Covid-19 Melonjak, Menkes Minta Angka Tes Lampaui Standar WHO

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut standar pemeriksaan warga terhadap Virus Corona (Covid-19) di Indonesia tak lagi 1:1000 sesuai dengan aturan Badan Kesehatan Dunia (WHO).

Menurutnya, standar tersebut harus disesuaikan dengan kondisi positivity rate alias rasio kasus positif Covid-19 di masing-masing negara.

Positivity rate merupakan persentase perhitungan dari penambahan kasus positif Covid-19 dibagi jumlah orang yang diperiksa kemudian dikali 100 persen. WHO menetapkan ambang batas minimal angka positivity rate kurang dari 5 persen.

"Jadi banyak yang menyampaikan, 'Pak, testing kita sudah 1:1000 per minggu'. Itu adalah standar WHO kalau positivity rate 5 persen, kalau 15 persen harus dinaikkan mungkin 2:1000 atau 5:1000," kata Budi dalam wawancara yang disiarkan melalui CNN Indonesia TV, Selasa (22/6).

Apabila positivity rate di kabupaten/kota mencapai 40-50 persen, ia menyebut wilayah itu harus menaikkan standar pemeriksaan menjadi 100:1000 orang yang diperiksa.

Dalam hal ini, WHO memang menetapkan standar pemeriksaan 1:1.000 penduduk per pekan. Dengan asumsi populasi Indonesia mencapai 270 juta jiwa, maka sewajarnya 270 ribu orang diperiksa per pekan.

Apabila dihitung, dalam periode 15-21 Juni Indonesia sudah melampaui standar pemeriksaan Covid-19 dari WHO, sebab sepekan sudah ada 452.547 orang yang diperiksa.

Namun demikian, jumlah pemeriksaan itu juga sempat menjadi sorotan, lantaran pemeriksaan menggunakan metode tes polymerase chain reaction (PCR) cenderung menurun.

Jumlah pemeriksaan Indonesia yang melampaui standar WHO itu disokong oleh pemeriksaan rapid test antigen yang resmi masuk dalam laporan harian Satgas Covid-19 per 3 Maret 2021.

Data terakhir per 21 Juni 2021 misalnya, dari 62.361 orang yang diperiksa, rinciannya 31.116 orang yang diperiksa menggunakan PCR alias tes swab yang menjadi 'golden standard' penapisan Covid-19. Sementara 30.778 menggunakan rapid test antigen, dan 467 orang menggunakan Tes Cepat Molekuler (TCM).

"Karena yang lebih penting adalah testing dan tracing harus kita tingkatkan," kata dia.

Infografis Beda GeNose, Rapid Antigen dan Swab PCR untuk Tes Covid-19. (Foto: CNNIndonesia/Basith Subastian)

Lebih lanjut, mantan wakil menteri BUMN itu mengungkapkan strategi pengendalian covid-19 di Indonesia tak bisa berfokus di hilir dalam hal ini pemenuhan kapasitas tempat tidur perawatan pasien covid-19 di tiap-tiap Rumah Sakit.

Namun sejatinya, kata Budi, strategi pengendalian pandemi di Indonesia yang apik adalah memperbaiki sistem di hulu, yakni dengan melalui strategi tes, telusur, dan tindak lanjut (3T).

"Satgas dan BNPB konsentrasi kepada protokol kesehatan. Saya, Kapolri, Panglima TNI, akan fokus ke implementasi PPKM mikro ke pembatasan pergerakan dan testing, tracing kita tingkatkan," ungkapnya.

Budi mengakui kolaborasi bersama TNI/Polri dalam gerakan tes dan telusur diharapkan dapat memupuk kedisiplinan masyarakat. Sebab sejauh ini masih ada sebagian warga yang menolak untuk dilakukan pemeriksaan Covid-19.

Bahkan teranyar, ratusan warga memprotes penyekatan dan tes acak yang dilakukan pemerintah provinsi Jawa Timur di jembatan Suramadu yang merupakan penghubung Pulau Madura dan Jawa Timur.

Merespons itu, Budi mengatakan bahwa Covid-19 bukan penyakit yang harus dihadapi dengan ketakutan berlebihan. Ia juga meminta agar warga bersedia diperiksa sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keselamatan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar.

"Kalau masalah testing masyarakat tidak disiplin, ya itu sebabnya kita menyadari juga, kita melibatkan TNI/Polri untuk membuat masyarakat lebih disiplin," pungkas Budi.