Dagri-Kemkes Saling Lempar soal Kasus Bajak NIK di Vaksinasi

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) saling lempar soal penanganan kasus warga tak bisa vaksinasi Covid-19 karena nomor induk kependudukan (NIK) sudah dipakai orang lain.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh berkata data vaksinasi belum terhubung dengan data kependudukan.

"Kemkes nanti yang melacak penyalahgunaan NIK tersebut di tempat vaksin," kata Zudan lewat pesan singkat, Rabu (4/8).

Dihubungi terpisah, Juru Bicara Vaksinasi Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menyebut Dukcapil Kemendagri yang akan menangani kasus itu. Dia berkata Kemenkes hanya memeriksa data berdasarkan database di aplikasi PCare.

Nadia menyampaikan peserta vaksinasi menunjukkan identitas lewat sejumlah dokumen, seperti KITAS, KITAP, paspor, dan surat domisili. Dia menyebut dokumen-dokumen itu diterbitkan Dinas Dukcapil setempat.

"Ini kalau pelanggaran tentunya dari Dukcapil [yang menangani] ya karena kan dokumennya kita hanya menerima saja," ucap Nadia lewat pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Rabu (4/8).

Sejak lama Kemendagri menyatakan tak bisa berbuat banyak tentang persoalan data vaksinasi. Mereka menjelaskan aplikasi PCare milik BPJS Kesehatan dan Pedulilindungi milik Kominfo tak terintegrasi dengan data kependudukan.

Zudan menyampaikan kasus-kasus NIK dalam vaksinasi beberapa waktu terakhir memantik diskusi antarlembaga. Menurutnya, pemerintah bersepakat mengintegrasikan data vaksinasi dengan data kependudukan.

"Kita semua sepakat untuk data vaksin harus bersumber dari NIK Dukcapil. Untuk itu, tanggal 6 hari Jumat besok akan ditandatangani PKS (perjanjian kerja sama)," ucap Zudan.

Sebelumnya, warga Bekasi bernama Wasit Ridwan sempat gagal mengikuti vaksinasi Covid-19. Saat vaksinasi, petugas menyebut NIK KTP Wasit sudah digunakan pada tanggal 25 Juni 2021.

Dalam catatan petugas, NIK wasit sudah dipakai warga negara asing (WNA) bernama Lee In Wong. Lee mengikuti vaksinaai Covid-19 di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa meminta kepada pemerintah pusat segara mengirim stok vaksin Covid-19 untuk vaksinasi dosis kedua terhadap 4,2 juta warga.

Ia mengaku telah berkomunikasi dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait kebutuhan vaksin.

Lihat Juga : Pasar Tanah Abang Larang Pengunjung-Pedagang Belum Divaksin

"Saya sudah melaporkan ke Pak Menkes, saya juga sudah melaporkan ke Pak Mendagri. Mudah-mudahan bisa segera di-support di-supply," kata Khofifah saat meninjau vaksinasi massal di Uinsa, Rabu (4/8).

Khofifah mengatakan terdapat 4,2 juta warga yang sudah jatuh tempo mendapat suntikan dosis kedua.

"Tetapi bahwa hari ini kami masih menunggu datangnya vaksin baru. Apalagi yang sudah masuk pada dosis kedua itu sekitar 4,2 juta," ujarnya.

Stok vaksin yang kurang ini, kata dia, juga membuat target vaksinasi 70 persen populasi warga Jatim yang direncanakan bakal tercapai Agustus ini meleset.

Infografis Daftar Vaksin Covid Dapat Izin BPOM RI di Indonesia. (Foto: CNNIndonesia/Basith Subastian)

Target itu bisa tercapai jika stok vaksin yang ada dapat memenuhi kebutuhan vaksinasi 315 ribu dosis per hari mulai 3 Juli lalu. Jumlah itu meningkat dari capaian sebelumnya sekitar 100 ribu dosis vaksin per hari.

"Seandainya target waktu itu kami berharap dengan menghitung 315 ribu per hari itu terwujud dari tanggal 3 Juli, Maka tanggal 10 Agustus ini sudah 70 persen," katanya.

Lebih lanjut, kata Khofifah, saat ini pihaknya juga sedang mengoptimalkan vaksinasi bagi anak usia 12-17 tahun. Selain itu, pihaknya juga akan melaksanakan vaksinasi dosis ke tiga atau booster bagi tenaga kesehatan serta kaum difabel dengan Sinopharm.

"Kemudian sedang berjalan untuk SDM kesehatan dengan vaksin Moderna untuk dosis ketiga. Dan untuk difabel dengan menggunakan vaksin Sinopharm," ujarnya.