Angka Pernikahan Anak Tinggi, TP-PKK Usung Gerakan Cepak

Kemendagri | CNN Indonesia
Rabu, 28 Jul 2021 16:00 WIB
Sekretaris Umum TP-PKK Pusat Hernawati Hudori mengatakan dalam agenda pemerintah pada RPJMN 2020-2024 dengan target menurunkan angka perkawinan anak menjadi 8,74 persen pada akhir 2024.(Arsip Kemendagri).
Jakarta, CNN Indonesia --

Tim Penggerak dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Pusat mengusung gerakan Cegah Perkawinan Anak (Cepak) untuk mengurangi angka perkawinan anak yang masih tinggi.

Sekretaris Umum TP-PKK Pusat Hernawati Hudori menjelaskan berdasarkan data Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, hingga Juni 2020 permohonan dispensasi pernikahan mencapai 34.413 perkara. Dispensasi ini menunjukkan praktik perkawinan usia dini masih terjadi secara masif.

Selain itu, Hernawati menyebutkan, perkawinan anak di Indonesia mencapai angka 10,82 persen. Karenanya, jumlah tersebut menjadi salah satu agenda pemerintah dalam Rencana Pembangunan Kerja Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, dengan menargetkan penurunan angka perkawinan anak menjadi 8,74 persen pada akhir 2024.

"Satu hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama adalah berdasarkan data BPS tahun 2019, ada 22 provinsi yang angka perkawinan anak di atas rata-rata angka nasional," ujar Hernawati saat membacakan sambutan Ketua Umum TP-PKK saat Sosialisasi #CEPAK Cegah Perkawinan Anak, Menuju Keluarga Indonesia Sejahtera Harmonis (KISAH) secara virtual, Rabu (28/7).

Kegiatan ini merupakan bagian dari peringatan Hari Anak Nasional yang jatuh pada Jumat (23/7) kemarin.

Berbagai faktor melatarbelakangi mengapa laju perkawinan anak di Indonesia masih terbilang tinggi. Menurut Hernawati, kondisi ini dipengaruhi oleh kebudayaan di masyarakat yang masih toleran terhadap pernikahan usia dini.

Selain itu, kondisi ini juga dilatarberlakangi oleh faktor kemiskinan. Bahkan situasi pandemi Covid-19 juga turut menjadi faktor perkawinan anak kian marak.

TP-PKK Kemendagri mensosialisasikan gerakan Cegak Perkawinan Anak (Cepak) untuk mengurangi angka pernikahan usia dini yang masih tinggi. (Arsip Kemendagri).

Dengan kondisi tersebut, Hernawati meminta agar para pengurus TP-PKK tingkat provinsi dan kabupaten/kota dapat mengedukasi secara masif untuk mengubah pola pikir orang tua perihal perkawinan anak. Orang tua mesti paham, bahwa perkawinan anak bukanlah solusi untuk memutus mata rantai kemiskinan.

Tak hanya itu, pengurus TP-PKK juga perlu mengoptimalkan peran PKK di tingkat kelurahan/desa serta Dasawisma sebagi garda terdepan gerakan cegah perkawinan anak di wilayahnya masing-masing. Kemudian TP-PKK juga perlu melibatkan generasi muda sebagai mitra dalam gerakan cegah perkawinan anak.

Pengurus TP-PKK juga diminta untuk melakukan sosialisasi dan edukasi dengan berbagai langkah terobosan dan program yang inovatif. Tujuannya, agar gerakan yang dilakukan mampu mencegah perkawinan anak, sehingga angkanya dapat menurun di wilayahnya masing-masing.

"Saya ingin menegaskan kepada seluruh mitra TP-PKK, bahwa dengan kekuatan struktur yang dimilikinya Tim Penggerak PKK terbuka untuk bekerja sama dengan seluruh komponen dan elemen yang memiliki semangat yang sama untuk mencegah terjadinya perkawinan anak," pungkas Hernawati.

(osc)


Saksikan Video di Bawah Ini:

VIDEO: Ada Pidana di Balik Pernikahan Anak

KOMENTAR

ARTIKEL TERKAIT
TOPIK TERKAIT
TERPOPULER
LAINNYA DARI DETIKNETWORK