Mahasiswa Gelar Demo Tolak PPKM di Flyover Pasar Rebo
Puluhan mahasiswa menggelar aksi demo menolak PPKM di bawah flyover Tol Pasar Rebo, Jakarta Timur pada Jumat (23/7) sekitar pukul 13.00 WIB.
"Betul (ada demo) dari Unindra Pasar Rebo sekitar 25-30 orang," kata Kapolsek Ciracas Kompol Jupriono saat dikonfirmasi.
"Tuntutannya tolak PPKM," imbuhnya.
Jupriono menuturkan puluhan mahasiswa itu kemudian diimbau untuk membubarkan diri. Polisi beralasan aksi demo itu berpotensi menimbulkan kemacetan lalu lintas. Kata Jupriono, para mahasiswa itu pun kooperatif mau mengikuti imbauan dari kepolisian dan kembali ke kampus.
"Karena mengganggu lalin kita imbau untuk tidak berkerumun dan kembali ke kampus, alhamdulillah kondusif," ujarnya.
Aksi demo itu turut terekam dalam sebuah rekaman video dan beredar di media sosial. Salah satunya diunggah akun Instagram @kabar.jaktim.
"Jumat (23/7/2021) Siang ini, Sejumlah mahasiswa-mahasiswi @bemunindrapgri melakukan aksi demo Tolak PPKM Level 4 di bawah Flyover Pasar Rebo Jakarta Timur," demikian keterangan dalam unggahan itu.
Demo di Pamekasan
Di Madura, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, mendemo Kantor DPRD Pamekasan di Jalan Kabupaten. Mereka turut menolak PPKM darurat diperpanjang. Salah satu pemicunya, bantuan sosial hingga pelayanan kesehatan amburadul banyak mengalami ketimpangan.
Pantauan CNNIndonesia.com, massa aksi diikuti ratusan mahasiswa dan mahasiswi di setiap perguruan tinggi di Pamekasan. Mereka membawa bendera bem, ada yang berseragam PMII, memakai kaos hitam, dan memakai kemeja.
Koordinator Aliansi BEM Pamekasan Syaiful Bahri mengatakan, pemberlakuan PPKM dinilai tidak mengkaji dampak manfaat dan mudaratnya kepada masyarakat kecil. Akibat aturan tersebut, banyak ekonomi masyarakat tercekik. Hal ini ditambah pemerintah tidak menyuplai bantuan sosial.
"Pemerintah daerah jangan menunggu anggaran APBN pemerintah pusat, APBD daerah juga perlu digelontorkan," kata Syaiful dalam orasinya, Jumat (23/7).
Lihat Juga :UPDATE CORONA 23 JULI Pecah Rekor 1.566, Kasus Kematian Covid-19 Tembus 80 Ribu |
Syaiful menyindir pelayanan kesehatan yang tidak terkendali di tengah banyaknya masyarakat yang terpapar Covid-19. Ditambah dengan aturan PPKM, masyarakat bawah semakin sulit mengakses layanan kesehatan. Buktinya, kata dia, ada beberapa warga yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik.
Syaiful juga meminta para wakil rakyat misalkan PPKM masih dipaksa untuk diperpanjang, maka pemerintah harus mempertimbangkan aturan baru PPKM dengan status level daerah. Artinya penyekatan yang dilakukan aparat harus dilonggarkan. Di Pamekasan aturan PPKM masuk pada level III.
"Tolong masyarakat jangan lagi dipersulit masuk kota, penyekatan tolong dilonggarkan. Masyarakat tidak bisa diam bila perekonomiannya lumpuh," ujarnya.
Seperti diketahui, pemerintah memutuskan untuk tetap dalam kebijakan pembatasan mobilitas. PPKM level 4 diambil dengan harapan bisa merealisasikan pelandaian kasus yang belum tercapai lewat kebijakan sebelumnya. Kebijakan yang dimaksud adalah PPKM darurat yang diberlakukan pada 3 sampai 20 Juli lalu.
Sejumlah epidemiolog hingga unsur tenaga kesehatan bahkan mendorong pembatasan mobilitas terus dilakukan hingga kasus harian covid-19 di Indonesia melandai.