Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah kembali mewacanakan peluang untuk berdialog dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang kini telah dilabeli sebagai teroris di Papua.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, menyampaikan instruksi Presiden Joko Widodo bahwa selama ini permasalahan di Papua tak bisa diselesaikan dengan senjata, melainkan harus dengan pendekatan dialog.
"Prinsipnya sesuai arahan presiden, menyelesaikan persoalan di Papua jangan dengan senjata dan letusan, tapi dengan dialog demi kesejahteraan," kata Mahfud, belum lama ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Usulan itu disambut baik oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM). Mereka menyatakan akan lapang dada berdialog dengan pemerintah Indonesia, asalkan bukan TNI-Polri.
Juru Bicara OPM, Sebby Sambom meminta agar perundingan dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga sebagai penengah, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
"Jadi, niat baik Presiden itu mungkin kami setuju, tapi dengan syarat perundingan segitiga yang boleh dimediasi oleh badan organisasi PBB," ujar Sebby.
Namun sejumlah pihak menilai upaya dialog tersebut tak bisa dilakukan begitu saja. Ada prakondisi yang harus dipenuhi agar dialog bisa terlaksana.
Peneliti Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia (LIPI), Cahyo Pamungkas mengungkapkan, prakondisi itu seperti 'jeda kemanusiaan' atau penghentian sementara kegiatan tembak-menembak. Selain itu, juga harus ada penghentian permusuhan.
"Dialog bisa dilakukan kalau pemerintah betul-betul serius, tidak sekadar wacana. Dialog itu harus dilalui oleh prakondisi," ujar Cahyo kepada CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon, Rabu (16/6).
Menurut dia, hal penting lainnya untuk membuka dialog adalah dengan mencabut label organisasi teroris yang disematkan pemerintah kepada KKB.
"Labelisasi teroris itu harus dicabut dan pemerintah harus mengakui mereka sebagai kelompok yang ingin merdeka. Ini yang paling krusial," imbuhnya.
Namun, sebelum itu, Cahyo juga mengingatkan agar niat baik presiden tidak diabaikan oleh para pembantunya termasuk para menteri, kepala lembaga/badan, dan sejumlah pihak lain.
Ia mengambil contoh saat Jokowi menerima gagasan dialog sektoral dari Koordinator Jaringan Damai Papua, Pastor Neles Tebay pada 2017. Namun, dialog belum juga terlaksana hingga Neles meninggal pada 2019.
"PR [Pekerjaan Rumah] besar Pak Jokowi meyakinkan para menterinya terutama di lingkungan politik, hukum, dan keamanan untuk menerima gagasan dialog. Saya kira itu yang menjadi tantangan utama," tandasnya.
Berlanjut ke halaman berikutnya....
Dialog Tak Terlaksana
Pasukan setan dikirim untuk pengamanan di Papua. (Foto: Puspen TNI)
Akademisi Universitas Cenderawasih, Elvira Rumkabu mengungkapkan, hambatan terbesar terkait dialog untuk menyelesaikan konflik di Papua adalah kemauan politik (political will) pemerintah.
Sebab, menurut dia, Jokowi sudah sering berbicara mengenai dialog tetapi tak ada yang kunjung terlaksana.
"Bukan pertama kali Pak Jokowi mengeluarkan statement seperti ini. Statement ini sering kali dikeluarkan tapi kemudian tidak diikuti, tidak diterjemahkan kemudian dengan tindakan konkret selanjutnya. Itu yang jadi persoalan. Kita seperti mendengar narasi-narasi yang lama," ucap Elvira.
Terlebih, inkonsistensi pemerintah terkait ini juga sudah pernah terjadi.
"Ketika Pak Jokowi bicara soal dialog, kemudian petinggi yang lain mengirimkan militer ke Papua. Ini kan sebenarnya sudah sering misalnya dulu yang rasisme. Ketika Pak Jokowi bicara dialog, beberapa hari kemudian Pak Wiranto (mantan Menko Polhukam) mengirim tentara, pasukan tambahan," imbuhnya.
Elvira juga menilai dialog harus dilakukan dengan prakondisi terlebih dahulu. Menurut dia, eskalasi kekerasan di bumi cenderawasih pada era Jokowi cenderung meningkat.
Terlebih saat ini KKB sudah digolongkan pemerintah sebagai organisasi teroris tanpa kajian matang.
"Menurut saya, ini ada yang tidak sinergi antara rencana dialog dengan apa yang terjadi di Papua. Karena dialog tidak bisa dilakukan dalam ruang hampa, harus ada prakondisi dialog," ungkap dia.
"Prakondisi dialog itu adalah de-eskalasi kekerasan. Kekerasannya harusnya diturunkan dulu baru orang bisa dialog," sambungnya.
Ia tidak sepakat jika pemerintah nantinya menentukan sendiri pihak-pihak yang terlibat dalam dialog.
Elvira berpendapat bahwa masyarakat Papua harus diberikan kesempatan untuk menentukan pihak yang merepresentasikannya seperti Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) atau Komite Nasional Papua Barat (KNPB).
"Bahkan dari kelompok yang paling tidak pernah diambil yaitu kelompok-kelompok aktor dominan dan signifikan seperti ULMWP atau KNPB," pungkasnya.
