Kemendagri Belum Terima Laporan Resmi soal Lockdown Papua

Direktur Jenderal Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal ZA mengatakan, pihaknya belum menerima laporan resmi dari Pemerintah Provinsi Papua soal rencana lockdown.

Safrizal enggan berkomentar banyak soal rencana tersebut. Ia ingin mengecek terlebih dahulu detail rencana Pemprov Papua itu.

"Kami belum dilaporkan oleh Pemda Papua. Secara formal belum," kata Safrizal lewat pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Jumat (23/7).

Safrizal menyampaikan akan mengecek kebijakan lockdown yang dimaksud Pemprov Papua.

"Kita akan cek apa yang dimaksud lockdown? Karena kita enggak kenal istilah ini. Nanti kita pelajari, karena memang kapasitas kesehatan dan prasarana rumkit di Papua terbatas. Jadi ekstra hati hati," sambungnya.

Dalam UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan memang tidak ada istilah tertulis lockdown. Lockdown sendiri bila diartikan secara harafiah ke Bahasa Indonesia berarti kuncitara atau karantina wilayah. Undang-undang itu hanya mengatur empat jenis karantina kesehatan, yaitu karantina rumah, karantina wilayah, karantina rumah sakit, dan pembatasan sosial berskala besar.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Papua mengutarakan rencana penerapan lockdown mulai 1 Agustus. Pembatasan itu jadi salah satu opsi menurunkan laju penularan Covid-19 di Papua jelang Pekan Olahraga Nasional (PON).

Asisten II Sekretaris Daerah Provinsi Papua Mohammad Musa'ad menyebut lockdown rencananya dilakukan selama 14 hari. Pada rentang waktu itu, Pemprov Papua melarang orang keluar-masuk wilayah Papua.

Di waktu bersamaan, Pemprov Papua akan menggencarkan vaksinasi Covid-19. Mereka mengejar target vaksinasi 70 persen penduduk dalam bulan Agustus.

"Rencananya mulai 1 Agustus karena kita punya PPKM berakhir di tanggal 25 Juli. Jadi, kita rencananya sesudah itu, sesudah PPKM," ujar Musa'ad saat dihubungi CNNIndonesia.com pada Rabu (21/7).