Putusan Banding Pinangki Dinilai Rusak Akal Sehat Publik

CNN Indonesia | Selasa, 15/06/2021 02:13 WIB
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menilai hukuman Jaksa Pinangki Sirna Malasari seharusnya lebih berat bukan malah dipangkas dari 10 tahun menjadi 4 tahun penjara. Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menilai hukuman Jaksa Pinangki Sirna Malasari seharusnya lebih berat bukan malah dipangkas dari 10 tahun menjadi 4 tahun penjara. (CNN Indonesia/Andry Novelino).
Jakarta, CNN Indonesia --

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai putusan tingkat banding Jaksa Pinangki Sirna Malasari oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sangat keterlaluan.

Sebelumnya, hakim tingkat banding mengurangi hukuman Pinangki dari semula 10 tahun penjara menjadi empat tahun penjara.

"ICW menilai putusan banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhadap Jaksa Pinangki Sirna Malasari sudah benar-benar keterlaluan. Betapa tidak, Pinangki semestinya dihukum lebih berat (20 tahun atau seumur hidup), bukan justru dipangkas," ujar peneliti ICW Kurnia Ramadhana melalui pesan tertulis kepada CNNIndonesia.com, Senin (14/6).


Menurut dia, pemberatan hukuman semestinya dapat diterapkan mengingat Pinangki merupakan seorang penegak hukum. Terlebih, mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi 2 pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung itu terbukti melakukan tiga kejahatan sekaligus, yakni korupsi, pencucian uang, dan pemufakatan jahat.

"Dengan kombinasi ini saja publik sudah bisa mengatakan bahwa putusan banding Pinangki telah merusak akal sehat publik," kata Kurnia.

Ia menilai putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ini memperlihatkan secara jelas bahwa lembaga kekuasaan kehakiman semakin tidak berpihak pada upaya pemberantasan korupsi.

"Hal tersebut sebenarnya sudah tampak jelas dalam tren pemantauan persidangan yang ICW lakukan, rata-rata hukuman koruptor sepanjang tahun 2020 hanya 3 tahun 1 bulan penjara," tutur dia.

"Dengan kondisi ini, maka semestinya para koruptor layak untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mahkamah Agung," lanjutnya.

Kurnia lantas meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mengajukan permohonan upaya hukum kasasi. Jika nantinya kasasi diajukan, ia meminta agar Ketua Mahkamah Agung selektif dan mengawasi proses tersebut.

"ICW merekomendasikan agar Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung menelusuri kejanggalan di balik putusan tersebut," tambah Kurnia.

Senada, Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman juga meminta Kejagung mengajukan kasasi. Pasalnya, menurut dia, putusan banding terhadap Pinangki telah mencederai rasa keadilan masyarakat.

"Dengan dikurangi (hukuman), rasanya mencederai rasa keadilan masyarakat karena apa pun dia (Pinangki) seorang jaksa yang harusnya menangkap Djoko Tjandra. Saya tetap masih meminta Kejagung untuk melakukan kasasi," tandasnya.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan permohonan banding Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Vonis terhadap Pinangki menjadi empat tahun penjara dari semula 10 tahun penjara.

Pinangki terbukti melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang (TPPU), dan pemufakatan jahat terkait sengkarut penanganan perkara terpidana korupsi hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra.

Dalam pertimbangannya, hakim banding mengungkapkan sejumlah hal yang meringankan. Di antaranya Pinangki mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta telah mengikhlaskan dipecat dari profesinya sebagai jaksa.

Kemudian, Pinangki merupakan seorang Ibu yang mempunyai anak berusia empat tahun. Lalu, Pinangki sebagai wanita harus mendapat perhatian, perlindungan dan diperlakukan secara adil.

(ryn/sfr)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK