Epidemiolog: Campur Sinovac-Moderna Butuh Uji Klinik BPOM

Epidemiolog dari Universitas Indonesia (UI) Hermawan Saputra mengatakan mencampur merek vaksin Sinovac dengan Moderna untuk dosis ketiga tenaga kesehatan bisa saja dilakukan selama sudah melalui tahapan uji klinik dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Ia menjelaskan tahapan tersebut penting dilakukan untuk memastikan keamanan, kualitas, dan kemanjuran kedua vaksin tersebut ketika dicampur.

"Kalau tidak ada approval dari BPOM, jangan sekali-kali dilakukan karena itu akan berbahaya. Tapi kalau kajian atau uji klinis sudah dilakukan BPOM, maka sesuai kebutuhan dalam negeri, itu juga bisa saja dilakukan," kata Hermawan kepada CNNIndonesia.com, Kamis (15/7).

Ia mengatakan himbauan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memang perlu dipertimbangkan dalam mengambil keputusan medis. Dalam hal ini, WHO mengimbau tidak mencampur merek vaksin dalam proses vaksinasi covid-19.

Namun, sambung Hermawan, pencampuran vaksin kepada tenaga kesehatan untuk dosis ketiga masih bisa dilakukan karena tujuannya untuk memberikan proteksi yang sangat dibutuhkan.

Sementara, imbauan WHO agar tidak mencampur vaksin lebih diarahkan kepada tahapan vaksinasi dosis pertama dan kedua yang dilakukan secara umum.

"Ini kan ada perbedaan peruntukan. Kalau buat Indonesia kan booster untuk nakes itu memang prioritas. Nakes saat ini dalam tekanan yang luar biasa. Bayangkan kalau nakes tidak memiliki level proteksi yang memadai," tutur Hermawan.

Hanya saja dalam memutuskan pencampuran vaksin, Hermawan mengingatkan agar pemerintah betul-betul memperhatikan efek yang dapat disebabkan dari kedua vaksin tersebut.

"Jangan sampai adanya upaya mencampurkan dan melakukan mix itu menyebabkan adanya efek samping atau KIPI atau dampak kesehatan yang fatal," tutur dia.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan studi membuktikan mencampur vaksin Sinovac dan Moderna dapat meningkatkan ketahanan penerima vaksin terhadap mutasi corona.

Ia mengklaim hal tersebut pun sudah disetujui oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Indonesia Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI).

"Saya bisa kirim studinya, ini sudah disetujui BPOM dan ITAGI. Menampur atau combining dua jenis itu (vaksin) membuat lebih tahan kombinasi varian yang ada," kata Budi dalam rapat bersama Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Selasa (13/7).

Sementara Kepala BPOM Penny Lukito dan Ketua ITAGI Sri Rezeki Hadinegoro belum menjawab konfirmasi CNNIndonesia.com terkait hal tersebut sampai berita ini ditulis.