Bandung Kirim Surat ke Pusat: Warga Curhat Tak Sanggup PPKM

Wali Kota Bandung Oded M Danial akan melayangkan surat ke pemerintah pusat terkait dengan keberatan sejumlah warga mengantisipasi potensi perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Surat tersebut Oded layangkan setelah mendengar sejumlah aspirasi dari sejumlah kelompok masyarakat.

"Mereka menyampaikan aspirasi kepada Pemkot Bandung. Mang oded akan sampaikan ke pemerintah pusat atas keberatan mereka terkait perpanjangan PPKM. Insya Allah akan saya buat," kata Oded di Pendopo Kota Bandung, Senin (19/7).

Lihat Juga : Gubernur Sumsel Usul Jokowi Cabut Istilah PPKM Darurat

Oded mengaku pihaknya prihatin atas kondisi saat ini. Seperti contohnya pengemudi ojek online yang harus membayar cicilan kendaraannya.

"Mereka sampaikan curhatan mereka bahwa tidak tahan, tidak kuat. Sudah mobilnya tidak terbayar cicilan, motor juga berat, untuk ojek online," ujarnya.

Selain menerima audiensi dengan pengemudi ojek online, Oded juga menyerap aspirasi dari Aliansi Pedagang Pasar sampai Perwakilan Literasi Pemuda. Aspirasi tersebut salah satunya menolak perpanjangan PPKM darurat.

Koordinator Aliansi Pedagang Pasar Kota Bandung Rahmat Rendi menyatakan, salah satu permintaan para pedagang yaitu evaluasi PPKM darurat. Menurutnya, PPKM darurat telah membuat para pedagang kesulitan.

"Kami siap berjalan normal dengan standar prokes ketat," katanya.

Lihat Juga : UPDATE CORONA 19 JULI Rangkuman Covid: Rekor Kematian Hingga Vaksin Sinopharm Tiba

Sementara, perwakilan driver online roda empat Kota Bandung, Adi Azhari menyambut gembira jika Pemkot Bandung melayangkan surat kepada pemerintah pusat.

"PPKM ini menyiksa berbagai lini, seperti restoran, antar penumpang sampai pengambilan barang. Kita harapkan ini jangan perpanjang," ujarnya.

Senada dengan hal tersebut, perwakilan ojek online roda 2, Iyan Restu sangat berharap aspirasinya soal evaluasi PPKM bisa diperjuangkan ke pemerintah pusat.

Sementara itu, Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Ulung Sampurna Jaya juga mengaku siap menampung aspirasi para pengemudi online. Termasuk soal penyekatan jalan.

"Usulannya kita rapat dulu menunggu hasilnya. Untuk jam operasional dalam hal ini lebih menekan mobilitas dan kerumunan. Kita lihat tempat itu di mana aja," ujarnya.

Pemerintah sebelumnya dikabarkan sore ini bakal mengumumkan nasib PPKM Darurat yang bakal berakhir besok, Selasa (20/7).

Namun berdasarkan informasi yang diperoleh CNNIndonesia.com, pembahasan saat ini masih berjalan alot dan tidak mengutup kemungkinan pengumuman nasib PPKM Darurat dipublikasikan besok.