Ragam Kritik Neta S Pane, Lantang Sorot Kinerja Polri

Penangkapan Tokoh KAMI

Penangkapan sejumlah petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) terkait aksi tolak omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) juga dikritik oleh Neta.

Kala itu, ada sejumlah aktivis KAMI ditangkap oleh pihak berwajib di Medan dan Jakarta. Bahkan, salah satu petinggi KAMI yang ditangkap adalah Komite Eksekutif KAMI Syahganda Nainggolan

"IPW melihat kasus Syahganda Cs ini lebih kental nuansa politisnya. Sasarannya bukan untuk mencegah aksi penolakan terhadap UU Ciptaker," kata Neta.

Cikampek Berdarah

Neta juga menyoroti soal peristiwa penembakan enam simpatisan FPI. IPW kala itu mendesak pemerintah agar membentuk tim pencari fakta independen untuk mengungkap kasus tersebut.

Dalam peristiwa ini, Neta menduga terdapat sejumlah kelalaian yang dilakukan Polri dalam melakukan deteksi dini.

Tak hanya itu, Neta juga mempertanyakan apakah pengadangan rombongan FPI di wilayah tol tersebut sudah sesuai prosedur.

"Police Watch (IPW) mendesak agar segera dibentuk Tim Pencari Fakta Independen untuk mengungkapkan apa yang terjadi sebenarnya. Sebab antara versi Polri dan versi FPI sangat jauh berbeda penjelasannya," tuturnya.

Masih terkait peristiwa ini, Neta juga menyebut anggota kepolisian yang terlibat bentrok dengan laskar FPI di Jalan Tol Jakarta-Cikampek patut diduga telah melanggar prosedur operasi standar (SOP).

"Jajaran Polri harus mau menyadari bahwa terjadi pelanggaran SOP dalam kasus kematian anggota FPI pengawal Rizieq di KM 50 Tol Cikampek," ucap Neta.

Kritik Kinerja, Kegemukan Perwira Tinggi

Teranyar, IPW menyoroti soal penambahan anggaran Polri tak berbanding lurus dengan peningkatan kinerja lembaga.

Neta berkata Korps Bhayangkara justru menyikapinya dengan menambah perwira tinggi hingga menghasilkan 340 jenderal. Padahal dari mereka justru banyak yang menganggur.

Dalam catatan IPW, kata Neta, ada lebih dari 340 jumlah perwira tinggi Polri, meningkat dari hanya 65 sebelum masa reformasi.

"Penggunaan (anggaran) lebih dari 50 persen untuk gaji. 10-15 persen untuk fasilitas, dengan banyaknya jumlah jenderal. Jadi kenaikan anggaran tidak disikapi Polri dengan peningkatan kinerja. Tapi yang disikapi Polri dengan peningkatan jumlah jenderal," tuturnya.