Beda PSBB dan PPKM Mikro Kendalikan Pandemi Covid-19

CNN Indonesia | Selasa, 22/06/2021 06:10 WIB
Epidemiolog UI mengkritik penerapan PPKM mikro yang dinilai tak seefektif PSBB untuk menekan lonjakan covid-19. Peran kepala daerah kini tak seleluasa saat PSBB Epidemiolog UI mengkritik penerapan PPKM yang dinilai tak seefektif PSBB. (Foto: CNN Indonesia/ Adi Maulana)
Jakarta, CNN Indonesia --

Epidemiolog dari Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono menilai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro tidak akan seefektif Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam menekan lonjakan kasus covid-19.

Pasalnya, kata dia, wewenang pelaksanaan dan keputusan PPKM berada di tangan pemerintah pusat melalui Presiden Joko Widodo dan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN).

Sementara keputusan dan pelaksanaan PSBB berada langsung di tangan kepala daerah. Menurut Pandu, kebijakan ini jauh lebih ideal penerapannya di lapangan.


"Yang bisa menguasai lapangan atau wilayah itu gubernur dan dia punya aparat di wilayahnya, maka dia bisa menggerakkan semua aparat untuk mewujudkan PSBB," kata Pandu ketika dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (21/6).

Ia mengatakan, sistem kewenangan tersebut berbeda mekanismenya dengan penerapan PPKM. Pandu menyebut pemerintah pusat hanya bisa mengimbau dan memiliki keterbatasan menindak pelanggaran PPKM secara langsung, sehingga implementasinya menjadi lemah.

"Makanya jauh lebih efektif [PSBB]. Selama kita dua kali PSBB DKI dan Jabodetabek, itu efeknya keliatan. Setelah 10 bulan atau bahkan seminggu, dua minggu [penerapan PSBB], terjadi penurunan kasus yang signifikan," tuturnya.

Pandu menyayangkan saat ini PSBB sudah tidak lagi diterapkan sebagai senjata melawan pandemi. Ia menduga keputusan ini diambil pemerintah pusat karena konsekuensi ekonomi yang harus dihadapi ketika menerapkan PSBB.

Ia menyoroti polemik tahun lalu ketika DKI Jakarta ingin menerapkan PSBB secara ketat namun dijegal pemerintah pusat. Padahal, Pandu menilai langkah tersebut sudah tepat untuk menekan kasus covid-19.

"Itu bukan berarti gubernur melawan pemerintah pusat. Dia hanya menjalankan amanatnya yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan," katanya.

Ketika kasus covid-19 kembali meningkat lagi di DKI Jakarta dan daerah lainnya saat ini, Pandu pun ragu pemerintah bisa optimal memutus mata rantai virus dengan pengetatan PPKM.

Berlanjut ke halaman berikutnya....

Peran Kepala Daerah Berbeda di PSBB dan PPKM

BACA HALAMAN BERIKUTNYA
HALAMAN :
1 2
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK