PAN Kritik Distribusi Pusat soal Ketimpangan Vaksinasi Daerah

Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti proses distribusi vaksin Covid-19 oleh pemerintah pusat di tengah ketimpangan capaian vaksinasi antardaerah.

Saleh yang juga anggota Komisi IX itu mengatakan, dari hasil pemantauan DPR, masih ada sejumlah daerah yang menerima vaksin tidak sesuai dengan kebutuhan di daerah.

"Karena faktanya ada pemerintah daerah yang mengadu jumlah vaksin yang mereka terima malah justru sangat sedikit, tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan," kata Saleh saat dihubungi, Selasa (29/6).

Saleh mengatakan, distribusi Covid-19 harus sesuai dengan kebutuhan daerah. Menurutnya, pemerintah pusat juga harus bisa mengintervensi secara langsung jika ada permintaan dosis vaksinasi oleh daerah.

Ia mencontohkan, suatu daerah meminta 100 ribu dosis vaksin, maka pemerintah pusat tidak perlu memberikan 150 ribu vaksin ke daerah tersebut. Sementara, di daerah lain yang membutuhkan 150 ribu dosis vaksin malah hanya mendapatkan 70 ribu dosis.

"Jadi karena itu perlu ada komunikasi, berapa jumlah dosis yang dibutuhkan di daerah tersebut, selain tentu didasarkan pada peta persebaran virus," ungkapnya.

Selain itu, menurut Saleh, yang menjadi sorotan ihwal ketimpangan capaian vaksinasi tiap daerah itu adalah ketersediaan tenaga kesehatan yang berbeda.

Menurut dia, tidak semua daerah memiliki banyak tenaga kesehatan yang mampu melakukan vaksinasi.

"Kan enggak bisa misalnya kita tiba-tiba minta tambahkan orang lalu langsung vaksinasi. Karena vaksinasi ini kan enggak semua orang bisa. Ini bukan tenaga sukarela yang sembarangan, tapi ini adalah tenaga profesional," kata Saleh.

(Foto: CNN Indonesia/Timothy Loen)

Capaian vaksinasi tiap daerah menunjukkan ketimpangan. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan per 27 Juni, provinsi dengan persentase capaian vaksinasi terbanyak untuk dosis pertama yakni Bali dengan 297,18 persen.

Kemudian posisi kedua ada Kepulauan Riau dengan 229,79 persen; DKI Jakarta 136,48 persen; DI Yogyakarta 108,54 persen; dan Jawa Timur dengan capaian 97,18 persen. Sedangkan lima provinsi terbawah ada Maluku Utara dengan 30,17 persen; Sumatera Barat 30,4 persen; Lampung 31,85 persen; Papua 32,36 persen; dan Sulawesi Tengah 35,8 persen.

Sementara untuk dosis kedua, provinsi yang menduduki peringkat pertama masih sama, yakni Bali dengan persentase vaksinasi mencapai 103,17 persen. Selanjutnya ada DKI Jakarta dengan 63,62 persen; DI Yogyakarta 58,63 persen; Kepulauan Riau 41,31 persen; dan Jawa Timur 41 persen.

Kemudian untuk lima provinsi terbawah dalam capaian dosis dua vaksin tercatat di Maluku Utara dengan 15,9 persen. Lalu Sumatera Barat 16,93 persen; Lampung 17,34 persen; Bengkulu 18,66 persen; dan Maluku 18,79 persen.

Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi ketimpangan capaian vaksinasi itu karena dua sebab.

Pertama, Kemenkes telah memetakan daerah prioritas vaksinasi lantaran memiliki jumlah penduduk banyak dan kondisi pandemi covid-19 yang tinggi tak di wilayah tersebut. Kedua, pemerintah daerah tak menggenjot secara maksimal program vaksinasi di wilayahnya masing-masing.