KPU Tetap Ulang Pilkada Yalimo Meski Ditolak Massa Erdi-Jhon

CNN Indonesia | Rabu, 21/07/2021 17:01 WIB
KPU Papua menyatakan akan menjalankan putusan MK untuk pemungutan suara ulang Pilkada Yalimo karena salah satu paslon yang mendapat suara terbanyak dicoret. KPU Papua menyatakan tetap menggelar pemungutan suara ulang Pilkada Yalimo. (ANTARA FOTO/MUHAMMAD IQBAL)
Jakarta, CNN Indonesia --

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua menyatakan tetap menyelenggarakan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Yalimo meskipun pendukung salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Erdi Dabi-Jhon Wilil menolak dan menduduki Distrik Elelim.

Komisioner KPU Provinsi Papua Adam Arisoy mengatakan pihaknya taat pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Adam menyebut KPU Yalimo telah menyusun tahapan untuk PSU.

"Masyarakat sedang menduduki Yalimo menuntut tidak boleh ada PSU selama 120 hari, tetapi KPU tetap jalan, tetap mau laksanakan. KPU mau terus laksanakan," kata Adam saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (21/7).


Adam menyampaikan MK memberi waktu 125 hari bagi KPU untuk melaksanakan PSU di Yalimo. Ia menyebut pemungutan suara akan digelar Desember 2021 mendatang.

Meski begitu, Adam mengungkap sejumlah permasalahan. KPU Provinsi Papua khawatir dengan keamanan penyelenggaraan PSU di Yalimo usai kericuhan pada akhir Juni lalu.

"Dengan kondisi yang terjadi ini, apakah memungkinkan KPU melaksanakan? Karena KPU ada penyelenggara sekitar 4.000 orang dari KPU sampai KPPS. Apakah di saat kami melaksanakan ini KPU terancam tidak?" ujarnya.

Adam juga menyebut ada permasalahan anggaran. Ia khawatir pemerintah daerah Yalimo tak lagi punya anggaran setelah sejumlah bangunan dibakar massa.

"Kendalanya itu, apa keamanan terjamin? Kalau terjamin, kita kembalikan pada pihak keamanan. Kalau anggaran ada, kita kembalikan pada pemerintah," katanya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi pasangan peraih suara terbanyak Pilkada Yalimo, Erdi Dabi-Jhon Wilil. MK menyatakan paslon itu tak memenuhi syarat.

MK beralasan Erdi telah dijatuhi hukuman 4 bulan penjara dengan ancaman pidana selama 12 tahun. Dengan begitu, ia tak lolos syarat sebagai kandidat kepala daerah berdasarkan undang-undang.

Pendukung pasangan Erdi-John tak terima dengan putusan tersebut. Mereka memicu kericuhan di Elelim dengan membakar kantor pemerintahan pada Selasa (29/6).

Polda Papua menyebut massa membakar atau merusak 19 gedung, 26 rumah dinas, 2 rumah masyarakat, dan 126 ruko. Ribuan orang penduduk Yalimo juga harus dievakuasi ke Wamena.

(dhf/fra)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK