Khofifah dan Bobby Akui Kebutuhan Vaksin Membengkak di Daerah

Kebutuhan dosis vaksin Covid-19 di daerah jadi membengkak menyusul perluasan program ke kalangan remaja usia 12-18 tahun. Program vaksinasi berbayar pun diminta dibatalkan dan disalurkan ke program imunisasi gratis.

"Ketika cakupan semakin banyak, kebutuhan vaksin semakin banyak," kata Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat meninjau pelaksanaan vaksinasi di SMA N 5 Surabaya, Rabu (14/7)

Sebelumnya, Pemprov Jatim menargetkan 22 juta penerima vaksin. Angka ini meningkat menjadi 28 juta orang seiring vaksinasi pelajar yang dimulai di SMA Negeri 5 Kota Surabaya dan beberapa sekolah di Jombang dan Tuban.

"Semula, dari 45 juta penduduk Jatim, 70 persennya kita taruh pada usia 18 tahun ke atas, vaksinasi itu, 22,9 juta. Namun, setelah ditambah usia 17 tahun ke bawah, kita butuh 28 juta," kata Khofifah.

Untuk mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok, Pemrov Jatim menargetkan 30 juta penerima. Dari target tersebut, Pemrov Jatim baru memberikan dosis pertama kepada 6,083 juta penerima (20,28 persen).

"Kami ingin pada 17 Agustus, 70 persen di vaksin. Artinya, herd imunity, minimal 70 persen bisa dicapai di bulan Agustus," ucap dia.

Senada, Wali Kota Medan Bobby Nasution menyebut ada peningkatan jumlah target vaksinasi, dari sebelumnya 1,4 juta penduduk, dari total 2,5 juta lebih warganya, menjadi 1,9 juta orang bisa divaksinasi Covid-19.

Target tersebut sudah tercapai sebesar 50,01 persen.

"Sebelumnya target kita 1,4 juta penduduk, namun dengan bertambahnya segmen yang bisa divaksin, maka target pun bertambah menjadi 1,9 juta," kata Bobby, Selasa (13/7).

Sementara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyoroti rendahnya vaksinasi tenaga kesehatan dan lansia, penerapan protokol kesehatan, serta pengetesan di Banten.

Berdasarkan data Kemenkes per 14 Juli, vaksinasi tahap I di Banten baru menjangkau 1,2 juta warga; dan tahap II 509 ribu orang, dari total penduduk 11,9 juta jiwa.

Ma'ruf menilai untuk mencapai kekebalan kelompok vaksinasi harus mencapai 8 juta orang dengan target 50 ribu orang tiap harinya.

"Dengan mempertimbangkan masih rendahnya cakupan vaksinasi lansia juga masih jauh dari target sasaran," kata dia, Rabu (14/7).

Data Kemenkes per 13 Juli mencatat ada 4.016 kasus Covid-19 di Banten, provinsi urutan keempat tertinggi dalam kasus Covid-19.

Bubarkan Vaksin Berbayar

Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia Dicky Budiman mendorong pemerintah menghapus program vaksin Gotong Royong individu yang berbayar. Ia pun meminta suplai vaksin program tersebut "dialokasikan sepenuhnya untuk menyokong program vaksinasi pemerintah yang gratis".

Cover Infografis Melihat Cara Vaksin Bekerja. (Foto: Dok. Satgas Covid-19)

"Kalau menurut saya bubarin saja vaksin gotong royong. Karena dari awal sudah disampaikan ini nyeleneh, dan tidak punya basis ilmiah yang kuat dalam situasi wabah," cetus dia, Rabu (14/7).

"PPKM saja namanya darurat, terus ada mekanisme vaksinasi yang berbayar itu bertentangan dengan strategi atau prinsip situasi kritis," imbuhnya.

Dicky pun menyindir vaksinasi Gotong Royong yang sepi peminat. Ia memaklumi para pengusaha yang ogah mengeluarkan dana bagi vaksinasi karyawan lantaran perusahaan merugi selama pandemi.

Untuk itu, Dicky mendesak agar seluruh program vaksinasi Covid-19 di Indonesia dipegang satu kendali oleh Kementerian Kesehatan.

Sebelumnya, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2PML) Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan vaksinasi Gotong Royong berbayar tidak akan menghilangkan hak masyarakat terhadap vaksin gratis serta tak memakai stok vaksinasi massal.