Koalisi Sipil Beri Pemerintah Nilai C Soal Penanganan Pandemi

Koalisi masyarakat sipil memberikan nilai C kepada pemerintah terkait penanganan pandemi Covid-19 akibat masalah distribusi vaksin, bantuan sosial (bansos), hingga kekurangan fasilitas kesehatan. 

"Perwakilan masyarakat beri nilai C ke Pemerintah," demikian dikutip dari siaran pers koalisi, Kamis (5/8)

Salah satu bagian dari koalisi, Direktur Nasional Gusdurian Network Indonesia (GNI), Alissa Wahid menyoroti pemerintah yang dinilai gagal, antara lain soal transparansi data, distribusi vaksin, fasilitas kesehatan di luar Jawa, hingga bantuan sosial di sektor informal.

"Saya mendapatkan banyak laporan dari Gusdurian, banyak fasilitas kesehatan di luar Jawa ini memprihatinkan. Apalagi saat ini tren pandeminya sudah menyebar ke luar Jawa. Belum lagi distribusi vaksin yang tidak merata, dan banyak sektor informal yang tidak bisa mendapatkan jaminan sosial," kata Alissa dalam keterangannya, Kamis (5/8).

Koalisi itu pun mengkritik manajemen krisis oleh pemerintah yang dinilai masih karut marut kendati telah memasuki tahun kedua dalam menangani pandemi Covid-19 sejak awal 2020 lalu.

Menurut Alissa, pemerintah belum bisa mengendalikan pandemi lewat perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4.

Faktanya, usai di Jawa, episentrum penyebaran kini mulai bergeser ke pulau lain--hal yang memang telah diwanti-wanti dari sebelumnya.

Lihat Juga : Prosedur Vaksinasi Covid untuk Warga yang Tak Miliki NIK

Sementara itu, inisiator KawalCovid19 Elina Ciptadi mengkritik perpanjangan PPKM, yang tidak diiringi strategi elementer lain seperti testing dan tracing. Pernyataan Elina merujuk pada lapora beberapa daerah terkait angka testing yang masih minim.

Ia mendorong pemerintah membuka angka testing di daerah. Pasalnya, menurut Elina, satu per tiga dari angka testing nasional paling banyak hanya dilaporkan DKI Jakarta. Oleh karena itu, wajar menurut dia jika kasus nasional akan membaik seiring situasi DKI yang juga membaik.

"Satu per tiga dari seluruh tes PCR di Indonesia terjadi di Jakarta. Jadi, kalau kondisi di Jakarta membaik, Indonesia pun tampak membaik," kata dia dalam keterangan yang sama.

Ketua Tim Mitigasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Adib Khumaidi menyebut PPKM Level 4 belum sepenuhnya bisa menekan angka kematian, termasuk pada tenaga kesehatan. Sepanjang gelombang kedua pandemi sejak Juni, Adib menyebut sedikitnya 100 dokter meninggal dunia.

Di samping itu, ia menyoroti fasilitas kesehatan di luar pulau Jawa yang masih terbatas. Adib mendorong pemerintah daerah memaksimalkan puskesmas guna menekan laju penyebaran virus.

Lihat Juga : Aturan Wajib Vaksin di Tempat Ibadah hingga Warteg di DKI

Jomplang Data Angka Kematian

Sementara itu dalam konferensi pers secara daring yang digelar Kamis (5/8), Alissa juga menyoroti tingginya kasus kematian terkait Covid-19 di luar catatan resmi yang dilaporkan pemerintah selama pandemi.

Menurut Alissa, lonjakan kasus kematian tersebut umumnya banyak terjadi di desa. Ia mengaku banyak menerima laporan dari jaringan Gusdurian di desa terkait kasus kematian yang tidak dilaporkan warga setempat.

"Beberapa teman-teman Gusdurian di daerah kami mencatat ada desa yang warganya jumlah meninggal 30-50 orang. Tapi semuanya meninggal di desa. Tidak ada kaitannya dengan penanganan pandemi," kata Alissa dalam jumpa pers tersebut.

"Ada yang mengakui bahwa ada kematian yang sangat aneh di desa. Tapi ketika ditanya apakah kena covid, tidak. Karena apa, pagebluk," imbuh putri sulung Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tersebut.

Dengan sejumlah kasus kematian di luar pencatatan resmi pemerintah, Alissa mengaku khawatir, menurunnya keterisian rumah sakit tidak sepenuhnya benar. Sebab, kata dia, banyak masyarakat justru enggan melaporkan kesehatan mereka.

"BOR kelihatannya menurun. Tapi ini terkait data yang dari desa. Kita belum tahu apakah ini bisa menjadi indikator kasus, sudah melandai," kata dia.

Infografis Catatan Merah PPKM Level 4. (Foto: CNNIndonesia/Basith Subastian)

Pemerintah sendiri mengaku sudah berupaya melakukan sejumlah perbaikan. Dalam hal vaksinasi, Kemenkes menyebut stok baru terus berdatangan untuk kemudian diolah menjadi vaksin jadi.

Terkait bansos, Kemensos tengah mendampingi sejumlah daerah untuk membereskan kasus data ganda penerima.

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 per Kamis (5/8), melaporkan bahwa kasus kematian Covid-19 secara nasional bertambah 1.739 orang, sehingga total angka kematian mencapai 102.375 orang.

Sedangkan, kasus positif bertambah 35.764. Tambahan ini membuat total kasus di Indonesia, sejak awal pandemi Covid-19 mencapai 3.568.331 kasus.