IDI DIY Dukung Seruan Sultan Lockdown Yogyakarta

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mendukung pernyataan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X yang mempertimbangkan opsi karantina wilayah atau lockdown untuk membendung masifnya penyebaran virus corona.

"Kalau memang Sultan sudah menghendaki itu, saya sangat mendukung," kata Ketua IDI Wilayah DIY Joko Murdiyanto saat dihubungi, Jumat (18/6).

Bagi Joko, lockdown diperlukan dengan segala ketegasannya demi mencegah kian bertambahnya pasien Covid-19. Menurutnya, jika kasus terus melonjak, para nakes makin kewalahan. Mereka juga tidak kebal dari paparan virus corona.

Joko meyakini Sultan memilih penerapan lockdown dengan berbagai pertimbangan dan masukan, termasuk dari dampak perekonomian.

"Memang ini berat, risiko dari ekonomi pasti, ya," kata Joko.

Meski demikian, bagi IDI, banyaknya tenaga kesehatan yang saat ini mulai kewalahan juga tak bisa dikesampingkan.

Selain berjibaku dalam penanganan Covid-19, para nakes juga tengah terlibat untuk menyukseskan akselerasi program vaksinasi. Kondisi ini, kata Joko, membuat mereka yang bertugas di garda terdepan kian kelimpungan.

Apalagi target vaksinasi harian juga tidak sedikit. Semua demi mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity 70 persen dari populasi masyarakat Indonesia.

Saat berkunjung ke Kudus, Jawa Tengah, Joko menyaksikan para nakes tumbang satu per satu akibat terinfeksi Covid-19. Sementara ketersediaan tempat tidur mulai terisi sesak. Tak sedikit nakes yang terpapar dialihkan ke rumah sakit rujukan di kabupaten/kota tetangga seperti Demak, Pati, Semarang.

"Ibarat perang, dokter, perawat dan sebagainya itu kan tentara di garis depan. Kalau tentara di garis depan banyak yang lumpuh kira-kira, musuh bisa menguasai kita, ndak? Ya pasti," sambung dia.

Menurut Joko, penanganan Covid-19 wajib dilakukan secara serentak dari hulu ke hilir. Jika nakes selama ini telah menjalankan tugasnya termasuk menyediakan rumah sakit, melalui kebijakan lockdown ini maka masyarakat terdorong menerapkan protokol kesehatan demi kepentingan bersama.

Karantina wilayah, kata Joko, seharusnya bisa jauh lebih efektif ketimbang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro yang sifatnya cuma setengah-setengah. Menilik pengalaman di berbagai negara, Covid-19 bisa lebih cepat dikendalikan setelah lockdown diterapkan.

Ketika lockdown benar-benar diterapkan di DIY, IDI berharap provinsi lain berkenan menerapkan kebijakan serupa demi hasil optimal dan potensi penyebaran bisa ditekan.

"Pandemi itu panglimanya kesehatannya, kalau kemudian ada masalah di ekonomi, orang kesehatan juga sangat paham dan harus ditangani bersama," paparnya.

"Ibarat pepatah itu mundur satu langkah nanti maju puluhan langkah. Daripada melangkah sedikit-sedikit tapi semuanya jadi serba berjatuhan," lanjut Joko.

Joko di satu sisi menyadari, kebijakan lockdown bakal sangat tidak mengenakkan bagi Sultan. Tapi, sudah menjadi kewajiban IDI melindungi para tenaga kesehatan.

"Kami sangat mendukung (lockdown). Karena tenaga kami sekarang sudah mulai lelah. Semua lelah, masyarakat lelah, tenaga kesehatan lelah, dokter juga lelah," ujarnya.

Sebelumnya, Sultan menyatakan lockdown berpeluang diberlakukan jika PPKM mikro belum bisa diandalkan membendung sebaran Covid-19. Parameter lain, adalah ketika tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) RS rujukan penanganan Covid-19 telah mencapai batas.