Kasus Covid Tinggi, Wagub Pastikan DKI Tak Tarik Rem Darurat

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan saat ini pihaknya belum akan menarik rem darurat atau memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara ketat. Meskipun angka penambahan kasus positif dalam sepekan terakhir pasca-Lebaran terus meningkat.

Menurut Riza, pihaknya masih akan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro yang beberapa waktu lalu telah diperpanjang hingga 28 Juni.

"Kita sudah keluarkan PPKM dua minggu ke depan, jadi masih tetap seperti yang kemarin," kata Riza kepada wartawan di kompleks Balai Kota, Rabu (16/6).

Pernyataan Riza sekaligus merespons desakan sejumlah pihak yang meminta agar Pemprov DKI menarik rem darurat atau penerapan kembali PSBB secara ketat. Permintaan PSBB ketat di antaranya dilayangkan fraksi PSI dan pengelola rumah sakit darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet.

Riza mengatakan saat ini pihaknya baru akan menjalankan permintaan Presiden Joko Widodo yang disampaikan dalam rapat bersama Gubernur DKI Jakarta. Dalam rapat itu, kata Riza, Jokowi berpesan tiga hal terkait penanganan pandemi di Ibu Kota.

Pertama, Jokowi meminta agar Pemprov DKI melakukan pengawasan secara ketat terhadap implementasi protokol kesehatan di lapangan, termasuk pengawasan terhadap PPKM.

Selain itu, DKI juga diminta oleh Jokowi agar meningkatkan penggunaan masker bagi warga. Lalu terakhir, menggenjot target vaksinasi 7,5 juta warga agar selesai pada Agustus mendatang.

"Jadi inilah cara yang paling efektif yang diminta Pak Presiden, pertama gunakan masker, jaga jarak, cuci tangan, 3M agar ditingkatkan kembali," katanya.

Menindaklanjuti arahan Jokowi, Riza menyampaikan bahwa pihaknya telah menggelar rapat bersama unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Ia telah menyusun sejumlah strategi, mulai dari pengerahan aparat hingga menggenjot target vaksinasi harian.

"Upaya kita tidak mudah, tapi dengan segala fasilitas, jajaran, kemampuan insyallah kita bisa mencapai target tersebut," kata dia.

Sejalan dengan Riza, Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani juga menilai upaya menarik rem darurat saat ini bukan cara yang tepat. Belajar dari pengalaman setahun terakhir, Pemprov DKI telah banyak mengalokasikan anggaran selama beberapa kali menerapkan PSBB.

Ia khawatir penerapan PSBB secara ketat akan kembali menguras pendapatan daerah, sehingga Pemprov DKI tak bisa membiayai kesehatan.