ANALISIS

Jalan Terjal Dialog Akhiri Bara Konflik Papua

CNN Indonesia
Kamis, 17 Jun 2021 06:58 WIB
Upaya dialog dengan kelompok bersenjata di Papua harus memenuhi sejumlah prakondisi. Misalnya, ada jeda kemanusiaan dan gencatan senjata.
Pasukan setan dikirim untuk pengamanan di Papua. (Foto: Puspen TNI)

Akademisi Universitas Cenderawasih, Elvira Rumkabu mengungkapkan, hambatan terbesar terkait dialog untuk menyelesaikan konflik di Papua adalah kemauan politik (political will) pemerintah.

Sebab, menurut dia, Jokowi sudah sering berbicara mengenai dialog tetapi tak ada yang kunjung terlaksana.

"Bukan pertama kali Pak Jokowi mengeluarkan statement seperti ini. Statement ini sering kali dikeluarkan tapi kemudian tidak diikuti, tidak diterjemahkan kemudian dengan tindakan konkret selanjutnya. Itu yang jadi persoalan. Kita seperti mendengar narasi-narasi yang lama," ucap Elvira.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Terlebih, inkonsistensi pemerintah terkait ini juga sudah pernah terjadi.

"Ketika Pak Jokowi bicara soal dialog, kemudian petinggi yang lain mengirimkan militer ke Papua. Ini kan sebenarnya sudah sering misalnya dulu yang rasisme. Ketika Pak Jokowi bicara dialog, beberapa hari kemudian Pak Wiranto (mantan Menko Polhukam) mengirim tentara, pasukan tambahan," imbuhnya.

Elvira juga menilai dialog harus dilakukan dengan prakondisi terlebih dahulu. Menurut dia, eskalasi kekerasan di bumi cenderawasih pada era Jokowi cenderung meningkat.

Terlebih saat ini KKB sudah digolongkan pemerintah sebagai organisasi teroris tanpa kajian matang.

"Menurut saya, ini ada yang tidak sinergi antara rencana dialog dengan apa yang terjadi di Papua. Karena dialog tidak bisa dilakukan dalam ruang hampa, harus ada prakondisi dialog," ungkap dia.

"Prakondisi dialog itu adalah de-eskalasi kekerasan. Kekerasannya harusnya diturunkan dulu baru orang bisa dialog," sambungnya.

Ia tidak sepakat jika pemerintah nantinya menentukan sendiri pihak-pihak yang terlibat dalam dialog.

Elvira berpendapat bahwa masyarakat Papua harus diberikan kesempatan untuk menentukan pihak yang merepresentasikannya seperti Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) atau Komite Nasional Papua Barat (KNPB).

"Bahkan dari kelompok yang paling tidak pernah diambil yaitu kelompok-kelompok aktor dominan dan signifikan seperti ULMWP atau KNPB," pungkasnya.

(ryn/psp)


[Gambas:Video CNN]

HALAMAN:
1 2
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER