Tumpul Nalar Pejabat di Balik Klaim Sumbangan Rp2 T Akidi Tio

Gembar-gembor dana sumbangan Akidi Tio itu tak lepas dari hasil publikasi Polda Sumatera Selatan (Sumsel) yang dilakukan saat pengusaha itu menyerahkan 'uang' secara simbolis dengan menggunakan styrofoam yang dilapisi kertas bertuliskan nilai sumbangan pada pekan lalu.

Disebut-sebut, Akidi Tio merupakan teman lama Kapolda Sumsel, Irjen Eko Indra Heri saat masih bertugas di Aceh. Kedekatan itu, yang membuat pengusaha asal Langsa ini mau menyumbangkan nilai fantastis untuk membantu penanganan pandemi.

"Kita sangat menyesalkan kecerobohan Kapolda Sumsel ini, sehingga tidak hati-hati menerima sumbangan sosial," kata Peneliti kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto saat dihubungi, Selasa (3/8).

Serupa pernyataan Hamid sebelumnya, Bambang mengatakan Irjen Eko selaku Kapolda memiliki sumber daya yang cukup untuk melakukan penelusuran terkait kepastian ada atau tidaknya uang yang hendak disumbangkan.

Penelusuran, perlu juga dilakukan untuk mengecek latar belakang dari uang bernilai fantastis itu bilamana nantinya benar diserahkan sebagai bantuan sosial. Pasalnya, uang yang disumbangkan juga harus tak melawan hukum atau didapat secara ilegal.

"Ada Dit Intelkam yang bisa melacak rekam jejak penyumbang, ada Ditreskrimsus yang bisa meminta bantuan perbankan untuk melacak ada atau tidaknya uang Rp2 triliun itu. Semua sumber daya bisa dikerahkan untuk memastikan uang itu ada atau tidak," ucap Bambang.

Lihat Juga : PPATK: Sumbangan Rp2 T Akidi Tio Hampir Dipastikan Bodong

Menurutnya, jika sebelumnya terbukti uang tersebut tak benar-benar ada, peristiwa itu tak hanya mempermalukan Irjen Eko selaku Kapolda Sumsel secara pribadi, namun mencoret nama baik institusi Polri.

Bambang menilai kapolda dalam perkara ini telah melampaui kapasitasnya sebagai aparat penegak hukum (APH). Dia menilai, sosok jenderal bintang dua itu tak perlu menerima sumbangan yang kemudian memunculkan masalah baru.

Selain itu, kata dia, polisi bukan pada tugasnya untuk menerima dana sosial.

"Tupoksi kepolisian adalah sebagai penjaga Kamtibmas sekaligus penegak hukum. Hal-hal seperti inilah yang memunculkan konflik kepentingan di kepolisian," jelas Bambang.

Ke depannya, kata dia, perlu dilakukan pembenahan sehingga kepolisian dapat menghindari penerimaan sumbangan-sumbangan sosial serupa. Menurutnya, lebih baik jika hal tersebut diarahkan kepada pihak yang lebih berwenang di Pemerintah Daerah.

"Kapolri lebih baik segera menarik Irjen Eko Indra Heri dari jabatan Kapolda Sumsel agar tidak terjadi konflik kepentingan terkait penyelidikan dan penyidikan," kata dia.

"Sekaligus menjaga agar tidak ada abuse of power," tambahnya.

Lihat Juga : Kapolda Sumsel Diperiksa Tim Mabes Polri terkait Akidi Tio

Sementara itu Hamid Awaluddin, meskipun menyesali tak ada cek ricek dilakukan Kapolda Sumsel selaku penegak hukum atas janji sumbangan Rp2 T dari Akidi Tio, dia mencoba berpikir positif. Menurutnya, pejabat publik tersebut langsung itu mempercayai perkataan Heriyanty, selaku putri dari alm Akidi Tio, mungkin terbawa euforia dana yang begitu banyak untuk dapat membantu masyarakat Sumsel di tengah pandemi.

"Niat untuk membebaskan rakyat dari keterhimpitan, saya melihat dari situ saja," kata dia yang kini juga tercatat sebagai salah satu ketua di Palang Merah Indonesia (PMI) pusat tersebut saat ini.

Hamid kini beranggapan bahwa Heriyanty hanya memanfaatkan momentum pandemi dan kepercayaan pejabat tersebut untuk menjustifikasi kekayaannya.

Hal itu,ia dua tak lepas pula kasus-kasus hukum yang belakangan terkuak, di mana diduga Heriyanty terlilit utang dan terlibat penipuan.Hal itu pun merujuk pada kasus di mana Heriyanty dilaporkan ke Polda Metro Jaya lalu dicabut kemudian oleh pelapornya.

"Dengan dia mengumumkan begitu, dia ingin meyakinkan kepada orang yang ditipu 'jangan takut loh, saya banyak uang ini'. Dia mau meminjam tangan negara, menjustifikasi. Itulah Pak Gubernur, itulah Pak Kapolda,"kata Hamid.

Indradin, selaku sosiolog juga mencoba melihat dari sisi seperti yang diduga Hamid: mengenai kesulitan pemerintah tangani pandemi Covid.

"Menurut saya kalau yang menerima percaya itu masuk akal. Pemerintah saat ini sedang membutuhkan bantuan berbagai pihak, karena keuangan negara terkuras dalam penyelesaian masalah musibah Corona. Kemudian kejadian ini [keluarga Akidi] tidak ada yang menyangka kalau palsu, karena jarang terjadi sebelumnya," ujar Indradin.

Lihat Juga : Polda Sumsel Buka Posko Pengaduan Korban Anak Akidi Tio

Kisah sumbangan Akidi Tio ini belum usai. Kepolisian masih melakukan penelusuran terkait keberadaan uang Rp2 triliun tersebut. Bukan hanya itu, Mabes Polri pun telah mengirim tim internal yang terdiri tas Itwasum dan Divpropam untuk memeriksa Kapolda Sumsel dan jajaranya terkait dugaan hibah bodong Akidi Tio.

Selain itu, Polda Sumsel juga membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang pernah merasa ditipu atau menjadi korban Heriyanty.

Sebelumnya, Gubernur Sumsel Herman Deru yang hadir saat acara penyerahan simbolis bantuan dari Akidi Tio melalui Kapolda Sumsel itu mengaku diundang secara mendadak.

"Saya waktu itu hanya diundang saja. Kalau saya ditawari pasti harus dilacak dulu dari mana sumbernya. Meskipun ada yang mau memberi bantuan, kalau saya tidak akan pernah mau terima kecuali bentuknya material (barang)," ungkap Herman, Senin (2/8) siang.

Selanjutnya, dia meminta Polda Sumsel mengusut tuntas perkara dugaan penipuan yang dilakukan keluarga almarhum Akidi Tio karena telah menimbulkan kegaduhan se-Indonesia.