Polisi Cek Jejak Wabup Sangihe Sebelum Meninggal di Pesawat

Polisi mengklaim bakal menelusuri jejak perjalanan Wakil Bupati Sangihe, Helmud Hontong di Bali sebelum meninggal dunia dalam penerbangan Lion Air JT-740 rute Denpasar-Makassar beberapa waktu lalu.

Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komisaris Jenderal Agus Andrianto mengatakan bahwa pelacakan tersebut akan dilakukan dengan memeriksa ajudan Helmud yang mendampinginya selama perjalanan.

"(Setelah autopsi) Pemeriksaan saksi ajudan almarhum dan komunikasi dengan siapa saja saat di Bali sampai dengan ditemukan meninggal dunia," kata Agus saat dikonfirmasi, Senin (14/6).

Dari informasi yang dihimpun, Helmud sempat menghadiri rapat di wilayah Bali selama empat hari.

Dia mengatakan, upaya tersebut akan dilakukan sembari pihak kepolisian menunggu hasil pemeriksaan mendalam dari organ-organ tubuh jenazah Helmud Hontong yang sudah diautopsi hari ini.

Pasalnya, kata dia, selama proses autopsi pihak kedokteran forensik menyimpulkan bahwa Helmud meninggal karena penyakit komplikasi yang dideritanya. Sehingga, dia membantah bahwa kematian orang nomor dua di Sangihe itu karena diracun.

"Autopsi sudah dilaksanakan, pemeriksaan secara laboratoris organ-orang kan butuh waktu pemeriksaannya. Keterangan keluarga, almarhum memiliki riwayat sakit jantung, darah tinggi. Sementara belum ditemukan tanda-tanda keracunan," ucapnya.

Terpisah, Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Andi Rian Djajadi mengatakan bahwa pemeriksaan organ tubuh diperkirakan akan memakan waktu hingga dua pekan.

"Dokter hanya menyampaikan hasil sementara supaya tidak berkembang opini non ahli. Namun kesimpulan dari hasil otopsi menunggu hasil pemeriksaan sampel organ internis dari labfor kurang lebih 2 minggu," kata dia.

Kematian Helmud sebelumnya dinilai janggal oleh sejumlah aktivis, salah satunya Jaringan Advokasi Tambang (JATAM). Kematiannya itu terjadi di tengah Helmud sedang getol-getol menolak izin tambang emas di wilayahnya.

Dia bahkan sempat meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mencabut IUP perusahaan PT Tambang Mas Sangihe (TMS) yang sedang dipersiapkan. Surat penolakan itu telah dikirim ke Menteri ESDM sejak Februari lalu.

Bupati Sangihe, Jabes Gaghana meminta agar kematian wakil bupati Sangihe tak dikaitkan dengan penolakan izin tambang emas.