Menko PMK Muhadjir Effendy merespons soal kekhawatiran akan potensi penyelewengan dana bansos.
Muhadjir berpendapat, upaya mencegah korupsi harus datang dari hati setiap orang yang berkaitan dengan bansos.
"Karena apapun sistemnya, bagaimanapun bagusnya tim kita lakukan, kalau orangnya tangannya kotor, hatinya kotor tidak mungkin berjalan seperti yang kita harapkan, ada saja penyelewengan bansos ini," kata Muhadjir di CNNIndonesiaTV, Rabu (7/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Muhadjir menilai sistem pendataan dan distribusi bansos covid-19 yang dibentuk pemerintah sesungguhnya sudah sempurna dari celah penyelewengan. Ia mengatakan Kementerian Sosial sudah menyempurnakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dijadikan acuan dalam pemberian bansos.
Dari seluruh data yang terkompilasi, kata dia, tinggal 3,6 juta data yang masih perlu diurus karena ada perkara maladministrasi. Sementara ratusan ribu data yang diduga palsu sudah dikeluarkan dari DTKS.
Meskipun perkara data sudah dibenahi, Muhadjir mengatakan tidak ada jaminan yang bisa memastikan bansos yang diberikan ke masyarakat berhasil dimanfaatkan dengan optimal.
"Wong uang kalau sudah sampai di tangan keluarga penerima manfaat, belum tentu 100 persen betul-betul dimanfaatkan kalau memang ada oknum ingin bertindak tidak jujur, tidak baik terhadap bansos itu," tuturnya.
Muhadjir meminta setiap individu yang berkaitan dengan bansos agar mendorong sikap bertanggung jawab dan membuang niat buruk dari pikiran.