Satgas Ungkap Alasan Pilih PPKM Mikro Ketimbang PSBB

CNN Indonesia
Senin, 21 Jun 2021 18:15 WIB
Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Ganip Warsito mengatakan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) saat ini berdampak besar terhadap sektor sosial, ekonomi, hingga keamanan. (Dok. Situs BNPB)
Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Ganip Warsito mengatakan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) saat ini akan berdampak besar terhadap sektor sosial, ekonomi, hingga keamanan. Pemerintah pun memutuskan memperketat PPKM mikro mulai 22 Juni hingga 5 Juli 2021.

"Kalau kita melakukan PSBB, dampak sosial-ekonominya termasuk keamanan ini juga akan implikasinya terlalu besar," kata Ganip dalam rapat koordinasi Satgas Covid-19 yang disiarkan melalui kanal YouTube Pusdalops BNPB, Senin (21/6).

Ganip mengklaim sejauh ini PPKM Mikro memiliki dampak cukup signifikan dalam menurunkan kasus virus corona di Tanah Air.

Kepala BNPB itu menyebut kasus Covid-19 yang sempat melonjak usai libur panjang Natal 2020 dan tahun baru 2021 berhasil ditekan hingga beberapa bulan. Namun, setelah libur Lebaran 2021 kasus Covid-19 kembali melonjak.

Oleh karena itu, Ganip meminta pemerintah daerah memaksimalkan penerapan PPKM mikro di 34 provinsi. Beberapa ketentuan dalam PPKM mikro pun diperketat hingga dua minggu ke depan.

Dalam kebijakan baru ini, work from home dengan ketentuan 75 persen bekerja di rumah untuk wilayah zona merah. Kemudian sekolah tatap muka dihentikan, tempat ibadah ditutup, dan hajatan masyarakat hanya boleh 25 persen.

Kemudian restoran, warung makan, kafe, PKL, dan lapak jajanan, baik yang berdiri sendiri maupun di pasar, pusat perbelanjaan atau mal hanya dibolehkan makan di tempat atau dine in maksimal 25 persen dari kapasitas. Sementara untuk layanan take away atau bawa pulang lewat pesanan menyesuaikan jam operasional yang dibatasi sampai dengan pukul 20.00.

"Sampai saat ini PPKM mikro terbukti efektif mengendalikan lonjakan kasus. Kita sudah mengalami penurunan kasus sejak libur panjang nataru sampai dengan 18 Mei, pascalebaran kita mengalami kenaikan lagi," ujarnya.

Desakan lockdown dan PSBB dilontarkan berbagai pihak mulai dari pemerintah daerah, ahli kesehatan, epidemiolog, hingga Satgas Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Mereka menilai lockdown merupakan upaya paling tepat untuk menekan kasus Covid-19 saat ini.

Ribuan orang juga telah meneken petisi daring yang mendesak Presiden Joko Widodo segera melakukan 10 langkah penanganan pandemi virus corona di Indonesia, salah satunya adalah menerapkan karantina wilayah alias lockdown.

Kasus positif Covid-19 harian mencatat rekor baru dengan tambahan 14.536 pada hari ini, Senin (21/6). Angka ini menjadi yang tertinggi sejak virus corona merebak di Indonesia pada Maret 2020.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan hari ini, akumulasi kasus positif di Indonesia telah tembus 2 juta lebih dengan rincian 2.004.445. Dari jumlah itu, 1.801.761 orang dinyatakan sembuh dan 54.956 lainnya meninggal dunia.

(khr/fra)


KOMENTAR

ARTIKEL TERKAIT
TOPIK TERKAIT
TERPOPULER
LAINNYA DARI DETIKNETWORK