Kerja Berat Pemerintah Turunkan Covid Hingga 25 Juli
CNN Indonesia
Jumat, 23 Jul 2021 15:37 WIB
Bagikan:
URL berhasil disalin
Di tengah lonjakan Covid yang terjadi, media-media internasional menulis Indonesia sebagai episentrum baru pandemi global. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia --
Pemerintah membuka opsi untuk membuka secara bertahap Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 pada 26 Juli mendatang. Keputusan itu akan diambil jika kasus Covid-19 dinilai melandai pada 26 Juli mendatang.
Namun, opsi itu justru membuat keseriusan pemerintah dalam mengatasi pagebluk dipertanyakan sejumlah pakar. Waktu yang ditetapkan pemerintah untuk membuat pelandaian kasus lewat PPKM level 4 terbilang singkat, yakni dari 21 sampai 25 Juli besok. Dengan kata lain pemerintah hanya mengalokasikan lima hari untuk menurunkan kasus.
Padahal, PPKM level 4 diambil dengan harapan bisa merealisasikan pelandaian kasus yang belum tercapai lewat kebijakan sebelumnya. Kebijakan yang dimaksud adalah PPKM darurat yang diberlakukan pada 3 sampai 20 Juli lalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, opsi membuka pengetatan menjadi persoalan karena kasus Covid-19 di Indonesia masih tinggi. Pada Kamis (22/7) kemarin saja, pertambahan kasus harian Covid-19 mencapai 49.509 orang. Jumlah kematian di hari yang sama mencapai 1.449 orang.
Bahkan, sejumlah media internasional telah menulis bahwa Indonesia sebagai episentrum pagebluk global akibat tren penularan covid-19 terus melonjak dan angka kematian tinggi. Kemarin misalnya, jumlah kematian dalam sehari di Indonesia mencapai 1.449 kasus. Jumlah itu menjadi salah satu tertinggi di dunia.
Terkait itu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendesak Indonesia untuk memperketat pembatasan. Desakan itu dirilis WHO setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan opsi pelonggaran PPKM.
"Indonesia saat ini menghadapi tingkat penularan yang sangat tinggi dan ini menunjukkan betapa penting penerapan kesehatan masyarakat dan langkah-langkah pembatasan sosial yang ketat, terutama pembatasan pergerakan di seluruh negeri," bunyi laporan terbaru WHO seperti dikutip Reuters, Kamis (22/7).
Analis kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai pemerintah tidak punya pilihan untuk menentang desakan WHO. Sebab, Indonesia berada dalam kondisi lonjakan kasus adalah suatu fakta. Sementara, berharap pelandaian kasus terjadi dalam lima hari juga adalah sebuah kemustahilan.
"Kasusnya kan masih tinggi banget. Untuk selama lima hari, sampai tanggal 25 pesimis. Artinya kalau pemerintah mau membuka secara bertahap tanggal 26, saya rasa impossible. Karena apa? Karena trennya tetap naik. Sehingga apa yang disampaikan oleh WHO benar bahwa harusnya lebih perketat," ucap Trubus kepada CNNIndonesia.com, Kamis (22/7).
Trubus menjelaskan ada dua elemen penting dalam penanganan kasus Covid-19. Pertama, kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kedua, perilaku masyarakat. Ia mengatakan kedua elemen itu saling berkaitan. Namun, titik berat perilaku masyarakat bertumpu pada kebijakan.
Dia menilai kebijakan pemerintah selama ini inkonsisten. Pemerintah, kata Trubus, kerap kali gagal fokus dalam mengeluarkan kebijakan. Ia menyebut pemerintah seharusnya fokus pada pemutusan virus covid-19 dan keselamatan warga bukan menggonta-ganti nama kebijakan. Sebab, kebijakan pemerintah harus mengutamakan kepentingan publik.
Trubus menyatakan, jika kebijakan inkonsisten, maka akan memengaruhi perilaku masyarakat. Menurutnya, masyarakat akan kebingungan karena arah kebijakan tidak jelas. Akhirnya, kedua elemen itu justru kompak membuat pagebluk betah di Indonesia.
"Dengan mengubah ini, apa menjadi Level 4 dan Level 3, saya rasa ini bukan pengetatan dalam pengertian darurat. Dan inilah saya lihat kesungguhan pemerintah dalam menangani Covid-29 patut dipertanyakan menurut saya," ujarnya.
