Pemerintah Provinsi Papua ikut arahan Presiden Joko Widodo soal penyelesaian konflik wilayahnya tanpa menggunakan senjata dan tidak akan banyak ikut campur dalam penyelesaian konflik dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM).
"Situasi Papua seperti ini, saya tetap mengikuti arahan pusat," kata Sekretaris Daerah Provinsi Papua Dance Yulian Flassy saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (17/6).
Dia menyebut provinsinya menghadapi ujian berat. Papua ditinggal Wakil Gubernur Klemen Tinal yang meninggal dunia. Saat ini, Gubernur Papua Lukas Enembe juga masih dirawat di Singapura.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sejauh ini, kata Dance, Pemprov Papua fokus menangani urusan administrasi pemerintahan. Pemprov Papua memusatkan energi untuk menyukseskan Pekan Olahraga Nasional. Mereka juga fokus memberi pelayanan bagi warga Papua.
"Kami hanya fokus pada jalannya pemerintahan, membangun komunikasi dengan Forkopimda, FKUB, itu yang saya rawat," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut Presiden Jokowi menginginkan pendekatan kesejahteraan sebagai modal utama penyelesaian konflik di Papua.
Arahan itu disambut baik oleh TNI dan OPM yang selalu bersitegang. OPM bersedia berunding asalkan ada pihak ketiga. Adapun TNI mengaku selalu terbuka dengan jalur perundingan.
"Jadi niat baik Presiden itu mungkin kami setuju, tapi dengan syarat perundingan segi tiga yang boleh dimediasi oleh Badan Organisasi PBB," kata Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Organisasi Papua Merdeka (OPM) Sebby Sambon via pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Selasa (15/6).
(dhf/bmw)