BNPB Gandeng Kementerian dan Lembaga Siapkan Tempat Isoman

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Direktorat Kesiapsiagaan mengadakan rapat koordinasi bersama kementerian dan lembaga untuk menyusun rencana strategis terkait penyediaan layanan isolasi mandiri (isoman) pada Kamis (15/7).

Plt. Deputi Bidang Pencegahan Harmensyah menyebut, penyelenggaraan rakor sekaligus menanggapi lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi dalam skala nasional. Per Selasa (13/7), data Satgas Covid-19 menunjukkan kenaikan kasus aktif sebanyak 25.912 kasus, dengan data Kementerian Kesehatan yang menyebut bed occupancy rate (BOR) nasional mencapai 77 persen.

Untuk itu, Harmensyah berharap agar kementerian dan lembaga dapat berkolaborasi menyediakan tempat isoman terpadu dan terpusat, khususnya bagi pegawai masing-masing kementerian dan lembaga.

"Kementerian dan lembaga diharapkan dapat menyediakan ruang dan fasilitas untuk layanan isoman terpadu, minimal untuk pegawai di lingkungan masing-masing," kata Harmensyah dalam pertemuan yang digelar virtual, Kamis (15/7).

Dia mengingatkan, data jumlah fasilitas dan bentuk layanan isoman tersebut harus dilaporkan secara formal melalui BNPB dan Satgas Covid-19. Selain itu, pelaksanaan isoman terpusat di kementerian dan lembaga diwajibkan dengan mengikuti standart operational procedure (SOP).

Dibentuk oleh Satgas Covid-19, SOP itu memuat sejumlah aspek yang harus diperhatikan, seperti akses keamanan dan kenyamanan pasien maupun tenaga medis, sampai pengelolaan limbah infeksius pasca perawatan.

Pada kesempatan yang sama, Kementerian Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaporkan penyediaan layanan isoman terpusat di tujuh lokasi dengan total kapasitas 360 kamar, dilanjutkan Kementerian Perhubungan yang menyediakan total 337 tempat tidur yang terbagi di tiga lokasi isolasi yaitu Bekasi, Bogor, dan Curug.

Berikutnya, Kementerian Pendidikan dan Riset Teknologi (Kemendikbudristek) menyediakan layanan isolasi di LPMP DKI Jakarta dengan kapasitas 46 kamar dan sudah digunakan sebanyak 2 kamar dengan jumlah pasien saat ini adalah 3 orang. Selain itu Kemendikbudristek juga menyediakan 14 layanan isolasi yang berlokasi di 14 LPMP Provinsi.

Sementara, Badan Pusat Statistik (BPS) menyediakan sebanyak 50 kamar di Pusdiklat BPS, Kementerian Luar Negeri sebanyak 15 kamar di Pusdiklat Kemenlu dan telah difungsikan. Dan terakhir, Kementerian Sosial menyediakan layanan isolasi mandiri terpusat bagi PNS dan PPNPN di 47 UPT seluruh Indonesia dan 1 wisma di kantor pusat.

Menurut Harmensyah, selanjutnya akan dilakukan pendataan detail jumlah dan fasilitas layanan isoman terpusat. Data lalu disampaikan kepada Kepala BNPB Ganip Warsito. Bersama Satgas Relawan, BNPB akan mencatat beragam kebutuhan layanan isoman terpusat.

Dia menambahkan, masih ada beberapa kementerian dan lembaga yang belum melaporkan ketersediaan layanan isoman. Sedangkan kementerian dan lembaga yang tidak memiliki fasilitas untuk difungsikan sebagai tempat isoman disebut memilih bekerja sama dengan pihak ketiga, misalnya jaringan penginapan.

"Bagi kementerian dan lembaga yang belum memiliki layanan isolasi mandiri terpusat akan diadakan diskusi lanjutan mengenai persiapan dan teknis pelaksanaan di internal masing-masing," kata Harmensyah.