Jelang Lockdown, LBH Papua Minta Pemprov Pastikan Bansos

CNN Indonesia
Jumat, 23 Jul 2021 11:25 WIB
Pemprov Papua berencana melakukan lockdown selama Agustus 2021, selain untuk menyukseskan keamanan gelaran PON juga mengebut program vaksinasi. Sosialisasi pemberian vaksin Covid-19 untuk ibu hamil dan menyusui di Agats, Asmat, Papua, Kamis (1/7/2021). (ANTARA FOTO/ANTARA FOTO)
Jakarta, CNN Indonesia --

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua Emanuel Gobay meminta kepada Pemerintah Provinsi Papua agar memastikan dapat menyalurkan pelbagai program bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat yang terdampak rencana karantina wilayah atau lockdown pada 1 Agustus 2021 mendatang.

"Kami harapkan dalam konteks lockdown ini, bansos juga harus dipastikan. Karena ini jadi dampak juga. Kalau lockdown nanti gimana, apakah semua fasilitas umum akan ditutup juga atau bagaimana saya enggak tahu juga," kata Gobay kepada CNNIndonesia.com, Jumat (23/7).

Gobay berkaca banyak lapisan masyarakat yang terdampak secara ekonomi usai keputusan lockdown di Papua pada tahun lalu. Dampak itu terasa bagi para pengusaha dan buruh yang bergerak di sektor penerbangan dan pelabuhan. Bahkan, banyak di antara mereka banyak gulung tikar.


Melihat hal itu, Gobay menyatakan saat ini rencana bantuan sosial bagi mereka yang akan terdampak lockdown nantinya masih belum jelas. Terlebih, mereka nantinya dikhawatirkan kembali kehilangan penghasilan dan tetap harus menyambung hidup.

"Semestinya bagi mereka yang punya rencana lockdown ini melihat dampak itu, dan berpikir untuk dibuat [bansos] untuk menopang itu. Bukan cuma pekerja itu aja, tapi keluarga," kata dia.

Aparat Jangan Represif Saat Lockdown

Selain itu, Gobay juga meminta agar aparat keamanan tak bertindak secara represif kepada masyarakat ketika lockdown di terapkan. Ia menyatakan lockdown dilakukan untuk membentengi masyarakat dari wabah, bukan justru untuk bertindak semena-mena terhadap masyarakat.

"Yang pasti kebijakan lockdown untuk suatu kondisi. Harapannya, kalau itu untuk suatu kondisi tak kemudian dijadikan dalil melakukan tindakan pelanggaran hukum. Misinya kan kemanusiaan tapi jangan untuk melegalkan tindakan kekerasan," kata dia.

Rencana lockdown di Papua muncul setelah kasus Covid-19 di wilayah paling timur Indonesia terus meningkat. Tak hanya itu, rencana ini juga demi gelaran PON bisa berjalan lancar hingga kesuksesan program vaksinasi Covid-19.

Asisten II Sekretaris Daerah Provinsi Papua Mohammad Musa'ad berharap pembatasan ini membuat kasus Covid-19 di Papua turun, kekebalan kelompok tercapai, dan PON di wilayahnya bisa diselenggarakan dengan penonton.

"Kita tutup dulu sementara pintu masuk ke Papua untuk mengurangi penyebaran terutama varian delta ini," kata Musa'ad saat dihubungi, Rabu (21/7).

"Kemudian kita fokus melakukan vaksinasi dalam jangka waktu satu bulan supaya kita bisa mencapai 70 persen ke atas, herd immunity," imbuhnya.

Musa'ad menyampaikan vaksinasi akan difokuskan di daerah-daerah penyelenggaraan PON, seperti Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Merauke, Kabupaten Mimika, dan Kerom.

(rzr/kid)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL TERKAIT
BACA JUGA
Lihat Semua
SAAT INI
BERITA UTAMA
REKOMENDASI
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
LIHAT SELENGKAPNYA
TERPOPULER