Sekda Sebut Pemekaran Papua Selatan Bergantung Kemauan Warga

Sekretaris Daerah Provinsi Papua Dance Yulian Flassy menyebut keputusan pemekaran Provinsi Papua Selatan bergantung pada keinginan masyarakat di selatan Provinsi Papua.

Dance berkata Pemerintah Provinsi Papua belum mengambil sikap resmi terkait pemekaran Provinsi Papua. Akan tetapi, Pemprov Papua siap mengikuti kehendak rakyat.

"Apakah masyarakat perlu? Ya kami tinggal menyesuaikan saja," kata Dance saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (17/6).

Dance enggan bicara pemekaran Provinsi Papua Selatan dari aspek politik. Ia hanya ingin berbicara dari segi pelayanan publik.

Menurut Dance, pemekaran wilayah akan berdampak baik bagi masyarakat. Pemekaran, ucapnya, bisa mempermudah masyarakat mendapat pelayanan dari pemerintah.

"Ada istilah dalam administrasi span of control, rentang kendali kami perpendek untuk pelayanan pemerintahan, kemasyarakatan, pelayanan ekonomi," ujarnya.

Dance menyampaikan pemekaran Papua Selatan juga bergantung pada keputusan pemerintah pusat. Pasalnya, Indonesia masih menerapkan moratorium pemekaran sejak 2014.

"Moratorium juga belum dicabut pemerintah kan. Kami ikut saja yang negara arahkan, kita ikut," tuturnya.

Sebelumnya, usulan pemekaran Provinsi Papua Selatan muncul jelang perpanjangan otonomi khusus Papua. Empat orang bupati di daerah selatan Papua mendeklarasikan pemekaran Provinsi Papua Selatan.

Kemendagri mengatakan belum ada pembahasan soal rencana itu. Kemendagri masih berfokus pada revisi UU Otsus. Sejak moratorium diterapkan pada 2014 hingga akhir 2020, sudah ada 314 usulan pemekaran daerah yang telah diterima Kemendagri.