"Perilaku masyarakat akan patuh, akan tunduk. Tapi karena kebijakannya inkonsisten, perilaku masyarakat jadi bingung. Itu yang menjadi masalah di situ," imbuh Trubus.
Trubus berharap, jangan sampai pemerintah merealisasikan pembukaan PPKM di tengah badai covid yang belum reda. Menurutnya, protes-protes masyarakat harusnya menjadi evaluasi pemerintah atas kebijakan yang kurang dalam pelaksanaannya, bukan dinilai sebagai pembangkangan.
Trubus mengatakan, banyak warga yang menolak pembatasan mobilitas karena tidak mendapatkan jaminan dari pemerintah. Mereka, kata dia, menjadi susah untuk mencukupi kebutuhan sendiri karena kebijakan itu, namun pemerintah juga tak memberi alternatif solusi.
"Harusnya PPKM Darurat diteruskan aja. Jangan ngomong tentang pembukaan. Jangan. Tekanan itu justru pemerintah berkewajiban memberi jaring pengaman sosial secara lebih baik," ujarnya.
"Kalau misalkan pemerintah ngotot, enggak mau, menggunakan cara sendiri. Saya yakin malah sebutan episentrum dunia itu akan terjadi dan real," imbuh Trubus.
Epidemiolog dari Universitas Griffith, Australia, Dicky Budiman menilai situasi saat ini merupakan efek domino dari sikap pemerintah yang abai terhadap strategi mendasar dalam penanggulangan Covid-19 sejak awal--pada awal 2020 silam.
Strategi yang Dicky maksud yaitu tes, telusur, dan tindaklanjut perawatan (testing, tracing, treatment/3T). Ia mengatakan dari awal pagebluk sampai saat ini jumlah tes tidak pernah mencapai 500 ribu tes. Padahal, menurutnya itu penting untuk mendeteksi dan melakukan tindakan lebih cepat.
Sehingga, kata Dicky, Indonesia tidak akan dihadapkan dengan pada pilihan yang sulit. Indonesia harus terus memberlakukan pembatasan mobilitas dengan situasi sosial ekonomi yang terpuruk.
"Akibat kita mengabaikan strategi yang mendasar tadi yang utama tadi akhirnya kita dihadapkan pada posisi yang buruk seperti saat ini," ucap Dicky kepada CNNIndonesia.com, Jumat (23/7).
Dicky mengatakan saat ini tidak ada pilihan lain selain melanjutkan pembatasan mobilitas. Tidak lupa, lanjutnya, penerapan 3T. Dia menyebut saat ini Indonesia berada dalam fase tertinggi level transmisinya. Laju penularan virus covid-19 berlangsung eksponensial atau berlipat.
Selain itu, Indonesia juga diterjang oleh varian Delta, salah satu varian mutasi dari virus covid-19 yang diwaspadai. Varian itu dianggap berbahaya karena bisa menyebar lebih cepat.
"Itu kenapa pembatasan ini akhirnya harus diperkuat. 3T nya ya harus bener-bener, bukan wacana," ucapnya.
Dicky mengingatkan pemerintah harus menimbang risiko tertinggi dalam membuat kebijakan. Ia memprediksi, jika pembatasan mobilitas dilonggarkan maka lonjakan kasus positif dan kematian akan konsisten, bahkan meroket. Jika itu terjadi, kata Dicky, maka pagebluk di Indonesia semakin tidak terkendali.
"Kalau dibuka, ya artinya akan terjadi pembiaran, terjadi infeksi. Sehingga semakin tidak terkendali dan itu artinya akan menambah jumlah orang sakit dan meninggal. Jadi jangan kaget kalau dua atau tiga minggu lagi angka kematian kita bisa tembus dua ribu itu jangan kaget. Ini saya sampaikan nih dari sekarang," jelasnya.
Presiden Jokowi sebelumnya mengatakan bahwa PPKM Darurat yang diadakan sejak 3 Juli hingg 20 Juli akan diperpanjang hingga 26 Juli. Belakangan PPKM berubah nama dari Darurat menjadi Level 3 dan 4.
Jokowi mengklaim ada penurunan kasus dan tingkat hunian rumah sakit sejak PPKM digelar pada 3 Juli lalu. Menurutnya jika tren penurunan terus terjadi, pada 26 Juli mendatang, akan ada pembukaan secara bertahap.
"Jika tren kasus terus mengalami penurunan, maka tanggal 26 Juli 2021 pemerintah akan melakukan pembukaan secara bertahap," kata Jokowi, Selasa (20/7) lalu.
