jokowi menegaskan komitmennya untuk menyinergikan doktrin PMD di antara negara-negara Asia Timur termasuk dengan JSM (Jalur Sutra Maritim) yang digagas Tiongkok," tulis Yakti dan Joko.
Pada era Jokowi pula lah kemudian dia membangun Kemenko Maritim. Mulanya, ia memberikan kepercayaan pemimpin Kemenko itu kepada eks Kepala Badan Riset Kelautan dan Perikanan KKP Indroyono Soesilo pada awal Kabinet Kerja pada 2014 silam. Indroyono kemudian digantikan oleh ekonom Rizal Ramli pada Agustus 2015.
Dan, sekitar setahun kemudian Jokowi menyerahkan tanggung jawab Menko Maritim itu kepada Luhut Binsar Panjaitan hingga kini pada periode kedua kepresidenannya.
Namun, tujuh tahun sejak pidato kemenangannya di atas kapal pinisi itu, wacana menjadi poros maritim dunia [PMD] disebut hanya menjadi pemanis buatan bagi para nelayan.
"Jadi kalau PMD (bagi) para nelayan itu hanya pemanis buatan. Coba tunjuk saja mana program yang menguntungkan nelayan, kita uji satu-satu banyak yang gagal," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati saat dihubungi CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon, Selasa (8/6).
Menurut Susan, program poros maritim dunia Jokowi tidak memuat visi misi yang berorientasi menghormati hak akses dan hak kontrol nelayan. Dalam beberapa kasus, nelayan justru tidak bisa memiliki akses terhadap laut yang menjadi sumber penghidupannya.
Susan mencontohkan nelayan di kawasan Kepulauan Seribu yang sebelumnya bisa membudidayakan rumput laut di sekitar perairan Pulau Hengki, kini dilarang.
"Tidak boleh lagi mereka mengakses wilayah itu, mereka tidak bisa mengontrol lautnya mau ditanami rumput laut kah atau mau ngambil apakah, nelayan kehilangan itu," jelas Susan.
Halaman selanjutnya soal tuntutan bagi hak konstitusi nelayan, serta nasib komodo...
Menuntut Hak Konstitusi Nelayan
Presiden Jokowi saat berada di wilayah Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. (Dok. Biro Istana Kepresidenan)
Selain itu, Susan menegaskan negara semestinya menghormati hak konstitusi nelayan yang telah diakui Mahkamah Konstitusi pada 2010 silam. Hak tersebut adalah hak mengakses, hak mengelola, hak menjalankan kearifan atau pengetahuan yang sudah dijalankan cukup lama, serta hak mendapatkan laut yang bersih.
Persoalan sampah di laut misalnya, menjadi momok yang mengganggu kehidupan nelayan. Persoalan sampah ini tidak bisa dilepaskan dari sistem pengelolaan sampah yang tidak menyeluruh.
"Itu kelihatan kalau di Teluk Jakarta bagaimana sampah dari 13 anak sungai bermuara di situ," ungkap Susan.
Di tengah masalah sampah yang belum selesai, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi justru membahas pembuangan limbah tailing ke laut.
"Kenapa dibuang ke laut? Karena ya itu yang paling murah. Ketimbang dia membangun sistem pengelolaan limbah-limbah industri, termasuk limbah tambang," ujar Susan.
Selain itu, menurut Susan, pembangunan pemerintahan Jokowi yang banyak digeser ke kawasan pesisir justru merampas ruang hidup nelayan.
Susan mencontohkannya dengan pembangunan arena balap moto GP di Mandalika di Lombok. Di luar itu, ada kawasan ekonomi khusus (KEK) di Palu yang akan jadi tempat pelabuhan besar dan industri skala besar. Menurut Susan, pembangunan itu bukan untuk nelayan.
"Karena nelayan kawan-kawan di Palu mereka semakin kehilangan ruang hidupnya ketika pelabuhan-pelabuhan besar dibangun," kata Susan.
Di samping itu, pembangunan pelabuhan di Kalimantan Timur, tempat di mana Ibu Kota Negara Baru RI akan dibangun. Di pesisir Kaltim, kata Susan, pembangunan pelabuhan besar itu begitu massif. Ia lantas mempertanyakan hubungan pembangunan tersebut dengan keberlangsungan kerja nelayan.
"Pertanyaannya pelabuhan itu buat siapa? Tentu itu untuk memperlancar industri-industri tambang, ya sawit, supaya dia lebih mudah," protes Susan.
Masalah lainnya adalah pembangunan industri wisata yang sedang gencar didorong pemerintah.
Ia mencontohkan kasus pembangunan kawasan wisata di Pulau Rinca (Komodo) dan lainnya. Kawasan wisata itu tidak dikelola oleh nelayan. Para nelayan hanya menjadi pekerja di tempat itu.
"Itu kan yang masuk bukan nelayannya yang mengelola. Kecuali mereka menjadi buruh di situ. Ini yang menurutku bergeser, seperti yang sukarno bilang, kita jadi bangsa kuli," ujarnya.
Susan juga menyatakan para nelayan tidak anti pembangunan. Mereka mempertanyakan pembangunan kawasan ekonomi dan wisata itu untuk siapa. Sebab, ruang hidup nelayan dirampas.
"Kita bukannya anti ini (pembangunan dan pariwisata), kita jadi nonton. Kita (hanya) penonton di laut sendiri," ujarnya.
"Poros maritim dunia itu cuma gimik aja, pemanis. Belumlah kurasa, mungkin masih punya niatan baik di sisa waktunya," tambah Susan.
Saat Pilpres 2019, Direktur Eksekutif Media Survei Nasional Rico Marbun memprediksi tema maritim tak lagi jadi prioritas Jokowi pada periode kedua pemerintahannya.
"Tema maritim menurut saya justru menjadi tema sekunder dalam Jokowi 2019-2024. Tema primernya ya infrastruktur," ujar Rico, pada 2019.
Rico mencatat Jokowi hanya sekali menyebut kata yang berkaitan dengan maritim, yakni pelabuhan. Selain dalam pemaparan visi, Rico menyebut Jokowi jarang sekali mengulas soal maritim selama kampanye Pilpres 2019.
"Artinya ya pembangunan jalan lebih utama. Ya mungkin bisa kita katakan selera pembangunan Jokowi sudah berubah," tandas dia.
Foto: CNNIndonesia/Basith Subastian