Kronologi Walhi dkk Adukan Proyek TN Komodo ke UNESCO

Pertemuan Komite Warisan Dunia (WHC) UNESCO di Fuzhou, China, 16-31 Juli 2021 menyentil pemerintah RI soal proyek ambisius di Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Sentilan dan peringatan dari WHC UNESCO itu tercantum dalam dokumen pada sesi konvensi tentang perlindungan warisan budaya dan alam dunia, WHC/21/44.COM/7B, di mana perihal Komodo berada pada poin 93 yang tercantum mulai halaman 293.

WHC UNESCO mendesak pihak terkait-- pemerintah RI--, "Untuk menghentikan semua proyek infrastruktur pariwisata di dalam dan sekitar properti yang berpotensi berdampak pada OUV-nya hingga AMDAL yang direvisi diserahkan dan ditinjau oleh IUCN."

OUV (Outsanding Universal Values) adalah salah satu kriteria penilaian yang digunakan UNESCO untuk penetapan warisan dunia. Agar menyandang warisan dunia suatu pusaka harus memenuhi syarat integritas dan/atau keautentikan, serta sistem pelindungan (konservasi) dan pengelolaan untuk menjamin kelestariannya.

Manajer Kampanye Walhi NTT Rima Melani Bilaut saat dihubungi menyatakan pihaknya mengapresiasi dokumen UNESCO atas TN Komodo tersebut.

"Kami dari WALHI melihat bahwa draft decision tersebut merupakan sikap nyata dari UNESCO terhadap keselamatan TNK. Selama ini banyak pihak, mulai itu dari masyarakat dan lembaga-lembaga terkait sudah bersurat kepada UNESCO, termasuk Walhi dan Sunspirit," kata Rima saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (3/8).

Rima mengakui sebelum pertemuan WHC di China itu, pihaknya menjadi salah satu yang sempat melaporkan proyek kontroversial  pembangunan fasilitas pariwisata di Taman Nasional Komodo, Pulau Rinca, NTT kepada UNESCO dan forum global.

Rima mengatakan Walhi dilibatkan dalam pertemuan World Heritage Watch (WHW) Forum secara virtual yang diadakan setiap tahun bersama UNESCO. Pertemuan itu mengundang masyarakat sipil pada Februari 2021.

Dalam forum tersebut, sambung dia, Walhi mengadukan rencana pemerintah Indonesia dan agenda investasi yang diwacanakan dalam beberapa tahun ini. Walhi pun memberi rekomendasi kepada UNESCO dan pemerintah Indonesia dalam acara itu.

"Rekomendasi yang masyarakat dan semua jaringan perjuangkan dimasukkan dalam beberapa poin putusan mereka yang sedianya dibahas pada konferensi UNESCO pada tanggal 16-31 Juli tersebut," tutur Rima.

Menanggapi sikap UNESCO, Rima mengatakan Walhi NTT meminta pemerintah segera menghentikan dan mencabut izin pembangunan di Taman Nasional Komodo.

Walhi NTT juga meminta UNESCO turun ke lapangan untuk memantau kondisi riil Taman Nasional Komodo, sehingga dapat melihat langsung situasi lingkungan dan dampak pembangunan di sana.

"Tantangan perlindungan komodo sekaligus penguatan ekonomi warga serta kapasitas sains pengelolaan TNK harus jadi prioritas untuk dikerjakan," tambah Rima.

Dalam dokumen yang dibicarakan pada pertemuan WHC UNESCO itu setidaknya ada tujuh catatan soal proyek di Taman Nasional Komodo dalam dokumen bertajuk 'Laporan Status Konservasi Situs yang Tercantum Daftar Warisan Dunia dalam Bahaya'.

Merespons dokumen tersebut, Direktur Jenderal Konservasi dan Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Wiratno mengatakan pembangunan di TN Komodo tidak mungkin dihentikan seperti keinginan UNESCO.

Wiratno meyakini kekhawatiran UNESCO terkait OUV tidak terjadi dalam proyek yang sudah berjalan. Ia menilai kekhawatirkan itu muncul karena UNESCO belum pernah melihat langsung kondisi pembangunan di lapangan.

"Jadi logic-nya, orang bangun ini bagus kok disuruh tunda? Ini apanya? Padahal tidak terbukti sampai sekarang ada komodo yang mati atau terganggu," tutur Wiratno kepada CNNIndonesia.com.

Sementara itu, Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO,Arief Rachman saat dihubungi mengonfirmasi mengenai dokumen terkait komodo yang diperbincangkan dalam pertemuan WHC UNESCO tersebut. Namun, katanya, itu masih berupa draf, dan ia belum tahu lagi kelanjutan pascapertemuan tersebut.

"Belum ada informasi [sudah diputuskan]. Biasanya kalau sudah jadi keputusan mereka beri tahu saya," kata Arief kepada CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon, Selasa.