Jakarta, CNN Indonesia --
Pemerintah membuka opsi untuk membuka secara bertahap Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 pada 26 Juli mendatang. Keputusan itu akan diambil jika kasus Covid-19 dinilai melandai pada 26 Juli mendatang.
Namun, opsi itu justru membuat keseriusan pemerintah dalam mengatasi pagebluk dipertanyakan sejumlah pakar. Waktu yang ditetapkan pemerintah untuk membuat pelandaian kasus lewat PPKM level 4 terbilang singkat, yakni dari 21 sampai 25 Juli besok. Dengan kata lain pemerintah hanya mengalokasikan lima hari untuk menurunkan kasus.
Padahal, PPKM level 4 diambil dengan harapan bisa merealisasikan pelandaian kasus yang belum tercapai lewat kebijakan sebelumnya. Kebijakan yang dimaksud adalah PPKM darurat yang diberlakukan pada 3 sampai 20 Juli lalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, opsi membuka pengetatan menjadi persoalan karena kasus Covid-19 di Indonesia masih tinggi. Pada Kamis (22/7) kemarin saja, pertambahan kasus harian Covid-19 mencapai 49.509 orang. Jumlah kematian di hari yang sama mencapai 1.449 orang.
Bahkan, sejumlah media internasional telah menulis bahwa Indonesia sebagai episentrum pagebluk global akibat tren penularan covid-19 terus melonjak dan angka kematian tinggi. Kemarin misalnya, jumlah kematian dalam sehari di Indonesia mencapai 1.449 kasus. Jumlah itu menjadi salah satu tertinggi di dunia.
Terkait itu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendesak Indonesia untuk memperketat pembatasan. Desakan itu dirilis WHO setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan opsi pelonggaran PPKM.
"Indonesia saat ini menghadapi tingkat penularan yang sangat tinggi dan ini menunjukkan betapa penting penerapan kesehatan masyarakat dan langkah-langkah pembatasan sosial yang ketat, terutama pembatasan pergerakan di seluruh negeri," bunyi laporan terbaru WHO seperti dikutip Reuters, Kamis (22/7).
Analis kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai pemerintah tidak punya pilihan untuk menentang desakan WHO. Sebab, Indonesia berada dalam kondisi lonjakan kasus adalah suatu fakta. Sementara, berharap pelandaian kasus terjadi dalam lima hari juga adalah sebuah kemustahilan.
"Kasusnya kan masih tinggi banget. Untuk selama lima hari, sampai tanggal 25 pesimis. Artinya kalau pemerintah mau membuka secara bertahap tanggal 26, saya rasa impossible. Karena apa? Karena trennya tetap naik. Sehingga apa yang disampaikan oleh WHO benar bahwa harusnya lebih perketat," ucap Trubus kepada CNNIndonesia.com, Kamis (22/7).
Trubus menjelaskan ada dua elemen penting dalam penanganan kasus Covid-19. Pertama, kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kedua, perilaku masyarakat. Ia mengatakan kedua elemen itu saling berkaitan. Namun, titik berat perilaku masyarakat bertumpu pada kebijakan.
Dia menilai kebijakan pemerintah selama ini inkonsisten. Pemerintah, kata Trubus, kerap kali gagal fokus dalam mengeluarkan kebijakan. Ia menyebut pemerintah seharusnya fokus pada pemutusan virus covid-19 dan keselamatan warga bukan menggonta-ganti nama kebijakan. Sebab, kebijakan pemerintah harus mengutamakan kepentingan publik.
Trubus menyatakan, jika kebijakan inkonsisten, maka akan memengaruhi perilaku masyarakat. Menurutnya, masyarakat akan kebingungan karena arah kebijakan tidak jelas. Akhirnya, kedua elemen itu justru kompak membuat pagebluk betah di Indonesia.
"Dengan mengubah ini, apa menjadi Level 4 dan Level 3, saya rasa ini bukan pengetatan dalam pengertian darurat. Dan inilah saya lihat kesungguhan pemerintah dalam menangani Covid-29 patut dipertanyakan menurut saya," ujarnya.
"Perilaku masyarakat akan patuh, akan tunduk. Tapi karena kebijakannya inkonsisten, perilaku masyarakat jadi bingung. Itu yang menjadi masalah di situ," imbuh Trubus.
