DPRD DKI: Jika Rem Darurat Lagi, Kita Enggak Punya Uang

DPRD DKI Jakarta angkat suara terkait sejumlah desakan yang meminta agar Pemerintah Provinsi DKI segera menarik rem darurat atau kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara ketat menyusul lonjakan kasus positif Covid-19 dalam sepekan terakhir.

Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani menilai upaya menarik rem darurat saat ini bukan cara yang tepat. Belajar dari pengalaman setahun terakhir, Pemprov DKI telah banyak mengalokasikan anggaran selama beberapa kali menerapkan PSBB.

Ia pun khawatir penerapan PSBB secara ketat akan kembali menguras pendapatan, sehingga Pemprov tak bisa membiayai kesehatan.

"Kita satu tahun lebih kemarin DKI sudah banyak yang kita korbankan dari segi ekonomi. Kenapa? Karena satu-satunya pendapatan DKI itu dari pajak. Jadi kalau ini direm lagi, kita enggak punya uang untuk mendanai kesehatan kita," kata Zita di kompleks DPRD DKI, Rabu (16/6).

Menurut Zita, aspek kesehatan dan ekonomi lebih baik berjalan bersamaan. Saat ini, katanya, sejumlah lini usaha mulai kembali bergeliat setelah sempat tutup karena PSBB.

Ia khawatir ekonomi akan kembali lumpuh jika pemerintah menarik rem darurat. Situasi itu justru akan lebih fatal, sebab pemerintah tak memiliki pendapatan dari sektor pajak.

"Ini kalau terlalu kencang, remnya terlalu kenceng ya nanti akibatnya pajak kita drop. Kalau pajak kita drop, tidak bisa Pemprov melakukan pembiayaan untuk kesehatan," kata Zita.

Ia menyarankan agar pemerintah DKI melanjutkan kebijakan yang saat ini diberlakukan, dengan membuka lini usaha, di samping pengawasan yang terus diperketat. Menurut dia, penutupan boleh dilakukan hanya untuk titik-titik atau area yang menjadi basis penularan.

"Karena tadi pencapaian PAD (pendapatan asli daerah) kita saja, kalau saya enggak salah masih di angka 25 persen. Sangat rendah. Saya takut kalau terlalu kencang tutup, nanti Pemprov enggak ada uang," kata Zita.

Sejumlah pihak mendesak Pemprov DKI menarik rem darurat seiring laporan kasus positif yang berimbas fasilitas kesehatan yang mulai kolaps. Desakan datang dari rumah sakit darurat wisma atlet.

Koordinator Humas Rumah Sakit Darurat (RSD) Covid-19 Wisma Atlet Letkol TNI Laut M. Arifin meminta Pemprov DKI kembali menerapkan PSBB ketat. Hal itu ia sampaikan menyusul lonjakan pasien yang dirawat di Wisma Atlet.

"Jakarta sekarang masih macet, bagaimana ini pemerintah provinsinya? Ini kebijakan harus sinergis saat ini. Segera lakukan PSBB seperti awal, kecuali memang mau warganya kolaps, silakan," kata Arifin saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (15/6).