Kesehatan dan Keselamatan, Prinsip PTM di Masa Pandemi

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyatakan telah memasukkan pertimbangan akan tumbuh kembang dan hak anak sebelum mengeluarkan kebijakan. Direktur Sekolah Dasar Kemendikbud-ristek Sri Wahyuningsih menegaskan, layanan pendidikan merupakan hak anak.

"Sudah banyak kebijakan dikeluarkan. Semua kebijakan diterbitkan untuk menjaga prinsip penyelenggaraan pendidikan selama Covid-19 yaitu kesehatan dan keselamatan jadi prioritas," kata Sri Wahyuningsih dalam webinar bertema Bersiap Sekolah Tatap Muka Terbatas pada Rabu (16/6).

Setidaknya saat ini ada 149 ribu sekolah dsar negeri maupun swasta di Indonesia. Menurut Sri Wahyuningsih, sekolah-sekolah itu melaksanakan pembelajaran dari rumah selama pandemi dalam berbagai keterbatasan dan persoalan.

Namun, tak semua sekolah dapat melaksanakan pembelajaran dari rumah secara maksimal. Untuk itu, pada Maret lalu Kemendikbud-ristek mengadakan survei terhadap sekitar 50 ribu sekolah. Hasilnya, 78,3 persen telah melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM), dengan 80,4 persen kepala sekolah dan komite sekolah sepakat mengadakan PTM.

Survei yang sama menyebut bahwa 57,8 persen sekolah melaksanakan PTM di luar sekolah atau kelas, dan 42,2 persen tidak melaksanakan PTM di luar kelas karena keterbatasan sarana dan prasarana.

Hak anak juga serta sebagai pertimbangan sebelum Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri diterbitkan. Melalui SKB itu, pemerintah mendorong PTM terbatas sesuai kondisi sekolah dengan penerapan protokol kesehatan, juga mendorong pelaksanaan vaksinasi bagi tenaga pendidik dan kependidikan.

"Perlu dorongan yang kuat dari semua pihak terhadap implementasi pembelajaran tatap muka terbatas," kata Sri Wahyuningsih.

Dia mengingatkan, persiapan harus dilakukan dengan matang dan penuh kehati-hatian, serta berdasarkan keputusan semua pihak. PTM terbatas perlu diakselerasi dengan tetap menjalankan protokol kesehatan, sementara pendidik dan tenaga kependidikan juga harus divaksinasi lengkap.

Sri Wahyuningsih menyatakan, ada kurikulum khusus di masa pandemi yang sudah disederhanakan. Sekolah sebagai layanan publik tetap memberi layanan pendidikan kepada putra-putri didik dan masyarakat berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan.

"Isinya hanya KD (kompetensi dasar, red) yang esensial saja. Namun yang perlu diperhatikan guru dalam mengimplementasikan pembelajaran terhadap capaian KD
yang esensial," ujarnya.

Kepala SDN 02 Cebongan Salatiga, Jawa Tengah, Sri Handayani menambahkan, pihaknya meminta izin pemerintah daerah dan orang tua siswa sebelum melaksanakan PTM. Selain itu, juga diadakan koordinasi dengan berbagai pihak yang melibatkan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, komite sekolah, para guru, dan orang tua siswa.

"Komunikasi intensif selalu dilakukan. Mengapa? Karena kami ini semua bekerja sama untuk menyukseskan PTM terbatas," kata Sri Handayani.

Menyatakan bahwa para guru telah divaksinasi dan Satgas Covid-19 di sekolah menjalankan tugas dan fungsi yang sesuai, Sri Handayani menyampaikan bahwa orang tua siswa perlu mendapat informasi tentang hal-hal yang harus dilakukan dan dipersiapkan.

"Sebelum anak berangkat sekolah, orang tua perlu menyiapkan sarapan, masker, perlengkapan yang harus dibawa, bekal makanan karena kantin tutup. Anak juga harus diantar langsung orang tua, jangan menggunakan kendaraan umum," paparnya.

Di sekolah, ada petugas yang menunggu di gerbang. Petugas itu akan menanyakan kondisi kesehatan siswa dan mengecek suhu, sebelum meminta siswa untuk mencuci tangan dengan sabun di tempat yang disediakan. Menurut Sri Handayani, PTM dijalankan dua hari dalam sepekan dalam durasi 2 sampai 3 jam dalam satu hari, dengan kapasitas dibatasi 15 siswa pada satu kelas berkapasitas 30 siswa.