Trubus berharap, jangan sampai pemerintah merealisasikan pembukaan PPKM di tengah badai covid yang belum reda. Menurutnya, protes-protes masyarakat harusnya menjadi evaluasi pemerintah atas kebijakan yang kurang dalam pelaksanaannya, bukan dinilai sebagai pembangkangan.
Trubus mengatakan, banyak warga yang menolak pembatasan mobilitas karena tidak mendapatkan jaminan dari pemerintah. Mereka, kata dia, menjadi susah untuk mencukupi kebutuhan sendiri karena kebijakan itu, namun pemerintah juga tak memberi alternatif solusi.
"Harusnya PPKM Darurat diteruskan aja. Jangan ngomong tentang pembukaan. Jangan. Tekanan itu justru pemerintah berkewajiban memberi jaring pengaman sosial secara lebih baik," ujarnya.
"Kalau misalkan pemerintah ngotot, enggak mau, menggunakan cara sendiri. Saya yakin malah sebutan episentrum dunia itu akan terjadi dan real," imbuh Trubus.
Pandemi Covid global telah terjadi sejak 2020 silam, dari kasus terdeteksi awal ditemukan di Wuhan, China. (AFP/MOHD RASFAN)
Epidemiolog dari Universitas Griffith, Australia, Dicky Budiman menilai situasi saat ini merupakan efek domino dari sikap pemerintah yang abai terhadap strategi mendasar dalam penanggulangan Covid-19 sejak awal--pada awal 2020 silam.
Strategi yang Dicky maksud yaitu tes, telusur, dan tindaklanjut perawatan (testing, tracing, treatment/3T). Ia mengatakan dari awal pagebluk sampai saat ini jumlah tes tidak pernah mencapai 500 ribu tes. Padahal, menurutnya itu penting untuk mendeteksi dan melakukan tindakan lebih cepat.
Sehingga, kata Dicky, Indonesia tidak akan dihadapkan dengan pada pilihan yang sulit. Indonesia harus terus memberlakukan pembatasan mobilitas dengan situasi sosial ekonomi yang terpuruk.
"Akibat kita mengabaikan strategi yang mendasar tadi yang utama tadi akhirnya kita dihadapkan pada posisi yang buruk seperti saat ini," ucap Dicky kepada CNNIndonesia.com, Jumat (23/7).
Dicky mengatakan saat ini tidak ada pilihan lain selain melanjutkan pembatasan mobilitas. Tidak lupa, lanjutnya, penerapan 3T. Dia menyebut saat ini Indonesia berada dalam fase tertinggi level transmisinya. Laju penularan virus covid-19 berlangsung eksponensial atau berlipat.
Selain itu, Indonesia juga diterjang oleh varian Delta, salah satu varian mutasi dari virus covid-19 yang diwaspadai. Varian itu dianggap berbahaya karena bisa menyebar lebih cepat.
"Itu kenapa pembatasan ini akhirnya harus diperkuat. 3T nya ya harus bener-bener, bukan wacana," ucapnya.
Dicky mengingatkan pemerintah harus menimbang risiko tertinggi dalam membuat kebijakan. Ia memprediksi, jika pembatasan mobilitas dilonggarkan maka lonjakan kasus positif dan kematian akan konsisten, bahkan meroket. Jika itu terjadi, kata Dicky, maka pagebluk di Indonesia semakin tidak terkendali.
"Kalau dibuka, ya artinya akan terjadi pembiaran, terjadi infeksi. Sehingga semakin tidak terkendali dan itu artinya akan menambah jumlah orang sakit dan meninggal. Jadi jangan kaget kalau dua atau tiga minggu lagi angka kematian kita bisa tembus dua ribu itu jangan kaget. Ini saya sampaikan nih dari sekarang," jelasnya.
Presiden Jokowi sebelumnya mengatakan bahwa PPKM Darurat yang diadakan sejak 3 Juli hingg 20 Juli akan diperpanjang hingga 26 Juli. Belakangan PPKM berubah nama dari Darurat menjadi Level 3 dan 4.
Jokowi mengklaim ada penurunan kasus dan tingkat hunian rumah sakit sejak PPKM digelar pada 3 Juli lalu. Menurutnya jika tren penurunan terus terjadi, pada 26 Juli mendatang, akan ada pembukaan secara bertahap.
"Jika tren kasus terus mengalami penurunan, maka tanggal 26 Juli 2021 pemerintah akan melakukan pembukaan secara bertahap," kata Jokowi, Selasa (20/7) lalu.
